Putusan PT BANDA ACEH
125/PDT/2022/PT BNA

Putusan PT BANDA ACEH Nomor 125/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 18 Januari 2023 — Pembanding/Tergugat : SAID ABDULLAH Diwakili Oleh : Muzakir, S.H.I., CIL
Terbanding/Penggugat I : SYARIFAH LAILA Binti SAID ALI Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat II : SYARIFAH ALIYAH Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : SAID ALI Bin SAID JAKFAR Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : Keuchik Gampong Gunung Cut
Terbanding/Turut Tergugat IV : Camat Kecamatan Tangan-Tangan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dirwan, SH., Sp.N., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING DAHULU TERGUGAT, TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN DENGAN CARA SERTA SYARAT LAINNYA YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG - UNDANG, MAKA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING DAHULU TERGUGAT TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;
MENIMBANG, BAHWA KUASA HUKUM PEMBANDING DAHULU TERGUGAT TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT:

A. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PEMBANDING/ TERGUGAT SEHINGGA KELIRU MEMUTUSKAN
GUGATAN TERBANDING TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM,
- HAL INI SUDAH TERBUKTI DI PERSIDANGAN TERBANDING TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADANYA PERALIHAN HAK DI DALAM AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 KARENA TIDAK PERNAH ADA TERJADI PENGALIHAN HAK DARI PEMBANDING KEPADA TERBANDING II, SEHINGGA AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018 ANTARA TERBANDING I DENGAN TERBANDING II SERTA MERTA MENJADI TIDAK SAH. APALAGI YANG DIJADIKAN DASAR JUAL BELI SEBELUMNYA AKTA NOMOR 53 TAHUN 2009 TERSEBUT PALSU/ TIDAK SAH KARENA JUAL BELI YANG DILAKUKAN ANTARA TERBANDING II DENGAN PEMBANDING DI DALAM FAKTA HUKUM PERSIDANGAN TIDAK PERNAH TERBUKTI TERJADINYA JUAL BELI/ PERALIHAN HAK TERBANDING II DENGAN PEMBANDING. PADA DASARNYA PEMALSUAN SURAT DIATUR DALAM PASAL 263 KUHP, YANG BERBUNYI SEBGAAI BERIKUT : BARANG SIAPA MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT, YANG DAPAT MENERBITKAN SUATU HAK, SESUATU PERJANJIAN (KEWAJIBAN) ATAU SESUATU PEMBEBASAN UTANG, ATAU YANG BOLEH DIPERGUNAKAN SEBAGAI KETERANGAN BAGI SESUATU PERBUATAN, DENGAN MAKSUD AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENGGUNAKAN SURAT-SURAT ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN, MAKA JIKA MEMPERGUNAKANNYA DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN DIHUKUM KARENA PEMALSUAN SURAT, DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA ENAM TAHUN.
- PEMBANDING TIDAK PERNAH MENANDATANGANI DAN TIDAK PERNAH MENGHADIRI TRANSAKSI JUAL BELI DI PPAT SEMENTARA CAMAT KECAMATAN TANGAN-TANGAN AMRIZAL, S.SOS (MASIH HIDUP) DIMANA BELIAU TIDAK DIHADIRKAN SEBAGAI SAKSI TERBANDING DAN JUGA PEMBANDING TIDAK PERNAH MENGAMBIL UANG RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) YANG MANA TERBANDING TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DALAM BENTUK KWITANSI PENGAMBILAN UANG YANG DIBUBUHKAN TANDATANGAN PEMBANDING DAN ISTRI PEMBANDING. DISAMPING ITU PEMBANDING BERADA DI DAERAH SINABANG KABUPATEN SIMEULU DENGAN JARAK PERJALANAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT YAITU MEMAKAN WAKTU SEHARI SEMALAM. DI DALAM REPLIK TERBANDING/ PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBANTAH TENTANG KEBERADAAN PEMBANDING PADA TAHUN 2009 BELUM PERNAH PULANG KE DESA GUNONG CUT KECAMATAN TANGAN-TANGAN DAN MASIH MENETAP DI SINABANG KABUPATEN SIMEULU KARENA PEMBANDING TELAH MEMPUNYAI USAHA YANG TETAP DI SIMEULU.
- DISAMPING ITU JUGA AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 ANTARA HIKMAH SELAKU KEPALA DESA GUNONG CUT DKK DENGAN PEMBANDING/ TERGUGAT/ SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR ADALAH SAH HAK MILIK PEMBANDING YANG DIDUKUNG OLEH DUA ORANG SAKSI (HIKMAH DAN ZAINI AHDAS). AKTA TUKAR MENUKAR TERSEBUT JIKA MEMANG ADA JUAL BELI SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PARA TERBANDING DALAM POSITA GUGATANNYA MAKA AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 HARUSLAH DICABUT TERLEBIH DAHULU BARU KEMUDIAN DIBUAT AKTA BARU. SEPERTI AKTA NOMOR 53 TAHUN 2009 TIDAK DIDASARI KEPADA SURAT TUKAR MENUKAR MILIK SAH PEMBANDING NOMOR 348 TAHUN 1999 AKAN TETAPI LAHIRNYA AKTA NOMOR 53 TAHUN 2009 HANYA BERMODALKAN PADA DASAR SURAT SEPORADIK SEBAGAIMANA DIDALILKAN DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI HALAMAN 37 PARAGRAF KETIGA PETIKANNYA YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT
...........MAJELIS HAKIM MENILAI BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SEPORADIK) DENGAN LUAS 760 (TUJUH RATUS ENAM PULUH) METER?2; ATAS NAMA SAYED ABDULLAH, TANGGAL 10 FEBRUARI 2009 TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG KEMUDIAN TERGUGAT JUAL KEPADA PENGGUGAT II BERDASARKAN AKTA JUAL BELI 53/XVII/II/2009.............
- BAHWA, SEPORADIK YANG DIMAKSUD OLEH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA TEREBUT DIATAS TIDAK PERNAH TERJADI DAN TIDAK PERNAH DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEMBANDING. DI DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PUN TIDAK PERNAH TERUNGKAP, SEHINGGA JUDEX FACTI HANYA BERSIFAT MENGARANG SENDIRI UNTUK MENGUATKAN DALILNYA SEBAGAI ALIBI SEHINGGA AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK MENERIMA GUGATAN DAN MENGSAHKAN AKTA TERSEBUT DAN AKHIRNYA SERTA MERTA AKTA JUAL BELI NOMOR 174 TAHUN 2018 DAPAT DISAHKAN SEHINGGA MENJADI DASAR PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MENILAI PENGGUGAT I ADALAH PEMILIK SAH ATAS TANAH OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DALAM PETIKAN PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA HALAMAN 37 PARAGRAF KELIMA SEBAGAIMANA PETIKAN DIBAWAH INI :
........MENIMBANG BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM MENILAI PENGGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK SENGKETA SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI GAMPONG GUNONG CUT KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN LUAS 760 M?2; (TUJUH RATUS ENAM PULUH) METER BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018..........
- PADAHAL PEMBANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI TERSEBUT DIATAS SEBAGAIMANA DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DIATAS. SEMENTARA SURAT SAH KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PEMBANDING DALAM AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 MASIH TETAP ADA DAN BERLAKU. JIKA BENAR PEMBANDING MENJUAL TANAH OBJEK PEKARA TIDAK MUNGKIN AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 TIDAK DICABUT OLEH PPAT NYATANYA AKTA TUKAR MENUKAR TERSEBUT HAK MILIK SAH PEMBANDING TIDAK PERNAH DICABUT OLEH PPAT SEMENTARA CAMAT KECAMATAN TANGAN-TANGAN (KEASLIANNYA SUDAH DIBUKTIKAN DALAM PERSIDANGAN DIDUKUNG OLEH SAKSI-SAKSI (1) HIKMAH DAN (2) ZAINI AHDAS YANG TURUT MENANDATANGANI) YANG MENJADI DASAR HAK MILIK SAH PEMBANDING TIDAK PERNAH DICABUT
- LOGIKA HUKUM MEMBUKTIKAN PEMBANDING TERBUKTI TIDAK PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DALAM AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009, KARENA PEMBANDING ADALAH SEORANG ANGGOTA GAM PADA TAHUN 2009 MASIH BERSEMBUNYI DARI KEJARAN APARAT DI SINABANG KABUPATEN SIMEULU. ADAPUN TANAH OBJEK PERKARA ADALAH TANAH HARTA BERSAMA PEMBANDING DENGAN ISTRI PEMBANDING, DI DALAM SURAT AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 SEHARUSNYA ISTRI DARI PEMBANDING TURUT MENGETAHUI DAN MENANDATANGANI AKTA TERSEBUT. PERLU DIKETAHUI BAHWA PERJANJIAN JUAL BELI HARUS MEMENUHI SYARAT MATERIIL DAN SYARAT FORMAL. SYARAT MATERIIL PENJUAL DAN PEMBELI SALAH SATUNYA ADALAH APABILA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DIJUAL MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MAKA PENJUAL HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU DARI SUAMI/ISTRI YAG DITUAGKAN DALAM AKTA JUAL BELI (PASAL 35 UUU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (UU PERKAWINAN)) DENGAN DEMIKIAN SALAH SATU PIHAK BAIK SUAMI ATAU ISTRI TIDAK DAPAT MENGESAMPINGKAN ATAUPUN MENINGGALKAN PIHAK LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA TERSEBUT, KARENA KEDUDUKAN MEREKA SEIMBANG YAITU SEBAGAI PEMILIK HARTA BERSAMA ITU.
- FAKTANYA DIPERSIDANGAN TERBANDING II MELALUI KUASA HUKUMNYA TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN SAH ATAU TIDAKNYA AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 LANTARAN TIDAK DIBUKTIKAN DENGAN KWITANSI TANDA TERIMA UANG SEBESAR RP2.000.000,00 (DUA JUTA RUPIAH) DAN JUGA TIDAK DIBUKTIKAN DENGAN MENGHADIRKAN 2 (DUA) ORANG SAKSI YANG KAPASITASNYA UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN DAN KEASLIAN AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 SEHINGGA CUKUP ALASAN PEMOHON BANDING UNTUK MENYATAKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA UNTUK DIKOREKSI LANTARAN PUTUSAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG BENAR DAN SAH. AKAN TETAPI JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HANYA BERULANG-ULANG MENGGUNAKAN BERBAGAI ALASAN HUKUM SEPERTI UNDANG-UNDANG TENTANG AKTA JUAL BELI DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 34 DENGAN MENYEBUTKAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 BAHWASANYA AKTA JUAL BELI ADALAH SAH UNTUK BUKTI PELUNASAN JUGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 PPAT ADALAH PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT AKTA OTENTIK MENGENAI HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK BAIK PASAL 1 MAUPUN PASAL 2 DAN PASAL 3 DEMIKIAN JUGA PERATURAN PEMERITAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH (PASAL 37 AYAT 1, TENTANG PENDAFTARAN TANAH (PASAL 38 AYAT 1)). DARI BERBAGAI ATURAN YANG DIDALILKAN OLEH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA DIATAS MAKA JUDEX FACTI MENYIMPULKAN TERBANDING I/ PENGGUGAT I ADALAH PEMILIK YANG SAH SEBAGAIMANA TERDAPAT PADA PUTUSAN HALAMAN 35 PADA PARAGRAF YANG KELIMA SEBGAIMANA KUTIPAN PUTUSAN BERBUNYI SEBAGAI BERKUT :
MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN PERTIMBANGAN DIATAS, MAJELIS HAKIM MENYIMPULKAN BAHWA PENGGUGAT I MEMILIKI DASAR HAK ATAS OBJEK SENGKETA BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018
- BAHWA, PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT KELIRU KARENA MENCARI-CARI DASAR HUKUM UNTUK MEMUTUSKAN TANAH OBJEK PERKARA ADALAH SEOLAH-OLAH TERBANDAING I/ PENGGUGAT I. SEBAB KEKELIRUAN BESAR DILAKUKAN OLEH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KARENA JUDEX FACTI TIDAK MEMUTUSKAN BERDASARKAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN DIMANA JUDEX FACTI TIDAK MENGANALISA SECARA TAJAM DAN MENURUT HUKUM TENTANG PROSES LAHIRNYA AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 YANG OLEH PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKANNYA DIPERSIDANGAN TENTANG KEBENARAN DAN KEASLIAN SURAT AKTA JUAL BELI TERSEBUT JUSTRU YANG DIBUKTIKAN HANYALAH AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018 YANG DIBUAT DIDALAM KODE BUKTI P-1, BUKTI FOTOCOPY FOTO POHON JENGKOL (P-2), POHON RAMBUTAN (P-3), POHON MANGGA (P-4), POHON TEBU (P-5), FOTOCOPY PBB TAHUN 2018 (P-6), FOTOCOPY PBB TAHUN 2022 (P-7), FOTOCOPY KTP SAYED ABDULLAH TIDAK ADA ASLINYA (P-8), DAN DI PERSIDANGAN TIDAK DIDUKUNG OLEH KETERANGAN 3 (TIGA) ORANG SAKSI YANG DIHADIRKAN YAITU RUSLAN ADLY, BUSTAMI R, CUT INTAN, DIMANA SAKSI TIDAK MENGETAHUI TENTANG AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA 174 TAHUN 2018.
