Putusan PN SURABAYA
51/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby
Tanggal 7 Desember 2022 — Pemohon:
PT. MITRA KARYA PLASTINDO
Termohon:
1.CV. HARVEST MINING SEJAHTERA
2.JIMMY IRWIN RIMBA

MENGADILI :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby., atas nama : Termohon I PKPU CV. HARVEST MINING SEJAHTERA, berkedudukan di Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Ketumbar No. 42, Gatot Subroto, Banjarmasin dan Termohon II PKPU Jimmy Irwin Rimba, beralamat di Citra Garden I Ext Blok AE-3/10 RT. 011 RW. 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres-Jakarta Barat, berakhir;
2. Menyatakan Termohon I PKPU CV. HARVEST MINING SEJAHTERA dan Termohon II PKPU Jimmy Irwin Rimba pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :

• Sabarudin, S.H., Kurator Kepalitan & Pengurus PKPU berdasarkan SK Menteri Kehakimnan dan HAM No. AHU-158 AH.04.03-2020 berkantor pada KHSR beralamat di Jalan Otong Enjos, Kp. Maruga, RT 010/RW 008, No. 9, Kel. Ciater, Tangerang Selatan;
• Arfiyan Dyendris Amin Putra, S.H., Kurator Kepalitan & Pengurus PKPU berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan HAM No. : AHU-263 AH.04.03-2020, berkantor di Kantor Hukum Arfiyan Dyendris, Plaza 3, Pondok Indah Blok E/7, Lantai 1, Jl. Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan;
• Mulia Satia Putra, S.H. Kurator Kepalitan & Pengurus PKPU berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan HAM No. : AHU-169AH.04.03-2020 yang berkantor di Law Firm AMDR & Associates beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat III No. 24 A Jakarta 11470;

Sebagai Kurator CV. HARVEST MINING SEJAHTERA dan Jimmy Irwin Rimba dalam proses kepailitan ini;

1. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
2. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.839.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);