Putusan PTUN JAKARTA
154/G/TF/2022/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2022 — Penggugat:
PT. ARTHA BUMI MINING DIWAKILI OLEH WALEED KHALID THEYAB
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT BINTANGDELAPAN WAHANA

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal:

2.1 Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tertanggal 21 Maret 2022 jo Putusan Mahkamah Agung 122 PK/TUN/2021 tertanggal 10 November 2021;

2.2 Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak Menindaklanjuti Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi No.2 Tahun 2022, tertanggal 21 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berupa:

a. Tidak melakukan proses Penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Arta Bumi Mining, untuk selanjutnya diterbitkan oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu angka 5 Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi No.2 Tahun 2022;

b. Tidak mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan PT. Arta Bumi Mining di Sistem Mineral One Map Indonesia (MOMI) dan Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kedua Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi No.2 Tahun 2022;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 491.800,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);