- BAHWA BERIKUT INI PEMBANDING SAMPAIKAN FAKTA PERSIDANGAN DALAM JAWABAN ATAS GUGATAN TERBANDING YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT :
----SETELAH PEMBANDING MEMPELAJARI POSITA SURAT GUGATAN BAIK SECARA FORMIL MAUPUN SECARA SUBSTANSIAL (ISI) DAN REDAKSI PADA POSITA GUGATAN PARA TERBANDING BAHWA YANG MENJADI DASAR ATAS JAWABAN PEMBANDING DALAM MENJAWAB GUGATAN TERBANDING ADALAH SBB :
1. JAWABAN ATAS POIN GUGATAN ANGKA 1 DALAM POSITA GUGATAN PARA TERBANDING, DISEBUT ADANYA TERBIT SURAT JUAL SAH SEPETAK TANAH SELUAS 760 M?2; (TUJUH RATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) PADA TAHUN 2009 ANTARA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) YANG MENJUAL TANAH TERSEBUT KEPADA TERBANDING II (SYARIFA ALIYA). SURAT JUAL BELI TERSEBUT MENURUT PEMBANDING DIRAGUKAN KEASLIANNYA DAN DICURIGAI BAHWA TERBANDING II MELAKUKAN TANDA TANGAN PALSU TERHADAP SURAT JUAL BELI TERSEBUT, DIKARENAKAN PEMBANDING TIDAK PERNAH MELANGSUNGKAN JUAL BELI ATAS SEPETAK TANAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DIATAS, BAHKAN ISTRI DAN ANAK PUN TIDAK MENGETAHUI ADANYA PENJUALAN SEPETAK TANAH TERSEBUT (OBJEK PERKARA). BATAS TANAH DALAM GUGATAN TERBANDING ANGKA KE 1 HALAMAN 2 SALAH BESAR, ADAPUN TANAH SENGKETA YANG DIMAKSUD DIATAS MEMILIKI BATAS-BATAS YANG BENAR TANAH HAK MILIK PEMBANDING DALAM
AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 SEBAGAI BERIKUT :
- UTARA : DENGAN TANAH SAWAH BANDES GUNONG CUT
- TIMUR : DENGAN LHUNG AIR
- SELATAN : DENGA TANAH LAPANGAN
- BARAT : DENGAN TANAH LAPANGAN
AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 349 TAHUN 1999 SEBAGAI BERIKUT :
- UTARA : DENGAN TANAH SAWAH SAID ALI
- TIMUR : DENGAN LHUNG AIR
- SELATAN : DENGA TANAH LAPANGAN
- BARAT : DENGAN TANAH LAPANGAN
DAN LUAS TANAH DALAM GUGATAN TERSEBUT JUGA SALAH, LUAS TANAH DAN BATAS TANAH OBJEK PERKARA MILIK PEMBANDING SALAH DI BUAT DALAM GUGATAN PARA TERBANDING POSITA POIN ANGKA KE 1 HALAMAN 2, DIMANA DI TULIS SALAH LUAS TANAH OBJEK PERKARA 760 METER PERSEGI PADAHAL TANAH PEMBANDING ADA 2 (DUA) AKTA DIMANA AKTA TUKAR MENUKAR TANAH DENGAN TANAH DESA GUNONG CUT NOMOR 349 TAHUN 1999 LUASNYA 2.310 METER PERSEGI DAN DALAM AKTA TUKAR MENUKAR TANAH NOMOR 348 LUAS TANAH PEMBANDING ADALAH 448 METER PERSEGI. SEHINGGA PARA TERBANDING TELAH KELIRU DAN SALAH MEMBUAT LUAS TANAH YANG DI JUAL PEMBANDING MILIK PEMBANDING, BAIK DALAM GUGATAN TERBANDING MAUPUN DALAM AKTA SURAT JUAL BELI AKTA PALSU NOMOR 53 TAHUN 2009 YANG DI BUAT OLEH PPAT AMRIZAL, S.SOS (PENJUAL DIBUAT SAYED ABDULLAH DAN PEMBELI DI BUAT HJ SYARIFAH ALIA), DAN SURAT AKTA TERSEBUT DI EKSEPSI INI PERLU JUGA DI JELASKAN BAHWA JELAS TANDA TANGAN PEMBANDING DIPALSUKAN SAMA SEKALI TIDAK SESUAI TANDA TANGANNYA DAN APALAGI KARENA POSISI PEMBANDING TAHUN 2009 MASIH BERDOMISILI DI SINABANG KABUPATEN SEUMEULUE, JADI KAPAN PULA DI TANDATANGANI JUAL BELI YANG POSISINYA DI ACEH BARAT DAYA.
2. JUAL BELI TANAH OBJEK SENGKETA ANTARA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) DENGAN TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH) TERSEBUT DIBUKTIKAN DENGAN AKTA JUAL BELI NO. 53/XVI/II/2009 TANGGAL 10 FEBRUARI 2009 YANG DIKELUARKAN OLEH CAMAT KECAMATAN TANGAN TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. BAHWA, AKTA JUAL BELI NO. 53/XVI.II/2009 TIDAK SAH DIKARENAKAN JUAL BELI TERSEBUT TIDAK PERNAH DILAKUKAN ANTARA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) DAN TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH). SELAIN ITU TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH) JUGA MELAKUKAN PEMALSUAN TANDA TANGAN AGAR SEOLAH OLAH JUAL BELI TERHADAP SEPETAK TANAH DENGAN LUAS 760 M?2; (TUJUH RATUS ENAM PULUH METER PERSEGI), BENAR TERJADI ANTARA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) SELAKU PENJUAL DAN TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH) SEBAGAI PEMBELI.
3. KEUCHIK GUNONG CUT (TURUT PEMBANDING) JUGA TURUT MENGELUARKAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TANGGAL 10 FEBRUARI 2009. BAHWA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) TIDAK MENGETAHUI HAL INI YANG BAHWASANYA KEUCHIK GUNONG CUT TURUT TURUN TANGAN DENGAN MENGELUARKAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK). SELAIN ITU, PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) PADA WAKTU YANG DISEBUTKAN DIATAS YAITU 10 FEBRUARI 2009 TIDAK BERADA DI KAMPUNG HALAMAN GUNONG CUT, MELAINKAN BERADA DI SINABANG DAN BARU PULANG KE KAMPUNG HALAMAN GUNONG CUT PADA TAHUN 2011.
4. ADANYA JUAL BELI TANAH OBJEK SENGKETA ANTARA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) DENGAN TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH) TAHUN 2009. BAHWA, SEJAK TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2011 PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) TIDAK BERADA DI KAMPUNG HALAMAN GUNONG CUT, NAMUN BERADA DI SINABANG KABUPATEN SIMEULU. MAKA DEMIKIAN AKTA YANG DIMILIKI OLEH PARA TERBANDING TERSEBUT YANG DIKELUARKAN PADA TAHUN 2009 YANG DIANTARANYA YAITU AKTA NO.53/XVI/II/2009, DAN ADA AKTA TANAH LAIN YANG POTO COPI ADA DI DAPAT PEMBANDING YANG TANDA TANGAN PEMBANDING DI BUAT PALSU SEPERTI AKTA NO. 54/XVI/II/2009, NO. 88/XVI/IV/2009, MERUPAKAN AKTA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN DAN DASAR HUKUM DIKARENAKAN TANDATANGAN YANG DIGUNAKAN PARA TERBANDING UNTUK MEMBUAT AKTA TANAH TERSEBUT MERUPAKAN TANDATANGAN PALSU MENGATASNAMAKAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR). OLEH KARENA AKTA TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH PARA TERBANDING MERUPAKAN AKTA YANG CACAT HUKUM DIKARENAKAN PEMALSUAN TANDATANGAN ATAS NAMA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) JIKA MEMUNGKINKAN APABILA PERKARA INI SELESAI DAN DIMENANGKAN OLEH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR), MAKA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) AKAN MELAPORKAN PARA TERBANDING KE PIHAK BERWAJIB DENGAN TUDUHAN PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG MASUK DALAM BENTUK PEMALSUAN SURAT YANG DAPAT DIJERAT DENGAN PASAL 263 AYAT (1) KUHP. PELAKUNYA DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA ENAM TAHUN PENJARA;
5. PENGUASAAN DAN PENGELOAAN TANAH OBJEK SENGKETA OLEH TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH) DAN TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR). BAHWA, PADA SAAT MASA KONFLIK ACEH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MERUPAKAN WAKIL PANGLIMA SAGO GAM . NAMUN, UNTUK MENGHINDARI PENGEJARAN DARI APARAT KEAMANAN DAN MENGHINDARI KORBAN BERJATUHAN MAKA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MEMUTUSKAN UNTUK HIJRAH KE TEMPAT LAIN YAITU KE SINABANG, KABUPATEN SIMEULU. SEBELUMNYA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MENITIPKAN TANAH MILIKNYA KEPADA ABANG KANDUNG DARI PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) YAITU TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR). TANAH TERSEBUT DITITIPKAN SEJAK TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020, WALAU SEBENARNYA TAHUN 2011 PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) SUDAH PULANG KE KAMPUNG HALAMAN GUNONG CUT. SEJAK KEPULANGAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) KE GUNONG CUT PADA TAHUN 2011 MASIH TETAP MEMBIARKAN ABANG KANDUNGNYA YAITU TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) BESERTA ANAK-ANAKNYA UNTUK MENGELOLA TANAH TITIPAN TERSEBUT. NAMUN, SETELAH MENDAPATKAN INFO DARI PIHAK LAIN BAHWASANYA PARA TERBANDING MEMBUAT AKTA ATAS NAMA MASING-MASING PARA TERBANDING TERHADAP TANAH TITIPAN TERSEBUT. MAKA, PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MEMUTUSKAN UNTUK MENARIK LAGI TANAH YANG SEBELUMNYA DITITIPKAN KE ABANG KANDUNG YAITU TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) PADA TAHUN 2021 DAN MENEBANG POHON KERAS YANG TELAH DITANAM OLEH PARA PENGGGUGAT YANG DITANAM TANPA SEIZIN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR). JADI DENGAN DEMIKIAN PARA TERBANDING MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT BUKAN KARENA ADANYA JUAL BELI YANG SAH ANTARA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) DENGAN PARA TERBANDING NAMUN TANAH TERSEBUT DITITIPKAN KEPADA TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) KETIKA PEMBANDING MEMULAI HIJRAH KE SINABANG, KABUPATEN SIMEULU. DENGAN DEMIKIAN TANAH TERSEBUT ADALAH HAK MILIK SAH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) BUKAN MILIK PARA TERBANDING;
6. TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH) MENJUAL TANAH OBJEK SENGKETA KEPADA TERBANDING I (SYARIFAH LAILA) DENGAN AKTA JUAL BELI NO. 174/2018 TANGGAL 09 JULI 2018 DENGAN LUAS TANAH 760 M?2; (TUJUH RATUS ENAM PULUH METER PERSEGI). BAHWA, SURAT AKTA JUAL BELI NO. 174/2018 TERMASUK SURAT YANG CACAT HUKUM KARENA TANAH TERSEBUT MASIH MILIK SAH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) SEBAB SEJAUH INI PEMBANDING BELUM PERNAH MENGALIHKAN DAN MENJUAL TANAH HAK MILIK SAH PEMBANDING KEPADA SYARIFAH ALIA, YANG ADA SAAT PEMBANDING MENYELAMATKAN DIRI KE SINABANG KABUPATEN SIMEULUE DITITIPKAN KEPADA ABANG KANDUNGNYA YAITU TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) PADA TAHUN 2000 SEBELUM PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) HIJRAH KE SINABANG, KABUPATEN SIMEULU. ADAPUN TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT MEMILIKI AKTA DASAR DENGAN NOMOR SURAT NO. 348/TTG/1999 DAN SURAT AKTA NO. 349/TTG/1999 SEBAGAIMANA DI ATAS;
7. JAWABAN ATAS GUGATAN POIN ANGKA 7, HALAMAN 3, TENTANG STATUS KEPEMILIKAN TAHAN OBJEK SENGKETA SEOLAH OLAH TELAH MENJADI MILIK TERBANDING I (SYARIFAH LAILA) SEJAK TAHUN 2018 KARENA ADANYA JUAL BELI DENGAN SYARIFAH ALIA ITU SURAT DASAR KEPEMILIKAN SYARIFAH ALIA SURAT AKTA PALSU KARENA TANDA TANGAN PALSU LAGI PULA TANAH TERSEBUT TIDAK PERNAH ADA JUAL BELI; BAHWA, SEJAK KEPULANGAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) DARI SINABANG KE KAMPUNG HALAMAN GUNONG CUT, KECAMATAN TANGAN-TANGAN TAHUN 2011. PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MASIH MEMBIARKAN TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) MENGELOLA TANAH TERSEBUT BERSAMA DENGAN ANAK-ANAKNYA. NAMUN SETELAH MENDENGAR DARI PIHAK LAIN BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT SUDAH DIBUAT SURAT AKTA KEPEMILIKAN MASING-MASING DARI PARA TERBANDING PADA TAHUN 2021 PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MEMUTUSKAN UNTUK MENARIK KEMBALI TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT DAN MENEBANG POHON-POHON KERAS YANG SUDAH DITANAM OLEH PARA TERBANDING DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA.
