Putusan PN MANADO
661/Pdt.G/2021/PN Mnd

Putusan PN MANADO Nomor 661/Pdt.G/2021/PN Mnd
Tanggal 10 Oktober 2022 — Penggugat:
Nuraini Idawati Tanko
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Manado
2.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Turut Tergugat:
Balai Pelaksanaan Nasional Sulawesi Utara

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sertipikat hak milik No. 1940/ Kel. Kairagi Dua, dengan Surat Ukur Tgl. 12-09-2005 No. 470/Kairagi Dua/2005, Luas 600 M2 (Enam Ratus Meter Persegi), sebelumnya berbatas dengan :

• Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hobart Luntungan
• Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hobart Luntungan
• Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lorenz Tirayoh
• Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun

Sekarang sudah menjadi Jalan umum (Ring Road II), adalah sah milik PENGGUGAT;

1. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II yang Penetapkan tanah objek sengketa sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan dilaksanakan oleh TERGUGAT I selaku Pemerintah Kota Manado bersama TURUT TERGUGAT, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan menurut hukum segalah tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dalam membentuk tim kerja, kelompok kerja atau nama lain yang disamakan dengan itu termasuk penerbitan segala dokumen yang timbul dari dan karena sebab kegiatan persiapan dan sampai dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum sepanjang mengenai penggunaan fisik tanah hak milik PENGGUGAT, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelenggarakan pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan ring road II, yang tidak pernah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak yang terkena dampak rencana pembangunan ring road, serta pula tidak pernah menanda tangani berita acara kesepakatan untuk itu, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Rp___________________.