Putusan PN SORONG
82/Pdt.G/2022/PN Son

Putusan PN SORONG Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Son
Tanggal 15 Desember 2022 — Penggugat:
1.Drs. Yance Mambrasar
2.IQBAL ARSYAD ARFAN
3.ARTEMAS MAMBRISAWW
4.RIO WATEM
5.ROBEKA SROYER
6.KARTINI EKANDEN MANSMOOR
7.YULIANA MANSAWAN
8.MIENTJE ARFAYAN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT

M E N G A D I L I
DALAM KONVENSI.
DALAM EKSEPSI.
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pelepasan Adat Tahun 2006 yang dibuat oleh Tn. Mahmud Daam dan Tn. Adam Gaman kepada Alm. Inda Arfan, Tn. Yance Mambrasar dan Tn. Ikhsan Nyoman Jaya adalah Batal Demi Hukum atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Bersama Pelepasan Tanah tanggal 19 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Bersama Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Maret 2007 Terletak di Waisai seluas + 600 hektar dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan gunung Warkasyas ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung Moko ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanjung Sapordes.
4. Menyatakan Tanah seluas + 600 Hektar yang telah dilepaskan keluarga besar DAAM dari Kampung Warsambin, keluarga besar DAAM dari Kampung Lopintol, Suku UMKA dari Kampung Waisai dan Saonek kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan batas batas :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan gunung Warkasyas ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung Moko ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanjung Sapordes.
Adalah milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah Penghuni yang tidak berhak secara hukum atas rumah rumah di Kompleks Perumahan 10 yang terletak di Kelurahan Warmasen, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat;
7. Menyatakan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 00010 atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan luas 299,688 M2 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) dan Surat Ukur Nomor : 201/Warmasen/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan seluruh bangunan yang berdiri diatasnya adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan I dan Golongan II di Kompleks Perumahan 10, Kelurahan Warmasen, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat KonvensI untuk membongkar Bangunan Lain, selain Bangunan Rumah Negara tersebut, atau jika menolak maka akan membongkarnya secara paksa bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan negara.
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvens/Tergugat konvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp.8.110.000,00 (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);