8. TAHUN 2018 TERBANDING I (SYARIFAH LAILA) MENANAM POHON-POHON KERAS PADA TANAH OBJEK SENGKETA SEPERTI YANG DIJABARKAN DIDALAM POSITA GUGATAN. BAHWA, TIDAK ADA 4 (EMPAT) BATANG POHON SAWOH, 2 (DUA) BATANG POHON JENGKOL, 4 (EMPAT) BATANG POHON DURIAN MUSANG KING SEPERTI YANG DIJABARKAN DI DALAM POSITA GUGATAN. BERDASARKAN PENGAMATAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) TANAMAN KERAS YANG ADA PADA TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT ADALAH 1 (SATU) BATANG POHON DURIAN, 2 (DUA) BATANG POHON RAMBUTAN, 2 (DUA) BATANG POHON KELAPA, DAN 3 (TIGA) BATANG POHON MANGGA. NAMUN SELURUH BATANG POHON YANG TUMBUH DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA SUDAH DITEBANG RATA OLEH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) PADA SAAT DIKETAHUINYA BAHWA PARA TERBANDING MEMBUAT SURAT AKTA TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIZIN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) DAN YANG LEBIH EXTREME LAGI TANAH YANG DIBUAT AKTANYA TERSEBUT DIBUAT DENGAN MEMALSUKAN TANDATANGAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) SEOLAH-OLAH TELAH TERJADI JUAL BELI. ADAPUN AKTA TANAH YANG LAHIR DARI HASIL PEMALSUAN TANDATANGAN ATAS NAMA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) YAITU NO. 53/XVI/II/2009 DAN NO. 54/XVI/II/2009. BAHKAN TANAH OBJEK SENGKETA YANG DIBUAT AKTA JUAL BELINYA DENGAN MENGGUNAKAN TANDATANGAN PALSU ATAS NAMA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) DIPINDAH TANGANKAN LAGI DENGAN CARA MENJUAL KEPADA TERBANDING I (SYARIFAH LAILA) SELAKU ANAK KANDUNG DARI TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH) DAN TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) DENGAN NOMOR SURAT AKTA JUAL BELI YAITU NO. 174/2018;
9. PADA TAHUN 2020 PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA YANG PADA SAAT ITU TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI). BAHWA, PEMBANDING (SAID ABDDULLAH) TIDAK MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA PADA TAHUN 2020. NAMUN, PADA TAHUN 2021 PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MENARIK KEMBALI TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIKARENAKAN ADA PIHAK LAIN YANG MENYAMPAIKAN BAHWA MUNCUL SURAT AKTA ATAS TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT YANG PADA DASARNYA ADALAH MILIK SAH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR). ADAPUN AKTA TANAH YANG DIMAKSUD ADALAH AKTA, NO. 53/2009, NO. 54/2009, NO. 88/2009, NO. 174/2018, DAN NO. 34/2020;
10. PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MENEBANG SELURUH TANAMAN ATAU POHON YANG ADA DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA. BAHWA, BENAR PEMBANDING TELAH MENEBANG SELURUH POHON YANG DITANAM OLEH TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI), TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH), DAN TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) ADAPUN POHON-POHON YANG DITEBANG YAITU 1 (SATU) BATANG POHON DURIAN, 2 (DUA) BATANG POHON RAMBUTAN, 2 (DUA) BATANG POHON KELAPA, DAN 3 (TIGA) BATANG POHON MANGGA. HAL TERSEBUT DILAKUKAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) LANTARAN POHON-POHON TERSEBUT DITANAM DIATAS TANAH HAK MILIK SAH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) BERDASARKAN AKTA NO. 348/TTG/1999 DAN 349/TTG/1999;
11. PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MENEBANG SELURUH POHON YANG ADA DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA DAN MENANAM BATANG TEBU DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT. BAHWA, BENAR PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) MENANAM BATANG TEBU DIATAS TANAH TERSEBUT DENGAN TUJUAN MENUNJUKKAN BUKTI KEPEMILIKAN FISIK ATAS NAMA PEMBANDING, ADAPUN TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK SAH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) BERDASARKAN SURAT AKTA NO. 348/TTG/1999 DAN 349/TTG/1999 DAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN JUAL BELI DENGAN TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR). TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT HANYA PERNAH DITITIPKAN KEPADA TERBANDING III (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR BIN SAID JAKFAR) OLEH PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR). NAMUN TERNYATA PARA TERBANDING MALAH MEMBUAT SURAT AKTA TANAH TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT DAN BAHKAN MELAKUKAN PEMALSUAN TANDATNGAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR);
12. PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) BERDALIH BAHWA TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH OBJEK SENGKETA KEPADA TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI) DAN TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH). BAHWA, BENAR BAHWA PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH OBJEK SENGKETA KEPADA PARA TERBANDING BAIK KEPADA TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI), TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH), DAN TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR);
13. TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI) BERULANG KALI MENGINGATKAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) UNTUK TIDAK MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA , DAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) TETAP MENGUASAI DAN MENGELOLA TANAH OBJEK SENGKETA DENGAN MENANAM TEBU SEJAK TAHUN 2020 HINGGA SAAT INI. BAHWA, TIDAK BENAR TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI) MEMPERINGATKAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR) UNTUK TIDAK MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA BAIK SECARA TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS. TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI) BERBOHONG DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA DIRINYA SUDAH MEMPERINGATKAN PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR);
14. TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI) PERNAH MELAPORKAN KEPADA KEUCHIK/ KEPALA DESA GUNONG CUT AGAR DAPAT MENYELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH DAN SECARA KEKELUARGAAN TETAPI TIDAK BERHASIL. BAHWA, BENAR ADA MEDIASAI YANG DILAKUKAN BERSAMA DENGAN KEUCHIK/KEPALA DESA PADA TAHUN 2021, BUKAN SEPERTI YANG DISAMPAIKAN DALAM POSITA PARA TERBANDING POIN ANGKA KE-10 TAHUN 2020 DAN PEMBANDING MENGUASAI TANAH OBJEK PERKARA PADA TAHUN 2021 SETELAH ADANYA TEGURAN DARI PEMBANDING KEPADA PARA TERBANDING DI TAHUN 2021, NAMUN TEGURAN PEMBANDING TIDAK DIINDAHKAN OLEH PARA TERBANDING MAKA BERDASARKAN SURAT-SURAT YANG TERBANDING MILIKI SECARA HUKUM SAH APALAGI SURAT AKTA TUKAR-MENUKAR NO 348 DAN 349 TAHUN 2009 BELUM PERNAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN, OLEH KARENA LEBIH TUA TAHUN TERBITNYA KETIMBANG AKTA PALSU YANG DIBUAT OLEH PARA TERBANDING NOMOR 53 DAN NOMOR 54 (ASLINYA SUDAH DIKEMBALIKAN PADA PEMBANDING) DITERBITKAN PADA TAHUN 2009. NAMUN SETELAH ADANYA MEDIASI DENGAN APARATUR DESA GUNONG CUT DAN PIHAK PARA TERBANDING TIDAK MEMBUAHKAN HASIL LANTARAN PEMBANDING TETAP MEMPERTAHANKAN TANAH HAK MILIK PEMBANDING YANG MASIH SECARA HUKUM SAH HAK MILIK PEMBANDING;
15. PARA TERBANDING TERKHUSUS TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI) TIDAK DAPAT MENGUASAI DAN MENGELOLA TANAH MILIKNYA TERSEBUT SEHINGGA MERASA MENDAPATKAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIAL. BAHWA, POSITA GUGATAN TERBANDING NOMOR 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, DAN 28 ADALAH SELURUHNYA TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK BENAR TERBANDING I (SYARIFAH LAILA BINTI SAID ALI), TERBANDING II (SYARIFAH ALIYAH), DAN TERBANDING III (SAID ALI BIN SAID JAKFAR) DIRUGIKAN KARENA TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT ADALAH TANAH HAK MILIK PEMBANDING (SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR). DAN BEGITU JUGA PEMBANDING MENGUASAI TANAH TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PUNYA DASAR HUKUM YANG KUAT TANAH TERSEBUT MASIH HAK MILIK PEMBANDING YANG SURAT AKTANYA LEBIH TUA DI BUAT ASLI TAHUN 1999 SEBAGAIMANA ARGUMENTASI DIATAS, JADI TINDAKAN PEMBANDING ATAS TANAH SENDIRI SUDAH TEPAT BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DIDALILKAN PARA TERBANDING;
16. DAN ADA SATU AKTA ATAS NAMA SAUDARA KANDUNG PEMBANDING YANG TINGGAL DI SINABANG JUGA AKAN PEMBANDING LAMPIRKAN DALAM PEMBUKTIAN DI BUAT PALSU OLEH PARA TERBANDING PADA TAHUN YANG SAMA, DAN AKTA ASLINYA SURAT JUAL BELI SEPETAK TANAH ATAS NAMA AJA SYARIFAH NURHAYANI DENGAN AKTA NOMOR 54/XVI/II/2009 YANG DI BUAT OLEH PPAT SEMENTARA CAMAT KECAMATAN TANGAN-TANGAN ATAS NAMA AMRIZAL,S.SOS SUDAH DIKEMBALIKAN KEPADA PEMBANDING; SEBAB AKTA TERSEBUT PALSU;
B. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DALAM MENGUTIP KETERANGAN SAKSI DENGAN SEMPURNA DAN TIDAK CERMAT/ KELIRU DALAM MEMEPERTIBANGKAN SURAT BUKTI DARI PEMBANDING DAN SURAT BUKTI DARI TERBANDING
1. KELIRU TENTANG KETERANGAN SAKSI;
A. KETERANGAN SAKSI DARI TERBANDING
- BAHWA, DIDALAM PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN PERTAMA NOMOR 7/PDT.G/2022/PN BPD BAHWA, TELAH MENGUTIP KETERANGAN SAKSI 1 DARI PARA PENGGUGAT/ TERBANDING YAITU SAKSI RUSLAN ADLY YANG PADA POKOKNYA DIHADIRKAN SEBAGAI SEORANG SAKSI YANG MENYEWA TANAH PADA TAHUN 2006 DARI SAUDARA AJA BAREN. SAKSI TIDAK DISEBUTKAN BAHWA SAKSI MENGAKUI PEMBANDING PADA TAHUN 2008 KEBAWAH TIDAK ADA DI KAMPUNG GUNONG CUT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TETAPI BERADA DI SINABANG KABUPATEN SIMEULU, SAKSI SAMA SEKALI TIDAK IKUT SERTA DAN TIDAK MENGETAHUI SAMA SEKALI TENTANG KEABSAHAN AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA JUAL BELI NOMOR 174 TAHUN 2018.
- BAHWA, TELAH MENGUTIP KETERAGAN SAKSI DARI PARA PENGGUGAT/ TERBANDING YAITU SAKSI BUSTAMI R YANG PADA POKOKNYA SEEBAGAI SAKSI BATAS TANAH DENGAN TANAH OBJEK SENGKETA YANG BERADA DI SEBELAH SELATAN, SAKSI TIDAK MENGETAHUI TENTANG KEABSAHAN AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA BELI NOMOR 174 TAHUN 2018 SAKSI JUGA TIDAK IKUT SERTA DALAM PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI TERSEBUT, SAKSI HANYA MENJELASKAN ORANGTUA SAKSI RAZALI PERNAH TANDATANGANI AKTA TANAH OBJEK SENGKETA, SAKSI TIDAK MENGETAHUI AKTA YANG DITANDATANGANI ADALAH AKTA YANG MANA? DAN SAKSI TIDAK MENGETAHUI KEBERADAAN PEMBANDING.
- BAHWA, TELAH MENGUTIP KETERANGAN SAKSI DARI PARA PENGGUGAT/ TERBANDING YAITU SAKSI CUT INTAN YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI KAKAK IPAR DARI PENGGUGAT I DIMANA SAKSI TIDAK MENGETAHUI BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA DIBELI OLEH PENGGUGAT II SELAIN ITU SAKSI JUGA TIDAK PERNAH MELIHAT SURAT MENGENAI PEMBELIAN TANAH TERSEBUT. SAKSI HANYA MENGETAHUI BAHWA PADA TAHUN 2018 TANAH OBJEK PERKARA DIKUASAI OLEH ANAK DARI PENGGUGAT II SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DAN SAKSI MENGETAHUI BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIKUASAI OLEH TERGUGAT DARI TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN SEKARANG. SAKSI MERUPAKAN ISTRI DARI MANTAN KEPALA DESA HASAN HUSEN YANG MEMPUNYAI TANAH DISEBELAH UTARA DAN SAKSI TIDAK MENGETAHUI KEBERADAAN DOMISILI PEMBANDING. SAKSI HANYA MENGETAHUI TENTANG TANAH OBJEK SENGKETA DARI KETERANGAN PENGGUGAT II/ TERBANDING II.
