Putusan PN KOTAMOBAGU
85/Pdt.G/2018/PN Ktg

Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Ktg
Tanggal 1 Agustus 2019 —Penggugat:
1.ABNER PATRAS
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.TONNY WINANTI
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.DIANA T. NIFAK
36.MARCE DARUWU
37.EFENDI TATENGKENG
38.JEFRI ROBY KOROMPOT
39.MELIANA ELIAS
40.NELSON ARAMANA
41.OLTJE KUDAHATI
42.MELKI GENAPE
43.YANIKE DAULAT
44.ARLIN LAHUNGKASIANG
45.HORENS SABURO
46.SIL
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI berkedudukan di Jakarta c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Sulawesi Utara c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Jakarta c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara berkedudukan di Manado c.q. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow
4.AKBP FAISOL WAHYUDI, SIK
5.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Panglima Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Jakarta c.q. Kepala Staf TNI Angkatan Darat berkedudukan di Jakarta c.q. Panglima Kodam XIII Merdeka berkedudukan di Manado c.q. Komandan Korem Santiago berkedudukan di Manado c.q. Komandan Kodim Bolaang Mongondow
6.DEDIMUS KANTOHE
7.MARTIN SIMANJUNTAK, SH., MH.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

DALAM PROVISI:

• Menyatakan menolak permohonan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

• Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan menurut hukum bahwa pemberian hak oleh Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah sengketa berupa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m2 atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I), Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m2 atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum;
• Menyatakan bahwa hak atas tanah yang terletak di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow eks HGU PT Poigar dengan seluas + 177,320 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air / Jalan Desa Tiberias;

(Tanah Negara Eks HGU PT Poigar)/jalan Trans Sulawesi;

Timur : Jalan Desa Poigar II / Saluran Air / Kantor KUA;

(Tanah Negara Eks HGU PT Poigar);

Selatan : Saluran Air (Tanah Negara Eks HGU PT Poigar);

Barat : Jalan Desa Tiberias / Pekuburan Tiberias / HGU

Yayasan GMIM;

(Tanah Negara Eks HGU PT Poigar);

Atau, sebagaimana Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 seluas 1.771.320 meter persegi (177,132 HA);

Sebagaimana yang ditunjuk oleh para Penggugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 1 Februari 2019;

Wajib mendapat prioritas utama untuk diberikan hak kepada para Penggugat dan wajib memperoleh perlindungan hukum;

• Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001 atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) dan Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m2 atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
• Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar membongkar seluruh bangunan beserta seluruh tanaman, baik tanaman kelapa maupun tanaman yang lain di atas tanah objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan dalam keadaan aman kepada negara;
• Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya eksekusi;
• Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp 11.529.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
• Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;