Putusan PT SURABAYA
652/PDT/2022/PT SBY

Putusan PT SURABAYA Nomor 652/PDT/2022/PT SBY
Tanggal 29 Desember 2022 — Pembanding/Penggugat I : DR.H. Christea Frisdiantara, AK, MM, CA. Diwakili Oleh : Reza Fauzi Rachman,S.H.Dias Agung R, SH, Andi Adam, SH, Yogi Wiranugraha,SH
Terbanding/Tergugat I : Drs. H.Soedja'i Diwakili Oleh : HERMAWI T SH ANDI S SH MCCL CLA T JESSICA N H SH WIWIN WINATA S Sy AGUNG W A SH
Terbanding/Tergugat II : Drs. Agus Priyono, MM. Diwakili Oleh : HERMAWI T SH ANDI S SH MCCL CLA T JESSICA N H SH WIWIN WINATA S Sy AGUNG W A SH
Terbanding/Tergugat III : Drs. Abdoel Bakar Tunsiawan, M.Pd. Diwakili Oleh : HERMAWI T SH ANDI S SH MCCL CLA T JESSICA N H SH WIWIN WINATA S Sy AGUNG W A SH
Terbanding/Tergugat IV : DR.H. Waluyo Edi Susanto, MP.
Terbanding/Tergugat V : DR. Nawaji, M.Pd. Diwakili Oleh : HERMAWI T SH ANDI S SH MCCL CLA T JESSICA N H SH WIWIN WINATA S Sy AGUNG W A SH
Terbanding/Tergugat VI : Drs. Wongso Suharsono, M.Si. Diwakili Oleh : HERMAWI T SH ANDI S SH MCCL CLA T JESSICA N H SH WIWIN WINATA S Sy AGUNG W A SH
Terbanding/Tergugat VII : Drs. Fransiscus Ignatius Soekarman, M.Pd. Diwakili Oleh : HERMAWI T SH ANDI S SH MCCL CLA T JESSICA N H SH WIWIN WINATA S Sy AGUNG W A SH
Terbanding/Tergugat VIII : DR. Pieter Sahertian, M.Si. Diwakili Oleh : HERMAWI T SH ANDI S SH MCCL CLA T JESSICA N H SH WIWIN WINATA S Sy AGUNG W A SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan C.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Diwakili Oleh : Dr Ir Paristiyanti N M P Suwitno SE Robertus U W SH LLM dkk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur
Terbanding/Turut Tergugat V : Benediktus Bosu. S.H.
Terbanding/Turut Tergugat VI : Bank Nasional Indonesia Cabang Malang
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank CIMB Niaga Cabang Malang
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Bank JATIM Cabang Malang Diwakili Oleh : JOHANES K E P MUGNI N ALVI T H T M FERDIAN R HAPPY C T SINTA P S, DKK
Terbanding/Turut Tergugat IX : Bank Central Asia (BCA) Cabang Malang
Terbanding/Turut Tergugat X : Bank Mega Syariah Cabang Malang Diwakili Oleh : TEGUH SHAFANTORO SUBHAN MN SYARIF POLHAUPESSY SONY ROSYADI
Terbanding/Turut Tergugat XI : Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Malang
Turut Terbanding/Penggugat II : Drs. Darmanto, M.Pd.
Turut Terbanding/Penggugat III : Dra. Andriani Rosita, M.Pd.

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT I TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 118/PDT.G/2021/PN.MLG TANGGAL 23 JUNI 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

• MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI DARI TERGUGAT I SAMPAI VIII, DAN TURUT TERGUGAT II.