- BAHWA, DARI KETERANGAN 3 (TIGA) ORANG SAKSI DIATAS RUSLAN ADLY, BUSTAMI R DAN CUT INTAN BUKANLAH SAKSI YANG SEMPURNA YANG MENERANGKAN, MENJELASKAN DAN MENGETAHUI TENTANG ASAL USUL AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKATA 174 TAHUN 2018, SEHINGGA SAKSI TERSEBUT TIDAK BISA DIJADIKAN DASAR PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PARA TERBANDING TIDAK MAMPU MENGHADIRKAN SAKSI YANG AKURAT DAN TERLIBAT LANGSUNG DALAM MENANDATANGANI SURAT AKTA JUAL BELI SEBAGAIMANA DISEBUT DIATAS. SEHARUSNYA JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA ATAS KETERANGAN 3 (TIGA) ORANG SAKSI YANG TIDAK BERKAPASITAS SECARA HUKUM SEBAGAI SAKSI DI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERBANDING DI PERSIDANGAN, MAKA SEHARUSNYALAH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENOLAK KETERANGANNYA. JUSTRU SANGAT DISAYANGKAN MALAH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENERIMA DAN MENGABULKAN DAN BAHKAN MENGSAHKAN AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA JUAL BELI NOMOR 174 TAHUN 2018.
- BAHWA, OLEH KARENA ITU SEPANTASNYA LAH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT KEDUA DALAM HAL INI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH ATAS KETERANGAN SAKSI TERSEBUT BILA PERLU MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ULANG KETERANGAN SAKSI SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS DENGAN PUTUSAN MENGOREKSI DAN MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE (JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA NOMOR 7/PDT.G/2022/PN BPD).
B. KETERANGAN SAKSI PEMBANDING
- BAHWA, KETERANGAN SAKSI DARI PEMBANDING YANG DIMUAT DALAM PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2022/PN BPD JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SUDAH BENAR DAN TEPAT DUA ORANG SAKSI YAITU (1) HIKMAH (MANTAN KEPALA DESA GUNONG CUT), (2) ZAINI AHDAS (KETUA PEMUDA DESA GUNONG CUT) ADALAH DUA ORANG SAKSI YANG BERKAPASITAS SEBAGAI SAKSI YANG IKUT TERLIBAT LANGSUNG DI DALAM TRANSAKSI TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA PEMBANDING DENGAN HIKMAH/ KEPALA DESA GUNONG CUT KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM AKTA NOMOR 349/TTG/1999.
- BAHWA, DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HALAMAN 25 DAN HALAMAN 26 DIMUAT MENIMBANG KETERANGAN SAKSI HIKMAH PADA POKOKNYA MENJELASKAN MENGETAHUI BETUL TENTANG ASAL USUL TANAH OBJEK SENGKETA DASARNYA DARI HASIL TUKAR MENUKAR ANTARA TANAH BANDES DENGAN TANAH TERGUGAT/ PEMBANDING SEBAGAIMANA TERDAPAT DI DALAM AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348/TTG/1999 TANGGAL 01 APRIL 1999 DAN AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 349/TTG/1999 TANGGAL 01 APRIL 1999 SAKSI IKUT MENANDATANGANI AKTA TERSEBUT DIATAS YANG PADA SAAT ITU KAPASITASNYA SEBAGAI PJ KEPALA DESA GUNONG CUT DAN SAKSI MENGETAHUI SEMUA AJB TERSEBUT DIATAS ADALAH MILIK SAH TERGUGAT/ PEMBANDING. SAKSI MENGATAKAN PEMBANDING PERNAH MENINGGALKAN GUNONG CUT UNTUK MERANTAU KE SINABANG TAHUN 2000.
- BAHWA, DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HALAMAN 27 DIMUAT MENIMBANG KETERANGAN SAKSI ZAINI AHDAS PADA POKOKNYA MENJELASKAN MENGETAHUI BETUL TENTANG ASAL USUL TANAH OBJEK SENGKETA DASARNYA DARI HASIL TUKAR MENUKAR ANTARA TANAH BANDES DENGAN TANAH TERGUGAT/ PEMBANDING SEBAGAIMANA TERDAPAT DI DALAM AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348/TTG/1999 TANGGAL 01 APRIL 1999 DAN AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 349/TTG/1999 TANGGAL 01 APRIL 1999 SAKSI IKUT MENANDATANGANI AKTA TERSEBUT DIATAS YANG PADA SAAT ITU KAPASITASNYA SEBAGAI KETUA PEMUDA GUNONG CUT DAN SAKSI MENGETAHUI SEMUA AJB TERSEBUT DIATAS ADALAH MILIK SAH TERGUGAT/ PEMBANDING. DAN SAKSI JUGA MENAMBAHKAN TERGUGAT/ PEMBANDING PERNAH MENINGGALKAN DESA GUNONG CUT PADA TAHUN 1999 BERANGKAT KE SINABANG.
C. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERGUGAT
- BAHWA, JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG SANGAT BESAR DENGAN MELANJUTKAN PERSIDANGAN SEHARUSNYA PERKARA NOMOR 7/PDT.G/2022/PN BPD HARUSLAH DI NO DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB SAYED ABDULLAH YANG DIMAKSUD SESUNGGUHNYA BUKANLAH NAMA YANG BENAR SECARA HUKUM BUKANLAH NAMA PEMBANDING SEBELUMNYA TERGUGAT. SAYED ABDULLAH YANG ADA PADA GUGATAN PARA PENGGUGAT/ PARA TERBANDING TIDAK DISEBUTKAN ORANGTUANYA SIAPA. SEHINGGA TIDAK TEPAT DAN TIDAK SEWAJARNYA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MENYIMPULKAN SENDIRI SEBAGAIMANA DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 29 PARAGRAF KEEMPAT DAN KELIMA SEBAGAIMANA PETIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :
..SEHINGGA SEGALA YANG TERTULIS SEBAGAI SAYED ABDULLAH ATAU SAID ABDULLAH ATAU S. ABDULLAH DALAM PERKARA INI HARUSLAH DIMAKSUD SEBAGAI ORANG YANG SAMA YAITU TERGUGAT
- PADAHAL JUDEX FACTI SENDIRI YANG MENYIMPULKAN SALAH TENTANG SIAPA TERGUGAT. DI DALAM GUGATAN SESUNGGUHNYA TERGUGAT ITU YANG DIMAKSUD ADALAH SAYED ABDULLAH YANG DIDUKUNG JUGA DENGAN BUKTI FOTOCOPY KTP DALAM PEMBUKTIAN PARA TERBANDING TANPA DITUNJUKKAN ASLINYA, SETELAH DICOCOKKAN DALAM BUKTI PERSIDANGAN DENGA KTP YANG ASLI MILIK SAID ABDLLAH BIN SAID JAKFAR BERBEDA NAMA DAN TAHUN LAHIR SEHINGGA BUKTI PERSIDANGAN INI BERTOLAK BELAKANG DENGAN PUTUSAN JUDEX FACTI YANG DIDALILKAN DIDALAM PARAGRAPH KELIMA HALAMAN 29 SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS.
- OLEH KARENA ITU DIKARENAKAN TERGUGAT SALAH ORANGNYA MAKA KEHADIRAN PEMBANDING DI PERSIDANGAN TIDAK BISA DIANGGAP SEBAGAI TERGUGAT KARENA PEMBANDING MEMPUNYAI HAK HUKUM UNTUK MEMBELA DIRI UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK-HAK ATAS TANAH MILIK SAH PEMBANDING. KARENA SALAH ORANG YANG DIMAKSUD SEBAGAI TERGUGAT SAYED ABDULLAH BUKANLAH ORANG YANG DIMAKSUD SEBAGAI TERGUGAT DALAM HAL INI SEBAGAI PEMBANDING YANG BERNAMA SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR BUKANLAH ORANG YANG SAMA AKAN TETAPI SAYED ABDULLAH YANG DIMAKSUD SEBAGAI TERGUGAT TIDAK JELAS ORANGNYA.
- DENGAN DEMIKIAN KARENA TIDAK JELAS ORANGNYA SEHARUSNYA JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK MENERIMA GUGATAN PARA TERBANDING ALIAS NO TIDAK JELAS ORANG SEBAGAI TERGUGAT.
- BAHWA, SELENGKAPNYA EKSEPSI PEMBANDING DAPAT DISAMPAIKAN DALAM MEMORI INI SEBAGAI BERIKUT :
1. NAMA DAN UMUR PEMBANDING SALAH DI POSITA GUGATAN TERBANDING PADA HALAMAN 1 TENTANG IDENTITAS PEMBANDING DI TULIS NAMA : SAYED ABDULLAH, PADA HAL NAMA PEMBANDING YANG ASLI DAN BUKAN PALSU ADALAH SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR, DAN UMUR PEMBANDING DITULIS 62 TAHUN PADAHAL SESUAI DENGAN LAHIR DI KTP PEMBANDING LAHIR PADA TAHUN 1962 SEHINGGA ATAHUN 2022 BARU BERUMUR 60 TAHUN JADI BUKAN 62 TAHUN;
2. LUAS TANAH DAN BATAS TANAH OBJEK PERKARA MILIK PEMBANDING SALAH DI BUAT DALAM GUGATAN PARA TERBANDING POSITA POIN ANGKA KE 1 HALAMAN 2, DIMANA DI TULIS SALAH LUAS TANAH OBJEK PERKARA 760 METER PERSEGI PADAHAL TANAH PEMBANDING ADA 2 AKTA DIMANA AKTA TUKAR MENUKAR TANAH DENGAN TANAH DESA GUNONG CUT NOMOR 349 TAHUN 1999 LUASNYA 2.171 METER PERSEGI DAN DALAM AKTA TUKAR MENUKAR TANAH NOMOR 348 LUAS TANAH PEMBANDING ADALAH 1694 METER PERSEGI. SEHINGGA PARA TERBANDING TELAH KELIRU DAN SALAH MEMBUAT LUAS TANAH YANG DI JUAL PEMBANDING MILIK PEMBANDING, BAIK DALAM GUGATAN TERBANDING MAUPUN DALAM AKTA SURAT JUAL BELI AKTA PALSU NOMOR 53 TAHUN 2009 YANG DI BUAT OLEH PPAT AMRIZAL, S.SOS (PENJUAL DIBUAT SAYED ABDULLAH DAN PEMBELI DI BUAT HJ SYARIFAH ALIA), DAN SURAT AKTA TERSEBUT DI EKSEPSI INI PERLU JUGA DI JELASKAN BAHWA JELAS TANDA TANGAN PEMBANDING DIPALSUKAN SAMA SEKALI TIDAK SESUAI TANDA TANGANNYA DAN APALAGI KARENA POSISI PEMBANDING TAHUN 2009 MASIH BERDOMISILI DI SINABANG KABUPATEN SIMEULUE, JADI KAPAN PULA DI TANDATANGANI JUAL BELI YANG POSISINYA DI ACEH BARAT DAYA.
BERIKUT DESKRIPSI POSISI BATAS TANAH YANG DI TULIS SALAH YANG DI JADIKAN DASAR DALAM POSITA ANGKA KE 1 HALAMAN 2 DI TULIS SANGAT CEROBOH KURANG CERMAT DAN TIDAK TELITI DALAM GUGAGATAN PARA TERBANDING YAITU
- UTARA : DENGAN TANAH SAWAH HASAN HUSEN
- TIMUR : DENGAN TANAH INTAN
- SELATAN : DENGA TANAH MAHMUD RAZALI
- BARAT : DENGAN TALI AIR/ JALAN GOR
SEMENTARA BATAS TANAH MILIK PEMBANDING BATASNYA LAIN JAUH PANGGANG DARI API SELEBIHNYA BATAS TANAH SAH MILIK PEMBANDING ADALAH PEMBANDING DALAM AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 SEBAGAI BERIKUT :
- UTARA : DENGAN TANAH SAWAH BANDES GUNONG CUT
- TIMUR : DENGAN LHUNG AIR
- SELATAN : DENGA TANAH LAPANGAN
- BARAT : DENGAN TANAH LAPANGAN
AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 349 TAHUN 1999 SEBAGAI BERIKUT :
- UTARA : DENGAN TANAH SAWAH SAID ALI
- TIMUR : DENGAN LHUNG AIR
- SELATAN : DENGA TANAH LAPANGAN
- BARAT : DENGAN TANAH LAPANGAN
PARA TERBANDING TIDAK LENGKAP, KARENA ADA AJA SYARIFAH NUHAYANI ADIK KANDUNG PEMBANDING MEMPUANYAI SURAT AKTA JUAL BELI PALSU NOMOR 54/XVI/II/2009 DALAM TANAH OBJEK PERKARA TIDAK DI MASUKKAN ATAS NAMA SEBAGAI TERBANDING SEHINGGA GUGATAN DINYATAKAN KURANG PIHAK, SEBAB DI TANAH OBJEK PERKARA ITU JUGA POSISI AKTA TANAH DIMAKSUD;


D. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT
- BAHWA, DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMBERIKAN PANDANGAN HUKUM TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) SELEBIHNYA KUTIPAN PUTUSAN HALAMAN 34 TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :
.MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PADA POKOKNYA YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA ADALAH PARA PENGGUGAT ATAU TERGUGAT, TIDAK ADANYA ORANG LAIN SELAIN PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA TERSEBUT
- BAHWA, HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT SESUAI DENGAN BERITA ACARANYA YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA ADALAH SEKARANG INI TAHUN 2022 ADALAH PEMBANDING/ TERGUGAT KARENA YANG DIPERIKSA KE LAPANGAN DITAHUN 2022 SEDANGKAN HASIL KETERANGAN 3 (TIGA) ORANG SAKSI DARI PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT MENJELASKAN TAHUN 2006 TANAH OBJEK PERKARA DIKERJAKAN OLEH SAKSI MEMBAYAR SEWA KEPADA ORANG LAIN BUKAN KEPADA PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT. ARTINYA TANAH OBJEK PERKARA SECARA FISIK LAPANGAN TIDAK PERNAH DIKUASAI SENDIRI MELAINKAN HANYA MEMEGANG SURAT AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA 174 TAHUN 2018 MENGINGAT PARA TERBANDING BERTEMPAT TINGGAL JAUH DI ACEH BARAT MEULABOH SEBAGAIMANA DI DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT/ PARA TERBANDING YAITU TERBANDING I BERALAMAT DI KABUPATEN ACEH BARAT SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH JUDEX FACTI PENGADILAN PERTAMA SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS TELAH KELIRU DENGAN MENGATAKAN YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA ADALAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, YANG BENARNYA ADALAH YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA ADALAH TERGUGAT/ PEMOHON BANDING.
