Putusan PT PALANGKARAYA
102/PDT/2022/PT PLK

Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 102/PDT/2022/PT PLK
Tanggal 26 Desember 2022 —Pembanding/Tergugat : PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero) Diwakili Oleh : KARLINDA SARI, SH
Terbanding/Penggugat : PT. KAPUAS PRIMA COAL (KPC), Tbk.
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq. CAMAT KUMAI
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq. CAMAT KUMAI Cq. LURAH KUMAI HULU
Terbanding/Turut Tergugat V : H. MISRAN AMIN Alias H. MISRAN Diwakili Oleh : Edy Ahmad Nurkojin, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : 06. NOTARIS EKO SOEMARNO, S.H. Diwakili Oleh : Edy Ahmad Nurkojin, SH

M E N G A D I L I:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NOMOR 37/PDT.G/2022/PN.PBU., TANGGAL 27 OKTOBER 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT IV UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA:

• MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM REKONVENSI:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS TANAH SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 05, TANGGAL 17 APRIL 2001, SURAT UKUR NOMOR 97, TANGGAL 16 APRIL 2001;
3. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);
4. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN AREAL LAHAN/TANAH OBYEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT DALAM KEADAAN KOSONG TANPA BEBAN APAPUN;
5. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• MENGHUKUM TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu., tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 05, tanggal 17 April 2001, Surat Ukur Nomor 97, tanggal 16 April 2001;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Areal Lahan/Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);