Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR
105-K/PM.III-16/AU/XI/2021

Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 105-K/PM.III-16/AU/XI/2021
Tanggal 15 September 2022 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
Harjiman Mudi

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HARJIMAN MUDI, Pangkat Koptu NRP 529134, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

a. Dakwaan alternatif Pertama yaitu ?orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya?.

b. Dakwaan Alternatif Kedua yaitu ?orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangganya?.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar.

3. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa seperti semula.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa barang-barang:

1) 1 (satu) lembar handuk warna ungu milik Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar handuk warna orange milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

b. Berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar surat penganduan yang ditandatangani oleh Sdri. Hasmawaty Hamid tertanggal 12 April 2021.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor R/235/IV/2021/Rumkit tanggal 13 April 2021 atas nama Harzalia Nur Badriyah yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.FM.

3) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7405082201180004 tanggal 26 Januari 2018 atas nama kepala keluarga Harjiman Mudi.

4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Konawe Selatan Nomor 7405-LT-26012018-0034 atas nama Harzalia Nur Badriyah yang ditandatangani oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Konawe a.n. Drs. Rustam Silondae, M.Si. tanggal 26 Januari 2018.

5) 3 (tiga) lembar foto saat pemeriksaan Sdri. Harzalia Nur Badriyah di kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.