- OLEH KARENA ITU ALASAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG MENDALILKAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT SEOLAH-OLAH IKUT DIKUASAI OLEH PARA TERBANDING. PADAHAL TANAH OBJEK PERKARA SEKARANG DI TAHUN 2022 INI SELURUHNYA DIKUASAI OLEH PEMOHON BANDING/ TERGUGAT DIMANA DI DALAM TANAH TERSEBUT DITANAM PENUH DENGAN POHON TEBU MADU.
- BAHWA, ATAS KEKELIRUAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA DIATAS MAKA SEPANTASNYALAH PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2022/PN BPD HARUSLAH DIKOREKSI DAN DIPERBAIKI OLEH PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH;
E. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG SAH TIDAKNYA AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA 174 TAHUN 2018
- BAHWA, PEMBANDING BERDASARKAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN SEBAGAIMANA YANG DIMUAT DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HALAMAN 20 PARAGRAF KEEMPAT TELAH MEMBUKTIKAN DENGAN BENAR DAN SESUAI DENGAN ASLINYA YANG DIDUKUNG DENGAN KETERANGAN SAKSI YANG LANGSUNG IKUT MENANDATANGANI AKTA TUKAR MENUKAR TANAH HAK MILIK SAH PEMBANDING/ TERGUGAT NOMOR 348/TTG/1999 01 APRIL TAHUN 1999 ATAS NAMA S.ABDULLAH TELAH DISESUAIKAN DENGAN ASLINYA DAN TELAH DILEGALISIR MELALUI POS DAN GIRO BLANGPIDIE YANG DIBUBUHKAN DALAM TANDA BUKTI T-2.
- BAHWA, PEMBANDING BERDASARKAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN SEBAGAIMANA YANG DIMUAT DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HALAMAN 20 PARAGRAF KEEMPAT TELAH MEMBUKTIKAN DENGAN BENAR DAN SESUAI DENGAN ASLINYA YANG DIDUKUNG DENGAN KETERANGAN SAKSI YANG LANGSUNG IKUT MENANDATANGANI AKTA TUKAR MENUKAR TANAH HAK MILIK SAH PEMBANDING/ TERGUGAT NOMOR 349/TTG/1999 01 APRIL TAHUN 1999 ATAS NAMA S.ABDULLAH TELAH DISESUAIKAN DENGAN ASLINYA DAN TELAH DILEGALISIR MELALUI POS DAN GIRO BLANGPIDIE YANG DIBUBUHKAN DALAM TANDA BUKTI T-3. DAN ATAS KETERANGAN SAKSI HIKMAH DAN KETERANGAN SAKSI ZAINI AHDAS SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI HALAMAN 25 SAMPAI DENGAN HALAMAN 28. KEDUA SAKSI TERSEBUT PADA POKOKNYA TELAH MENJELASKAN DENGAN MEMBENARKAN ADANYA TUKAR MENUKAR TERSEBUT DIATAS. MAKA BERDASARKAN BUKTI FAKTA PERSIDANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS PEMILIK SAH ATAS TANAH OBJEK PERKARA NOMOR 7/PDT.G/2022/PN BPD ADALAH SEPENUHNYA HAK MILIK SAH PEMBANDING/ TERGUGAT YANG BELUM PERNAH DILAKUKAN PENGALIHAN HAK MILIK SECARA SAH DAN SECARA HUKUM KEPADA PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT.
- BAHWA, OLEH KARENA ITU PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU MAKA SEPANTASNYALAH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT 2 DALAM HAL INI ADALAH PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH CUKUP ALASAN UNTUK MEMPERBAIKI PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA NOMOR 7/PDT.G/2022/PN BPD;
- BAHWA, PEMBANDING MENILAI PERTIMBANGAN HUKUM DARI JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA SEPERTINYA TERLALU MENGADA NGADA MENCARI CELAH UNTUK MEMENANGKAN PIHAK PARA TERBANDING. SEBAGAIMANA BERIKUT INI GAMBARAN PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG MENURUT PENDAPAT PEMBANDING SALAH DAN KELIRU;
- PEMBANDING TIDAK PERNAH MENANDATANGANI DAN TIDAK PERNAH MENGHADIRI TRANSAKSI JUAL BELI DI PPAT SEMENTARA CAMAT KECAMATAN TANGAN-TANGAN AMRIZAL, S.SOS (MASIH HIDUP) DIMANA BELIAU TIDAK DIHADIRKAN SEBAGAI SAKSI TERBANDING DAN JUGA PEMBANDING TIDAK PERNAH MENGAMBIL UANG RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) YANG MANA TERBANDING TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DALAM BENTUK KWITANSI PENGAMBILAN UANG YANG DIBUBUHKAN TANDATANGAN PEMBANDING DAN ISTRI PEMBANDING. DISAMPING ITU PEMBANDING BERADA DI DAERAH SINABANG KABUPATEN SIMEULU DENGAN JARAK PERJALANAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT YAITU MEMAKAN WAKTU SEHARI SEMALAM. DI DALAM REPLIK TERBANDING/ PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBANTAH TENTANG KEBERADAAN PEMBANDING PADA TAHUN 2009 BELUM PERNAH PULANG KE DESA GUNONG CUT KECAMATAN TANGAN-TANGAN DAN MASIH MENETAP DI SINABANG KABUPATEN SIMEULU KARENA PEMBANDING TELAH MEMPUNYAI USAHA YANG TETAP DI SIMEULU. DISAMPING ITU JUGA AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 ANTARA HIKMAH SELAKU KEPALA DESA GUNONG CUT DKK DENGAN PEMBANDING/ TERGUGAT/ SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR ADALAH SAH HAK MILIK PEMBANDING YANG DIDUKUNG OLEH DUA ORANG SAKSI (HIKMAH DAN ZAINI AHDAS). AKTA TUKAR MENUKAR TERSEBUT JIKA MEMANG ADA JUAL BELI SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PARA TERBANDING DALAM POSITA GUGATANNYA MAKA AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 HARUSLAH DICABUT TERLEBIH DAHULU BARU KEMUDIAN DIBUAT AKTA BARU. SEPERTI AKTA NOMOR 53 TAHUN 2009 TIDAK DIDASARI KEPADA SURAT TUKAR MENUKAR MILIK SAH PEMBANDING NOMOR 348 TAHUN 1999 AKAN TETAPI LAHIRNYA AKTA NOMOR 53 TAHUN 2009 HANYA BERMODALKAN PADA DASAR SURAT SEPORADIK SEBAGAIMANA DIDALILKAN DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI HALAMAN 37 PARAGRAF KETIGA PETIKANNYA YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT
...........MAJELIS HAKIM MENILAI BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SEPORADIK) DENGAN LUAS 760 (TUJUH RATUS ENAM PULUH) METER?2; ATAS NAMA SAYED ABDULLAH, TANGGAL 10 FEBRUARI 2009 TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG KEMUDIAN TERGUGAT JUAL KEPADA PENGGUGAT II BERDASARKAN AKTA JUAL BELI 53/XVII/II/2009.............
- BAHWA, SEPORADIK YANG DIMAKSUD OLEH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA TEREBUT DIATAS TIDAK PERNAH TERJADI DAN TIDAK PERNAH DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PEMBANDING. DI DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PUN TIDAK PERNAH TERUNGKAP, SEHINGGA JUDEX FACTI HANYA BERSIFA MENGARANG SENDIRI UNTUK MENGUATKAN DALILNYA SEBAGAI ALIBI SEHINGGA AKTA JUAL BELO NOMOR 53 TAHUN 2009 DPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK MENERIMA GUGATAN DAN MENSAHKAN AKTA TERSEBUT DAN AKHIRNYA SERTA MERTA AKTA JUAL BELI NOMOR 174 TAHUN 2018 DAPAT DISAHKAN SEHINGGA MENJADI DASAR PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MENILAI PENGGUGAT I ADALAH PEMILIK SAH ATAS TANAH OBJEK PERKARA SEBAGAIMANA DALAM PETIKAN PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA HALAMAN 37 OPARAGRAF KELIMA SEBGAIMANA PETIKAN DIBAWAH INI :
........MENIMBANG BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM MENILAI PENGGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK SENGKETA SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI GAMPONG GUNONG CUT KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN LUAS 760 M?2; (TUJUH RATUS ENAM PULUH) METER BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018..........
- PADAHAL PEMBANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI TERSEBUT DIATAS SEBAGAIMANA DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DIATAS. SEMENTARA SURAT SAH KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PEMBANDING DALAM AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 MASIH TETAP ADA DAN BERLAKU. JIKA BENAR PEMBANDING MENJUAL TANAH OBJEK PEKARA TIDAK MUNGKIN AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348 TAHUN 1999 TIDAK DICABUT OLEH PPAT NYATANYA AKTA TUKAR MENUKAR TEREBUT HAK MILIK SAH PEMBANDING TIDAK PERNAH DICABUT OLEH PPAT SEMENTARA CAMAT KECAMATAN TANGAN-TANGAN (KEASLIANNYA SUDAH DIBUKTIKAN DALAM PERSIDANGAN DIDUKUNG OLEH SAKSI-SAKSI (1) HIKMAH DAN (2) ZAINI AHDAS YANG TURUT MENANDATANGANI) YANG MENJADI DASAR HAK MILIK SAH PEMBANDING TIDAK PERNAH DICABUT
- LOGIKA HUKUM MEMBUKTIKAN PEMBANDING TERBUKTI TIDAK PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DALAM AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009, KARENA PEMBANDING ADALAH SEORANG ANGGOTA GAM PADA TAHUN 2009 MASIH BERSEMBUNYI DARI KEJARAN APARAT DI SINABANG KABUPATEN SIMEULU. DAN JUGA TANAH OBJEK PERKARA ADALAH TANAH HARTA BERSAMA PEMBANDING DENGAN ISTRI PEMBANDING, DI DALAM SURAT AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 SEHARUSNYA ISTRI DARI PEMBANDING TURUT MENGETAHUI DAN MENANDATANGANI AKTA TERSEBUT FAKTANYA DIPERSIDANGAN TERBANDING II MELALUI KUASA HUKUMNYA TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN SAH ATAU TIDAKNYA AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 LANTARAN TIDAK DIBUKTIKAN DENGAN KWITANSI TANDA TERIMA UANG SEBESAR RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) DAN JUGA TIDAK DIBUKTIKAN DENGAN MENGHADIRKAN 2 (DUA) ORANG SAKSI YANG KAPASITASNYA UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN DAN KEASLIAN AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 SEHINGGA CUKUP ALASAN PEMOHON BANDING UNTUK MENYATAKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA UNTUK DIKOREKSI LANTARAN PUTUSAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG BENAR DAN SAH.
- AKAN TETAPI JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HANYA BERULANG-ULANG MENGGUNAKAN BERBAGAI ALASAN HUKUM SEPERTI UNDANG-UNDANG TENTANG AKTA JUAL BELI DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 34 DENGAN MENYEBUTKAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 BAHWASANYA AKTA JUAL BELI ADALAH SAH UNTUK BUKTI PELUNASAN JUGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 PPAT ADALAH PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT AKTA OTENTIK MENGENAI HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK BAIK PASAL 1 MAUPUN PASAL 2 DAN PASAL 3 DEMIKIAN JUGA PERATURAN PEMERITAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH (PASAL 37 AYAT 1, TENTANG PENDAFTARAN TANAH (PASAL 38 AYAT 1)). DARI BERBAGAI ATURAN YANG DIDALILKAN OLEH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA DIATAS MAKA JUDEX FACTI MENYIMPULKAN TERBANDING I/ PENGGUGAT I ADALAH PEMILIK YANG SAH SEBAGAIMANA TERDAPAT PADA PUTUSAN HALAMAN 35 PADA PARAGRAF YANG KELIMA SEBGAIMANA KUTIPAN PUTUSAN BERBUNYI SEBAGAI BERKUT :
.........MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN PERTIMBANGAN DIATAS, MAJELIS HAKIM MENYIMPULKAN BAHWA PENGGUGAT I MEMILIKI DASAR HAK ATAS OBJEK SENGKETA BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018 ........