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN BAHWA AKTA NOMOR 84 TANGGAL 28 OKTOBER 2015 YANG DIBUAT DIHADAPAN (TURUT TERGUGAT V) BENEDIKTUS BOSU, S.H. NOTARIS DI MALANG TENTANG BERITA ACARA RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
3. MENYATAKAN TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VIII MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);
4. MENYATAKAN RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2017 ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
5. MENYATAKAN BAHWA AKTA NOMOR 1 TANGGAL 3 JANUARI 2018 YANG DIBUAT DIHADAPAN ARIO HARDICKDO, SH NOTARIS DI MALANG TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM PMENGIKAT;
6. MENYATAKAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III, SERTA PENGURUS LAINNYA YANG ADA DALAM AKTA NOMOR 1 TANGGAL 3 JANUARI 2018 YANG DIBUAT DIHADAPAN ARIO HARDICKDO, SH NOTARIS DI MALANG TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) MERUPAKAN PENGURUS YANG SAH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI), BERDASARKAN RAPAT UMUM ANGGOTA TANGGAL 29 DESEMBER 2017;
7. MENYATAKAN PARA TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN PENGURUS YANG SAH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) SEJAK RAPAT UMUM ANGGOTA PPLP-PT PGRI TANGGAL 29 DESEMBER 2017;
8. MENYATAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, ATAU MENYATAKAN PARA PENGGUGAT DAPAT MENDAFTARKAN KEMBALI AKTA NOMOR 1 TANGGAL 3 JANUARI 2018 YANG DIBUAT DIHADAPAN DIHADAPAN ARIO HARDICKDO, SH NOTARIS DI MALANG TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP- PT PGRI);
9. MENYATAKAN AKTA NOMOR 35 TANGGAL 17 DESEMBER 2018 YANG DIBUAT DIHADAPAN BENEDIKTUS BOSU, SH TENTANG PENEGASAN TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) BESERTA TURUNANNYA TIDAK SAH, CACAT HUKUM, SERTA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
10. MENYATAKAN AKTA NOMOR 36 TANGGAL 26 FEBRUARI 2019 YANG DIBUAT DIHADAPAN BENEDIKTUS BOSU, SH PERNYATAAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) BESERTA TURUNANNYA TIDAK SAH, CACAT HUKUM, SERTA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
11. MENYATAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR AHU-0000965.AH.01.08.TAHUN 2018 TANGGAL 18 DESEMBER 2018, YANG DIDASARKAN PADA AKTA NOMOR 35 TANGGAL 17 DESEMBER 2018 YANG DIBUAT DIHADAPAN BENEDIKTUS BOSU, SH TENTANG PENEGASAN TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KARENA DIDASARKAN PADA PEMBUATAN AKTA SECARA MELAWAN HUKUM;
12. MENYATAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR AHU-0000965.AH.01.08.TAHUN 2018 TANGGAL 22 MARET 2019, YANG DIDASARKAN PADA AKTA NOMOR 36 TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 YANG DIBUAT DIHADAPAN BENEDIKTUS BOSU, SH PERNYATAAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI) CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KARENA DIDASARKAN PADA PEMBUATAN AKTA SECARA MELAWAN HUKUM;
13. MEMERINTAHKAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (TURUT TERGUGAT I) UNTUK MENCABUT DAN ATAU MENCORET SURAT KEPUTUSAN NOMOR AHU- 0000965.AH.01.08.TAHUN 2018 TANGGAL 18 DESEMBER 2018 DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR AHU-0000965.AH.01.08.TAHUN 2018 TANGGAL 22 MARET 2019 DARI DATA BASE SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;
14. MENGHUKUM TERGUGAT I SAMPAI VIII UNTUK DIPERINTAHKAN MENYERAHKAN PERGURUSAN PPLP-PT PGRI SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG KEPADA PENGUGAT I, II, DAN III DENGAN TANPA SUATU SYARAT DAN BEBAN APAPUN;
15. MENGHUKUM TURUT TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TURUT TERGUGAT XI ATAU PARA TURUT TERGUGAT UNTUK TUNDUK ATAS PUTUSAN INI;
16. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III UNTUK SELEBIHNYA;
17. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA TERGUGAT I SAMPAI TERGUGAT VIII UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 23 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

• Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi dari Tergugat I sampai VIII, dan Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan (Turut Tergugat V) Benediktus Bosu, S.H. Notaris di Malang tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum (ONRECHTMATIGE DAAD);
4. Menyatakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum pmengikat;
6. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta pengurus lainnya yang ada dalam Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) merupakan Pengurus yang sah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI), berdasarkan Rapat Umum Anggota tanggal 29 Desember 2017;
7. Menyatakan Para Tergugat bukan merupakan Pengurus yang sah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) sejak Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI tanggal 29 Desember 2017;
8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan Para Penggugat dapat mendaftarkan Kembali Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP- PT PGRI);
9. Menyatakan Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) beserta turunannya tidak sah, cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan Akta Nomor 36 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) beserta turunannya tidak sah, cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018, yang didasarkan pada Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada pembuatan akta secara melawan hukum;
12. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2019, yang didasarkan pada Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada pembuatan akta secara melawan hukum;
13. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat I) untuk mencabut dan atau mencoret Surat Keputusan Nomor AHU- 0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2019 dari data base Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Menghukum Tergugat I sampai VIII untuk diperintahkan menyerahkan Pergurusan PPLP-PT PGRI serta penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Kanjuruhan Malang kepada Pengugat I, II, dan III dengan tanpa suatu syarat dan beban apapun;
15. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI atau Para Turut Tergugat untuk tunduk atas Putusan ini;
16. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk selebihnya;
17. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I sampai Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).