Putusan PT MATARAM
164/PDT/2022/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 164/PDT/2022/PT MTR
Tanggal 20 Oktober 2022 — Pembanding/Penggugat : BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TAMAN AYU Diwakili Oleh : LALU ERWIN JUNIARDI, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. PUTRA GRAHA SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat II : TONI JAYADI

M E N G A D I L I:

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM KONVENSI TERSEBUT;

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 NOMOR 53/PDT.G/2022/PN MTR YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM KONVENSI UNTUK SEBAGIAN;

2. MENYATAKAN HUKUM BAHWA PERJANJIAN PENGURUGAN LAHAN RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRIYA JERANJANG YANG DIBUAT ANTARA PT. PUTRA GRAHA SEJAHTERA DENGAN BUMDES AR RAHMAN (SEKARANG BERNAMA BUMDES TAMAN AYU) DESA TAMAN AYU KEC. GERUNG KAB. LOMBOK BARAT NTB/ ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 PADA TANGGAL 03 DESEMBER 2018 DAN TELAH DISEPAKATI SERTA DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SAH DAN MENGIKAT;

3. MENYATAKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN DARI TERGUGAT 1 TENTANG PENAMBAHAN WAKTU PELUNASAN BIAYA PELAKSANAAN PENGURUGAN LAHAN GRIYA JERANJANG DAN BERSEDIA MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN, YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT 1 (DIWAKILI OLEH EDDY WALUYO SELAKU DIREKTUR UTAMA) TERTANGGAL 15 MARET 2019, TANGGAL 16 MEI 2019, TANGGAL 02 JUNI 2019, DAN TANGGAL 10 JULI 2019 ADALAH SAH DAN MENGIKAT;

4. MENYATAKAN HUKUM SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN PENGURUGAN LAHAN PEMBANGUNAN GRIYA JERANJANG YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT, TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2019 ADALAH SAH DAN MENGIKAT;

5. MENYATAKAN HUKUM, TERGUGAT 1 YANG TELAH LALAI MEMBAYAR SISA PELUNASAN, BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT 1 (DIWAKILI OLEH EDDY WALUYO SELAKU DIREKTUR UTAMA) TENTANG MEMINTA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MELUNASI SISA PEMBAYARAN PENGURUGAN LAHAN GRIYA JERANJANG DESA TAMAN AYU KEC. GERUNG KAB. LOMBOK BARAT, TERTANGGAL 15 MARET 2019, TANGGAL 16 MEI 2019, TANGGAL 02 JUNI 2019, DAN TANGGAL 10 JULI 2019 ADALAH WANPRESTASI;

6. MENYATAKAN HUKUM, TERGUGAT 1 YANG TELAH LALAI MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN YANG TELAH JATUH TEMPO BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH TERGUGAT 1 SENDIRI TERTANGGAL 02 JUNI 2019 ADALAH WANPRESTASI;

7. MENYATAKAN HUKUM TINDAKAN PARA TERGUGAT YANG SELALU MENGULUR-NGULUR WAKTU UNTUK MELUNASI BIAYA PENGURUGAN DI LAHAN GRIYA JERANJANG KEPADA PENGGUGAT, MEMINTA BIAYA/ONGKOS PENYATUAN DAN PEMECAHAN SERTIFIKAT, MEMPERSULIT PENGGUGAT DALAM MENDAPATKAN PELUNASAN DALAM BENTUK KAVLINGAN DARI TANAH MILIK TERGUGAT 2 SERTA TIDAK ADANYA TRANSPARANSI PARA TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT MENGENAI PROSES PENYATUAN SERTIFIKAT TERSEBUT, MERUPAKAN PERBUATAN YANG TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN KONTRAKTUAL ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2, ADALAH BENTUK WANPRESTASI;

8. MENGHUKUM TERGUGAT 1 MEMBAYAR SISA PELUNASAN SEJUMLAH RP.1.023.400.000,- (SATU MILYAR DUA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);

9. MENOLAK GUGATAN SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM REKONVENSI:

• MENYATAKAN GUGATAN DALAM REKONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• MENGHUKUM TERBANDING 2 SEMULA TERGUGAT 2 DALAM KONVENSI /PENGGUGAT DALAM REKONVENSI DAN TERBANDING 1 SEMULA TERGUGAT 1 DALAM KONVENSI/TURUT TERGUGAT DALAM REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Mtr yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian pengurugan lahan rencana pembangunan perumahan Griya Jeranjang yang dibuat antara PT. Putra Graha Sejahtera dengan BUMDes Ar Rahman (sekarang bernama BUMDES Taman Ayu) Desa Taman Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat ? NTB/ antara Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 03 Desember 2018 dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan hukum surat pernyataan dari Tergugat 1 tentang penambahan waktu pelunasan biaya pelaksanaan Pengurugan lahan Griya Jeranjang dan bersedia membayar denda keterlambatan, yang dibuat oleh Tergugat 1 (diwakili oleh Eddy Waluyo selaku Direktur Utama) tertanggal 15 maret 2019, tanggal 16 Mei 2019, tanggal 02 Juni 2019, dan tanggal 10 Juli 2019 adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan hukum Surat Kesepakatan Perdamaian Pengurugan Lahan Pembangunan Griya Jeranjang yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 12 November 2019 adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan hukum, Tergugat 1 yang telah lalai membayar sisa pelunasan, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat 1 (diwakili oleh Eddy Waluyo selaku Direktur Utama) tentang meminta perpanjangan waktu untuk melunasi sisa pembayaran Pengurugan Lahan Griya Jeranjang Desa Taman Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, tertanggal 15 maret 2019, tanggal 16 Mei 2019, tanggal 02 Juni 2019, dan tanggal 10 Juli 2019 adalah Wanprestasi;

6. Menyatakan hukum, tergugat 1 yang telah lalai membayar denda keterlambatan yang telah jatuh tempo berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 1 sendiri tertanggal 02 Juni 2019 adalah wanprestasi;

7. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang selalu mengulur-ngulur waktu untuk melunasi biaya pengurugan di Lahan Griya Jeranjang kepada Penggugat, meminta biaya/ongkos penyatuan dan pemecahan sertifikat, mempersulit Penggugat dalam mendapatkan pelunasan dalam bentuk kavlingan dari tanah milik Tergugat 2 serta tidak adanya transparansi Para Tergugat kepada Penggugat mengenai proses penyatuan sertifikat tersebut, merupakan perbuatan yang telah melanggar kewajiban kontraktual antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, adalah bentuk Wanprestasi;

8. Menghukum Tergugat 1 membayar sisa pelunasan sejumlah Rp.1.023.400.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

• Menyatakan gugatan Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• Menghukum Terbanding 2 semula Tergugat 2 Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding 1 semula Tergugat 1 Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);