- BAHWA, PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT KELIRU KARENA MENCARI-CARI DASAR HUKUM UNTUK MEMUTUSKAN TANAH OBJEK PERKARA ADALAH SEOLAH-OLAH TERBANDING I/ PENGGUGAT I. SEBAB KEKELIRUAN BESAR DILAKUKAN OLEH JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KARENA JUDEX FACTI TIDAK MEMUTUSKAN BERDASARKAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN DIMANA JUDEX FACTI TIDAK MENGANALISA SECARA TAJAM DAN MENURUT HUKUM TENTANG PROSES LAHIRNYA AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 YANG OLEH PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKANNYA DIPERSIDANGAN TENTANG KEBENARAN DAN KEASLIAN SURAT AKTA JUAL BELI TERSEBUT JUSTRU YANG DIBUKTIKAN HANYALAH AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018 YANG DIBUAT DIDALAM KODE BUKTI P-1, BUKTI FOTOCOPY FOTO POHON JENGKOL (P-2), POHON RAMBUTAN (P-3), POHON MANGGA (P-4), POHON TEBU (P-5), FOTOCOPY PBB TAHUN 2018 (P-6), FOTOCOPY PBB TAHUN 2022 (P-7), FOTOCOPY KTP SAYED ABDULLAH TIDAK ADA ASLINYA (P-8), DAN DI PERSIDANGAN TIDAK DIDUKUNG OLEH KETERANGAN 3 (TIGA) ORANG SAKSI YANG DIHADIRKAN YAITU RUSLAN ADLY, BUSTAMI R, CUT INTAN, DIMANA SAKSI TIDAK MENGETAHUI TENTANG AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA 174 TAHUN 2018.
- ADAPUN KUTIPAN LAIN YANG ADA PADA PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN PERTAMA HALAMAN 35 DAN 36 PARAGRAF KEEMPAT BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
.MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN PERTIMBANGAN DIATAS, MAJELIS HAKIM MENYIMPULKAN BAHWA PENGGUGAT I MEMILIKI DASAR HAK ATAS OBJEK SENGKETA BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018. YANG MANA AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018 TERSEBUT DIBUAT DAN DITANDATANGANI DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SESUAI DENGAN WILAYAH HUKUMNYA. AKTA JUAL BELI TANAH TERSEBUT MEMBUKTIKAN TELAH ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN MERUPAKAN BUKTI BAHWA PERALIHAN HAK DENGAN CARA JUAL BELI TERSEBUT TELAH SAH. SESUAI DENGAN RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA ANGKA 2 HURUF B SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, AKTA JUAL BELI TANAH BERLAKU SEBAGAI BUKTI SAH PEMBAYARAN ATAS PELUNASAN DAN JUGA BERDASARKAN KAIDAH HUKUM YURISPURDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 992 K/SIP/1979, AKTA JUAL BELI YANG TELAH DITANDATANGANI DI DEPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, MAKA HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIJUAL BERALIH KEPADA PEMBELI.
- BAHWA, PERTIMBANGAN HUKUM DIATAS SANGATLAH KELIRU KARENA TIDAK DI DUKUNG DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEBAGAIMANA TERDAPAT DI DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TENTANG BUKTI SURAT DARI DUA PIHAK MULAI DARI HALAMAN 19 SAMPAI DENGAN HALAMAN 20 DAN BUKTI KETERANGAN SAKSI DIPERSIDANGAN DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAPAT DILIHAT PADA PUTUSAN HALAMAN 21 SAMPAI DENGAN HALAMAN 28;
III. PENUTUP
A. KESIMPULAN
BERDASARKAN HAL TERSEBUT MEMPERLIHATKAN BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN TIDAK CERMAT SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEHINGGA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TERSEBUT HARUSLAH DIBATALKAN.
MENGADILI:
1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING/ TERGUGAT SELURUHNYA;
2. MEMBATALKAN/ MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE NOMOR: 7/PDT.G/2022/PN BPD TERTANGGAL 23 NOVEMBER 2022;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI
1. MENGABULKAN EKSEPSI PEMBANDING/ TERGUGAT;
2. MENYATAKAN GUGATAN PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.
DALAM POKOK PERKARA
1. MENOLAK GUGATAN PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM SURAT AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348/TTG/1999 1 APRIL 1999;
3. MENYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM SURAT AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 349/TTG/1999 1 APRIL 1999;
4. MENYATAKAN TANAH OBJEK PERKARA ADALAH MILIK SAH DARI PADA PEMBANDING/ TERGUGAT BERDASARKAN AKTA TUKAR MENUKAR NOMOR 348/TTG/1999 1 APRIL 1999;
5. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SURAT AKTA JUAL BELI NOMOR 53/XVI/II/2009 TANGGAL 10 FEBRUARI 2009;
6. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SURAT AKTA JUAL BELI NOMOR 174/2018 TANGGAL 09 JULI 2018;
7. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SEPORADIK) TANGGAL 10 FEBRUARI 2009;
8. MENYATAKAN PARA TERBANDING TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MEMBUAT AKTA JUAL BELI NOMOR 174/ 2018 DAN AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 PROSES LAHIRNYA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM;
9. MENGHUKUM PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN OBJEK SENGKETA KEPADA PEMBANDING/ TERGUGAT;
10. MENGHUKUM PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT UNTUK TAAT, PATUH DAN TUNDUK PADA PUTUSAN INI
11. MENGHUKUM PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI;
B. SARAN
APABILA MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEGUO ET BONO).
MENIMBANG, BAHWA TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH KUASA HUKUM PEMBANDING DAHULU TERGUGAT, KUASA HUKUM PARA TERBANDING TELAH MEMBERIKAN TANGGAP SEBAGAI KONTRA MEMORI BANDINGNYA, YAITU SEBAGAI BERIKUT:
I. TENTANG FORMAT SURAT MEMORI BANDING PEMBANDING TIDAK JELAS DAN KABUR.
- BAHWA PEMBANDING DALAM SURAT MEMORI BANDING BERTANGGAL 12 DESEMBER 2022, (HALAMAN 1) MENULISKAN DI KEPALA SURATNYA YAITU;
KEPADA YTH;
KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE
DI-
BLANGPIDIE.
MELALUI;
PANITERA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE.
PERIHAL: MEMORI BANDING TERGUGAT ATAS PUTUSAN NOMOR: 7/PDT.G/2022/PN.BPD.
- BAHWA MEMPERHATIKAN KEPALA SURAT MEMORI BANDING PEMBANDING TERSEBUT, TERNYATA PEMBANDING MENUJUKAN SURAT MEMORI BANDINGNYA KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, MELALUI PANITERA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, BUKAN LAZIMNYA DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DI BANDA ACEH, MAKA DENGAN DEMIKIAN SURAT MEMORI BANDING PEMBANDING TERSEBUT CACAT FORMIL, OLEH KARENA ITU HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
- BAHWA KARENA SURAT MEMORI BANDING TERSEBUT CACAT FORMIL DAN DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, MAKA MEMORI BANDING TERSEBUT TIDAK PERLU LAGI DIKIRIMKAN BERKASNYA KE PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH KARENA PEMBANDING TIDAK MENUJUKAN SURAT MEMORI BANDING KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DI BANDA ACEH. SEHARUSNYA PEMBANDING MENUJUKAN SURAT MEMORI BANDING ITU KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, SEBAGAIMANA KEBIASAAN ATAU LAZIMNYA FORMAT SURAT MEMORI BANDING YANG SERING DIGUNAKAN. BERIKUT INI CONTOH FORMAT KEPALA SURAT MEMORI BANDING YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM PRAKTEK ACARA PERDATA YAITU;
KEPADA YTH:
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
DI
BANDA ACEH.
MELALUI:
YANG TERHORMAT: KETUA PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE
DI
BLANGPIDIE.
PERIHAL: MEMORI BANDING PEMBANDING ATAS PUTUSAN NO.7/PDT.G/2022/PN.BPD.
- BAHWA DALAM PETITUM MEMORI BANDING PEMBANDING (HURUF B.SARAN, HALAMAN 29 DAN 30) HANYA MENYEBUTKAN APABILA MAJELIS HAKIM TINGGI, TIDAK MENYEBUTKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH SECARA PASTI, TEGAS DAN TERANG.
- BAHWA OLEH KARENA FORMAT SURAT MEMORI BANDING PEMBANDING TERSEBUT TIDAK JELAS, TERANG DAN KABUR, MAKA SUDAH SEPATUTNYA MEMORI BANDING TERSEBUT DITOLAK DAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
II. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA.
1. TIDAK MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN TERGUGAT/ PEMBANDING.
- BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR MENGENYAMPINGKAN DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN TERGUGAT/PEMBANDING, KARENA AKTA TUKAR MENUKAR NO.348 TAHUN 1999 DAN AKTA TUKAR MENUKAR NO.349 TAHUN 1999 BERDIRI SENDIRI DAN SALING TERPISAH, ARTINYA TIDAK BERCAMPUR DENGAN AKTA JUAL BELI NO.53 TAHUN 2009, YANG TELAH BERUBAH DENGAN AKTA JUAL BELI NO.174/2018. BAHWA AKTA JUAL BELI NO. 53 TAHUN 2009 DITERBITKAN TELAH SESUAI PROSEDUR DAN PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN PENJUAL DAN PEMBELI YAITU.
DOKUMEN PENJUAL.
1. SALINAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP).
2. SURAT KETERANGAN SPORADIK.
3. BUKTI LUNAS PEMBAYARAN PPH.
DOKUMEN PEMBELI.
1. SALINAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP).
2. SALINAN KARTU KELUARGA (KK).
3. SALINAN NPWP. (JIKA ADA).
4. TANDA BUKTI LUNAS PEMBAYARAN BPHTB.
BAHWA SEMUA DOKUMEN PENJUAL DAN DOKUMEN PEMBELI TERSEBUT TERLAMPIR DALAM AKTA JUAL BELI NO. 53 TAHUN 2009 YANG TELAH BERUDAH DENGAN AKTA JUAL BELI NO.174 TAHUN 2018.
- BAHWA BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA PADA INTINYA MENYATAKAN BAHWA HUKUM TANAH NASIONAL ADALAH HUKUM ADAT, OLEH KARENA ITU PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH NASIONAL JUGA MENGANUT SISTEM JUAL BELI TANAH SESUAI HUKUM ADAT. PENGERTIAN JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT ADALAH PEMINDAHAN HAK YANG MEMENUHI:
1. AZAS TUNAI ADALAH PENYERAHAN HAK DAN PEMBAYARAN HARGA TANAH DILAKUKAN PADA SAAT YANG SAMA, DAN PEMBAYARAN DILAKUKAN SAMPAI LUNAS SESUAI KESEPAKATAN HARGA YANG DITUANGKAN DALAM AKTA JUAL BELI. JADI AZAS TUNAI TETAP TERPENUHI WALAUPUN PEMBAYARAN DILAKUKAN SECARA ANGSURAN.
2. AZAS TERANG YAITU JUAL BELI TANAH DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN TIDAK DITUTUPI. AZAS TERANG INI TERPENUHI JIKA DILAKUKAN DI HADAPAN PPAT KARENA SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH DAN SATUAN RUMAH SUSUN JUAL BELI TANAH HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT.
- BAHWA AZAS TUNAI DAN TERANG YANG DIJELASKAN DIATAS TERWUJUD DALAM AKTA JUAL BELI TANAH NO. 53 TAHUN 2009, YANG TELAH BERUBAH DENGAN AKTA JUAL BELI TANAH NO. 174 TAHUN 2018 YANG DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK DIHADAPAN PPAT DAN MINIMAL DUA (2) ORANG SAKSI, TELAH MENJADI BUKTI BAHWA TELAH TERJADI PROSES PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DARI PENJUAL KEPADA PEMBELINYA DISERTAI DENGAN PEMBAYARAN SESUAI HARGA TANAH YANG DISEPAKATI. BAHWA DENGAN DEMIKIAN AKTA JUAL BELI NO 53 TAHUN 2009, YANG TELAH BERUBAH MENJADI AKTA JUAL BELI NO 174 TAHUN 2018 ADALAH SAH SECARA HUKUM.
- BAHWA PEMBANDING MENYATAKAN TIDAK PERNAH MENANDA TANGANI AKTA JUAL BELI NO.53 TAHUN 2009, DAN MENYATAKAN TIDAK PERNAH HADIR KE KANTOR CAMAT SELAKU PPATS KECAMATAN TANGAN TANGAN ADALAH TIDAK BENAR, DAN ITU HANYA ALIBI PEMBANDING SAJA, SEBAB SELAMA DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK PERNAH ADA BUKTI YANG MENYATAKAN PEMBANDING TIDAK PERNAH HADIR KE KANTOR CAMAT KECAMATAN TANGAN TANGAN TERSEBUT.
2. TENTANG GUGATAN TERBANDING TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.
- BAHWA PEMBANDING MENYATAKAN GUGATAN PARA TERBANDING TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM ADALAH TIDAK BENAR DAN KELIRU, KARENA DASAR HUKUM PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT TELAH BERALIH KEPEMILIKAN MENJADI MILIK PENGGUGAT I SESUAI DENGAN BUKTI AKTA JUAL BELI NO.53 TAHUN 2009 YANG TELAH BERUBAH DENGAN AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018. KEMUDIAN TANAH MILIK PENGGUGAT I SESUAI AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018 TERSEBUT DIKUASAI OLEH TERGUGAT/ PEMBANDING TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS, DENGAN CARA BERKEBUN DAN MENANAM POHON TEBU, SEDANGKAN TANAMAN YANG ADA SEPERTI POHON DURIAN 1 BATANG, POHON RAMBUTAN 2 BATANG, POHON KELAPA 2 BATANG, DAN POHON MANGGA 3 BATANG TELAH DITEBANG OLEH TERGUGAT/ PEMBANDING, PADAHAL POHON DURIAN, RAMBUTAN, KELAPA DAN MANGGA TERSEBUT DITANAM OLEH PARA PENGGUGAT/ PARA TERBANDING DAN BIBITNYA DIBELI DARI ORANG LAIN.
TENTANG SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK).
- BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT DAN BENAR YANG MENYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TANGGAL 10 FEBRUARI 2009, KARENA SURAT TERSEBUT TELAH DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT/ PEMBANDING SERTA MELAMPIRKAN SALINAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) TERGUGAT/ PEMBANDING, KARENA BENAR SURAT SPORADIK ITU DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT/ PEMBANDING MAKA SECARA HUKUM SURAT ITU SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM.
3. TENTANG PENGGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK SAH TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA.
- BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT DAN BENAR YANG MENYATAKAN PENGGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS OBJEK SENGKETA SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI GAMPONG GUNUNG CUT KECAMATAN TANGAN TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN LUAS 760 M2 (TUJUH RATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) SESUAI DENGAN AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018, KARENA PROSES PEMINDAHAN HAK MILIK ATAU PROSES JUAL BELI TANAH TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.
4. TENTANG PENGGUGAT I MEMILIKI DASAR HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018.
- BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENYATAKAN SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018 SUDAH TEPAT DAN BENAR, KARENA PROSES PERUBAHAN AKTA JUAL BELI NO. 53 TAHUN 2009 MENJADI AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018 TELAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR HUKUM, DIMANA SELURUH DOKUMEN PERSYARATAN PEMINDAHAN HAK ATAU DOKUMEN PENJUAL DAN PEMBELI TELAH TERPENUHI DAN TERLAMPIR DALAM AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018 TERSEBUT, DAN SEMUA DOKUMEN TERSEBUT TELAH DIUJI KEBENARANNYA DI PERSIDANGAN.
- BAHWA ALIBI PEMBANDING YANG MENYATAKAN AKTA TUKAR MENUKAR NO. 348 TAHUN 1999 DENGAN LUAS TANAH 448 METER PERSEGI, DENGAN BATAS-BATASNYA;
UTARA BERBATAS DENGAN TANAH SAWAH BANDES GUNUNG CUT.
TIMUR BERBATAS DENGAN LHUNG AIR.
SELATAN BERBATAS DENGAN TANAH LAPANGAN.
BARAT BERBATAS DENGAN TANAH LAPANGAN.
DAN AKTA TUKAR MENUKAR NO. 349 TAHUN 1999 DENGAN LUAS TANAH 2.310 METER PERSEGI, DENGAN BATAS-BATASNYA;
UTARA BERBATAS DENGAN TANAH SAWAH SAID ALI.
TIMUR BERBATAS DENGAN LHUNG AIR.
SELATAN BERBATAS DENGAN TANAH LAPANGAN.
BARAT BERBATAS DENGAN TANAH LAPANGAN.
DIMANA TANAH YANG ADA DALAM AKTA TUKAR MENUKAR NO.348 TAHUN 1999 DENGAN TANAH YANG ADA DALAM AKTA TUKAR MENUKAR NO. 349 TAHUN 1999 BERBEDA-BEDA DAN SALING TERPISAH SATU SAMA LAIN. BEGITU JUGA DENGAN TANAH YANG ADA DI DALAM AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018 SALING TERPISAH DAN BERBEDA-BEDA, DAN SELAMA DALAM PERSIDANGAN TIDAK DITEMUKAN ADANYA PERSAMAAN TANAH-TANAHNYA. BUKTINYA AKTA JUAL BELI NO. 174 TAHUN 2018 BERASAL DARI PERUBAHAN AKTA JUAL BELI NO. 53 TAHUN 2009, BUKAN DARI AKTA TUKAR MENUKAR NO. 348 DAN NO.349 TERSEBUT.
5. TENTANG JUAL BELI TANAH ANTARA SAYED ABDULLAH DENGAN SYARIFAH ALIYAH SESUAI AKTA JUAL BELI NO. 53 TAHUN 2009.
- BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENYATAKAN JUAL BELI TANAH ANTARA SAYED ABDULLAH DENGAN SYARIFAH ALIYAH SESUAI AKTA JUAL BELI NO. 53 TAHUN 2009 SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM SUDAH TEPAT DAN BENAR, KARENA JUAL BELI TANAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR DAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. DIMANA JUAL BELI TANAH DILAKUKAN DIHADAPAN CAMAT SELAKU PPAT YANG DIHADIRI OLEH PENJUAL DAN PEMBELI DAN JUGA SAKSI-SAKSI.
- BAHWA ALIBI PEMBANDING/TERGUGAT YANG MENYATAKAN TIDAK HADIR KE KANTOR CAMAT ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA, SELAMA PERSIDANGAN TIDAK ADA BUKTI YANG MENYEBUTKAN PEMBANDING/ TERGUGAT TIDAK HADIR KE KANTOR

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PEMBANDING/ TERGUGAT SEHINGGA KELIRU MEMUTUSKAN
Gugatan Terbanding Tidak Memiliki Dasar Hukum,
- Hal ini sudah terbukti di persidangan Terbanding tidak mampu membuktikan adanya peralihan Hak di dalam Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 karena tidak pernah ada terjadi pengalihan hak dari Pembanding kepada Terbanding II, sehingga Akta jual beli nomor 174/ 2018 antara Terbanding I dengan Terbanding II serta merta menjadi tidak sah. Apalagi yang dijadikan dasar jual beli sebelumnya akta nomor 53 tahun 2009 tersebut palsu/ tidak sah karena jual beli yang dilakukan antara Terbanding II dengan Pembanding di dalam fakta hukum persidangan tidak pernah terbukti terjadinya jual beli/ Peralihan hak Terbanding II dengan Pembanding. Pada dasarnya pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi sebgaai berikut : ?Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka jika mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun?.
- Pembanding tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menghadiri transaksi jual beli di PPAT Sementara Camat Kecamatan Tangan-tangan Amrizal, S.Sos (masih hidup) dimana beliau tidak dihadirkan sebagai saksi Terbanding dan juga Pembanding tidak pernah mengambil uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana Terbanding tidak mampu membuktikan dalam bentuk kwitansi pengambilan uang yang dibubuhkan tandatangan Pembanding dan istri Pembanding. Disamping itu Pembanding berada di daerah Sinabang kabupaten Simeulu dengan jarak perjalanan dengan menggunakan Kapal Laut yaitu memakan waktu sehari semalam. Di dalam replik Terbanding/ Penggugat tidak pernah membantah tentang keberadaan Pembanding pada tahun 2009 belum pernah pulang ke desa Gunong cut Kecamatan Tangan-tangan dan masih menetap di Sinabang kabupaten Simeulu karena Pembanding telah mempunyai usaha yang tetap di Simeulu.
- Disamping itu juga akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 antara HIKMAH selaku kepala desa Gunong Cut dkk dengan Pembanding/ Tergugat/ Said Abdullah bin Said Jakfar adalah sah hak milik Pembanding yang didukung oleh dua orang saksi (Hikmah dan Zaini Ahdas). Akta tukar menukar tersebut jika memang ada jual beli sebagaimana yang didalilkan Para Terbanding dalam posita gugatannya maka akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 haruslah dicabut terlebih dahulu baru kemudian dibuat akta baru. Seperti akta nomor 53 tahun 2009 tidak didasari kepada surat tukar menukar milik sah Pembanding nomor 348 tahun 1999 akan tetapi lahirnya akta nomor 53 tahun 2009 hanya bermodalkan pada dasar surat seporadik sebagaimana didalilkan di dalam putusan judex facti halaman 37 paragraf ketiga petikannya yang berbunyi sebagai berikut
...........?Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) dengan luas 760 (tujuh ratus enam puluh) meter?2; atas nama Sayed Abdullah, tanggal 10 Februari 2009 terhadap objek sengketa yang kemudian Tergugat jual kepada Penggugat II berdasarkan akta jual beli 53/XVII/II/2009?.............
- Bahwa, Seporadik yang dimaksud oleh judex facti Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terebut diatas tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding. Di dalam pembuktian di persidangan pun tidak pernah terungkap, sehingga judex facti hanya bersifat mengarang sendiri untuk menguatkan dalilnya sebagai alibi sehingga Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dapat dijadikan dasar untuk menerima gugatan dan mengsahkan Akta tersebut dan akhirnya serta merta Akta jual beli nomor 174 tahun 2018 dapat disahkan sehingga menjadi dasar pertimbangan judex facti tingkat pertama menilai Penggugat I adalah pemilik sah atas tanah objek perkara sebagaimana dalam petikan putusan judex facti pengadilan tingkat pertama halaman 37 paragraf kelima sebagaimana petikan dibawah ini :
........?Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat I merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa sebidang tanah yang terletak di gampong Gunong Cut Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 760 m?2; (tujuh ratus enam puluh) meter berdasarkan akta jual beli nomor 174/ 2018?..........
- Padahal Pembanding tidak pernah melakukan transaksi jual beli tersebut diatas sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan diatas. Sementara surat sah kepemilikan tanah atas nama Pembanding dalam Akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 masih tetap ada dan berlaku. Jika benar Pembanding menjual tanah objek pekara tidak mungkin akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 tidak dicabut oleh PPAT nyatanya akta tukar menukar tersebut hak milik sah pembanding tidak pernah dicabut oleh PPAT Sementara Camat Kecamatan Tangan-tangan (keasliannya sudah dibuktikan dalam persidangan didukung oleh saksi-saksi (1) Hikmah dan (2) Zaini Ahdas yang turut menandatangani) yang menjadi dasar hak milik sah Pembanding tidak pernah dicabut
- Logika hukum membuktikan Pembanding terbukti tidak pernah melakukan transaksi jual beli dalam akta jual beli nomor 53 tahun 2009, karena Pembanding adalah seorang Anggota GAM pada tahun 2009 masih bersembunyi dari kejaran Aparat di Sinabang Kabupaten Simeulu. Adapun tanah objek perkara adalah tanah harta bersama Pembanding dengan Istri Pembanding, di dalam surat akta jual beli nomor 53 tahun 2009 seharusnya istri dari Pembanding turut mengetahui dan menandatangani akta tersebut. Perlu diketahui bahwa perjanjian jual beli harus memenuhi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil penjual dan pembeli salah satunya adalah ?Apabila hak atas tanah yang akan dijual merupakan harta bersama dalam perkawinan maka penjual harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari suami/istri yag dituagkan dalam akta jual beli? (Pasal 35 UUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (?UU Perkawinan?)) dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu.
- Faktanya dipersidangan Terbanding II melalui kuasa hukumnya tidak mampu membuktikan sah atau tidaknya akta jual beli nomor 53 tahun 2009 lantaran tidak dibuktikan dengan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga tidak dibuktikan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kapasitasnya untuk membuktikan kebenaran dan keaslian akta jual beli nomor 53 tahun 2009 sehingga cukup alasan Pemohon Banding untuk menyatakan keberatan terhadap putusan judex facti tingkat pertama untuk dikoreksi lantaran putusan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar dan sah. Akan tetapi judex facti tingkat pertama hanya berulang-ulang menggunakan berbagai alasan hukum seperti undang-undang tentang Akta jual beli dalam putusannya halaman 34 dengan menyebutkan SEMA nomor 10 tahun 2020 bahwasanya akta jual beli adalah sah untuk bukti pelunasan juga peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 PPAT adalah Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik baik pasal 1 maupun pasal 2 dan pasal 3 demikian juga peraturan pemeritah nomor 24 tahun 1997 tentang peralihan hak atas tanah (pasal 37 ayat 1, tentang pendaftaran tanah (pasal 38 ayat 1)). Dari berbagai aturan yang didalilkan oleh judex facti pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatas maka judex facti menyimpulkan Terbanding I/ Penggugat I adalah pemilik yang sah sebagaimana terdapat pada putusan halaman 35 pada paragraf yang kelima sebgaimana kutipan putusan berbunyi sebagai berkut :
?Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat I memiliki dasar hak atas objek sengketa berdasarkan akta jual beli nomor 174/ 2018?
- Bahwa, putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut keliru karena mencari-cari dasar hukum untuk memutuskan tanah objek perkara adalah seolah-olah Terbandaing I/ Penggugat I. Sebab kekeliruan besar dilakukan oleh judex facti Pengadilan Tingkat Pertama karena judex facti tidak memutuskan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana judex facti tidak menganalisa secara tajam dan menurut hukum tentang proses lahirnya Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 yang oleh Penggugat tidak mampu membuktikannya dipersidangan tentang kebenaran dan keaslian surat akta jual beli tersebut justru yang dibuktikan hanyalah akta jual beli nomor 174/ 2018 yang dibuat didalam kode bukti P-1, bukti fotocopy foto pohon jengkol (P-2), Pohon Rambutan (P-3), Pohon Mangga (P-4), Pohon Tebu (P-5), fotocopy PBB tahun 2018 (P-6), fotocopy PBB tahun 2022 (P-7), fotocopy KTP Sayed Abdullah tidak ada aslinya (P-8), dan di persidangan tidak didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan yaitu Ruslan Adly, Bustami R, Cut Intan, dimana saksi tidak mengetahui tentang Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dan Akta 174 tahun 2018.
- Bahwa berikut ini Pembanding sampaikan fakta persidangan dalam jawaban atas gugatan Terbanding yang tidak dipertimbangkan sebagai berikut :
----?setelah Pembanding mempelajari Posita surat Gugatan baik secara formil maupun secara substansial (isi) dan redaksi pada Posita gugatan Para Terbanding bahwa yang menjadi dasar ATAS JAWABAN Pembanding dalam menjawab Gugatan Terbanding adalah sbb :
1. Jawaban atas poin gugatan angka 1 dalam posita gugatan para Terbanding, disebut adanya terbit Surat Jual Sah Sepetak Tanah seluas 760 m?2; (Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi) pada tahun 2009 antara Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) yang menjual tanah tersebut kepada Terbanding II (Syarifa Aliya). Surat Jual Beli Tersebut menurut Pembanding diragukan keasliannya dan dicurigai bahwa Terbanding II melakukan tanda tangan palsu terhadap surat jual beli tersebut, dikarenakan Pembanding tidak pernah melangsungkan jual beli atas sepetak tanah sebagaimana tercantum diatas, bahkan istri dan anak pun tidak mengetahui adanya penjualan sepetak tanah tersebut (objek Perkara). Batas tanah dalam gugatan Terbanding angka ke 1 halaman 2 salah besar, adapun tanah sengketa yang dimaksud diatas memiliki batas-batas yang benar tanah hak milik Pembanding dalam
Akta Tukar Menukar nomor 348 tahun 1999 sebagai berikut :
- Utara : dengan Tanah Sawah Bandes Gunong Cut
- Timur : dengan Lhung Air
- Selatan : denga Tanah Lapangan
- Barat : dengan Tanah Lapangan
Akta Tukar Menukar nomor 349 tahun 1999 sebagai berikut :
- Utara : dengan Tanah Sawah Said Ali
- Timur : dengan Lhung Air
- Selatan : denga Tanah Lapangan
- Barat : dengan Tanah Lapangan
Dan Luas tanah dalam gugatan tersebut juga salah, Luas tanah dan batas tanah objek perkara milik Pembanding salah di buat dalam gugatan para Terbanding posita poin angka ke 1 halaman 2, dimana di tulis salah luas tanah objek perkara 760 meter persegi padahal tanah Pembanding ada 2 (dua) Akta dimana Akta tukar menukar tanah dengan tanah desa Gunong Cut nomor 349 tahun 1999 luasnya 2.310 Meter persegi dan dalam Akta tukar menukar tanah nomor 348 luas tanah Pembanding adalah 448 meter persegi. Sehingga Para Terbanding telah keliru dan salah membuat luas tanah yang di jual Pembanding milik Pembanding, baik dalam gugatan Terbanding maupun dalam akta surat jual beli akta palsu nomor 53 tahun 2009 yang di buat oleh PPAT Amrizal, S.Sos (penjual dibuat Sayed Abdullah dan pembeli di buat Hj Syarifah Alia), dan surat Akta tersebut di eksepsi ini perlu juga di jelaskan bahwa jelas tanda tangan Pembanding dipalsukan sama sekali tidak sesuai tanda tangannya dan apalagi karena posisi Pembanding tahun 2009 masih berdomisili di sinabang Kabupaten seumeulue, jadi kapan pula di tandatangani jual beli yang posisinya di Aceh Barat Daya.
2. Jual beli tanah objek sengketa antara Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) dengan Terbanding II (Syarifah Aliyah) tersebut dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 53/XVI/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tangan tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa, Akta Jual Beli No. 53/XVI.II/2009 tidak sah dikarenakan jual beli tersebut tidak pernah dilakukan antara Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) dan Terbanding II (Syarifah Aliyah). Selain itu Terbanding II (Syarifah Aliyah) juga melakukan pemalsuan Tanda tangan agar seolah olah jual beli terhadap sepetak tanah dengan luas 760 m?2; (Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi), benar terjadi antara Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) selaku Penjual dan Terbanding II (Syarifah Aliyah) sebagai Pembeli.
3. Keuchik Gunong Cut (Turut Pembanding) juga turut mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 10 Februari 2009. Bahwa Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) tidak mengetahui hal ini yang bahwasanya Keuchik Gunong Cut turut turun tangan dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Selain itu, Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) pada waktu yang disebutkan diatas yaitu 10 Februari 2009 tidak berada di kampung halaman Gunong Cut, melainkan berada di Sinabang dan baru pulang ke kampung halaman Gunong Cut pada tahun 2011.
4. Adanya jual beli tanah objek sengketa antara Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) dengan Terbanding II (Syarifah Aliyah) tahun 2009. Bahwa, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) tidak berada di kampung halaman Gunong Cut, namun berada di Sinabang Kabupaten Simeulu. Maka demikian akta yang dimiliki oleh Para Terbanding tersebut yang dikeluarkan pada tahun 2009 yang diantaranya yaitu akta No.53/XVI/II/2009, dan ada akta tanah lain yang poto copi ada di dapat Pembanding yang tanda tangan Pembanding di buat palsu seperti akta No. 54/XVI/II/2009, No. 88/XVI/IV/2009, merupakan akta yang tidak memiliki kekuatan dan dasar hukum dikarenakan tandatangan yang digunakan Para Terbanding untuk membuat akta tanah tersebut merupakan tandatangan palsu mengatasnamakan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar). Oleh karena akta tanah yang dikeluarkan oleh Para Terbanding merupakan akta yang cacat hukum dikarenakan pemalsuan tandatangan atas nama Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) jika memungkinkan apabila perkara ini selesai dan dimenangkan oleh Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar), maka Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) akan melaporkan Para Terbanding ke pihak berwajib dengan tuduhan Pemalsuan tanda tangan yang masuk dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara selama enam tahun penjara;
5. Penguasaan dan pengeloaan tanah objek sengketa oleh Terbanding II (Syarifah Aliyah) dan Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar). Bahwa, pada saat masa konflik Aceh Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) merupakan wakil panglima sago GAM . Namun, untuk menghindari pengejaran dari Aparat Keamanan dan menghindari korban berjatuhan maka Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) memutuskan untuk hijrah ke tempat lain yaitu ke Sinabang, Kabupaten Simeulu. Sebelumnya Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) menitipkan tanah miliknya kepada Abang kandung dari Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) yaitu Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar). Tanah tersebut dititipkan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, walau sebenarnya tahun 2011 Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) sudah pulang ke kampung halaman Gunong Cut. Sejak kepulangan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) ke Gunong Cut pada tahun 2011 masih tetap membiarkan Abang kandungnya yaitu Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) beserta anak-anaknya untuk mengelola tanah titipan tersebut. Namun, setelah mendapatkan info dari pihak lain bahwasanya Para Terbanding membuat Akta atas nama masing-masing Para Terbanding terhadap tanah titipan tersebut. Maka, Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) memutuskan untuk menarik lagi tanah yang sebelumnya dititipkan ke Abang kandung yaitu Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) pada tahun 2021 dan menebang pohon keras yang telah ditanam oleh Para Pengggugat yang ditanam tanpa seizin Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar). Jadi dengan demikian Para Terbanding menguasai tanah objek sengketa tersebut bukan karena adanya jual beli yang sah antara Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) dengan Para Terbanding namun tanah tersebut dititipkan kepada Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) Ketika Pembanding memulai hijrah ke Sinabang, Kabupaten Simeulu. Dengan demikian tanah tersebut adalah hak milik sah Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) bukan milik Para Terbanding;
6. Terbanding II (Syarifah Aliyah) menjual Tanah Objek sengketa kepada Terbanding I (Syarifah Laila) dengan akta jual beli No. 174/2018 tanggal 09 Juli 2018 dengan luas tanah 760 m?2; (Tujuh Ratus Enam Puluh Meter Persegi). Bahwa, surat akta jual beli No. 174/2018 termasuk surat yang cacat hukum karena tanah tersebut masih milik sah Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) sebab sejauh ini Pembanding belum pernah mengalihkan dan menjual tanah hak milik sah Pembanding kepada Syarifah Alia, yang ada saat Pembanding menyelamatkan diri ke sinabang kabupaten simeulue dititipkan kepada Abang Kandungnya yaitu Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) pada tahun 2000 sebelum Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) hijrah ke Sinabang, Kabupaten Simeulu. Adapun tanah objek sengketa tersebut memiliki akta dasar dengan nomor surat No. 348/TTG/1999 dan surat Akta No. 349/TTG/1999 sebagaimana di atas;
7. Jawaban atas gugatan poin angka 7, halaman 3, tentang Status kepemilikan tahan objek sengketa seolah olah telah menjadi milik Terbanding I (Syarifah Laila) sejak tahun 2018 karena adanya jual beli dengan Syarifah alia itu surat dasar kepemilikan Syarifah alia surat Akta palsu karena tanda tangan palsu lagi pula tanah tersebut tidak pernah ada jual beli; Bahwa, sejak kepulangan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) dari Sinabang ke kampung halaman Gunong Cut, Kecamatan Tangan-tangan tahun 2011. Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) masih membiarkan Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) mengelola tanah tersebut bersama dengan anak-anaknya. Namun setelah mendengar dari pihak lain bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dibuat surat akta kepemilikan masing-masing dari Para Terbanding pada tahun 2021 Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) memutuskan untuk menarik kembali tanah objek sengketa tersebut dan menebang pohon-pohon keras yang sudah ditanam oleh Para Terbanding diatas tanah objek sengketa.
8. Tahun 2018 Terbanding I (Syarifah Laila) menanam pohon-pohon keras pada tanah objek sengketa seperti yang dijabarkan didalam posita gugatan. Bahwa, tidak ada 4 (empat) batang pohon Sawoh, 2 (dua) batang pohon jengkol, 4 (empat) batang pohon durian musang king seperti yang dijabarkan di dalam posita gugatan. Berdasarkan pengamatan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) tanaman keras yang ada pada tanah objek sengketa tersebut adalah 1 (satu) batang pohon Durian, 2 (dua) batang pohon Rambutan, 2 (dua) batang pohon Kelapa, dan 3 (tiga) batang pohon Mangga. Namun seluruh batang pohon yang tumbuh diatas tanah objek sengketa sudah ditebang rata oleh Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) pada saat diketahuinya bahwa Para Terbanding membuat surat akta terhadap tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) dan yang lebih extreme lagi tanah yang dibuat aktanya tersebut dibuat dengan memalsukan tandatangan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) seolah-olah telah terjadi jual beli. Adapun akta tanah yang lahir dari hasil pemalsuan tandatangan atas nama Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) yaitu No. 53/XVI/II/2009 dan No. 54/XVI/II/2009. Bahkan tanah objek sengketa yang dibuat akta jual belinya dengan menggunakan tandatangan palsu atas nama Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) dipindah tangankan lagi dengan cara menjual kepada Terbanding I (Syarifah Laila) selaku anak kandung dari Terbanding II (Syarifah Aliyah) dan Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) dengan nomor surat akta jual beli yaitu No. 174/2018;
9. Pada tahun 2020 Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) menguasai tanah objek sengketa yang pada saat itu tanah tersebut adalah milik Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali). Bahwa, Pembanding (Said Abddullah) tidak menguasai tanah objek sengketa pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) menarik Kembali tanah objek sengketa tersebut dikarenakan ada pihak lain yang menyampaikan bahwa muncul surat akta atas tanah objek sengketa tersebut yang pada dasarnya adalah milik sah Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar). Adapun akta tanah yang dimaksud adalah akta, No. 53/2009, No. 54/2009, No. 88/2009, No. 174/2018, dan No. 34/2020;
10. Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) menebang seluruh tanaman atau pohon yang ada diatas tanah objek sengketa. Bahwa, benar Pembanding telah menebang seluruh pohon yang ditanam oleh Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali), Terbanding II (Syarifah Aliyah), dan Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) adapun pohon-pohon yang ditebang yaitu 1 (satu) batang pohon Durian, 2 (dua) batang pohon Rambutan, 2 (dua) batang pohon Kelapa, dan 3 (tiga) batang pohon Mangga. Hal tersebut dilakukan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) lantaran pohon-pohon tersebut ditanam diatas tanah hak milik sah Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) berdasarkan Akta No. 348/TTG/1999 dan 349/TTG/1999;
11. Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) menebang seluruh pohon yang ada diatas tanah objek sengketa dan menanam batang tebu diatas tanah objek sengketa tersebut. Bahwa, benar Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) menanam batang tebu diatas tanah tersebut dengan tujuan menunjukkan bukti kepemilikan fisik atas nama Pembanding, Adapun tanah tersebut adalah milik sah Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) berdasarkan surat akta No. 348/TTG/1999 dan 349/TTG/1999 dan tidak pernah melakukan jual beli dengan Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar). Tanah objek sengketa tersebut hanya pernah dititipkan kepada Terbanding III (Said Abdullah bin Said Jakfar bin Said Jakfar) oleh Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar). Namun ternyata Para Terbanding malah membuat surat akta tanah terhadap tanah objek sengketa tersebut dan bahkan melakukan pemalsuan tandatngan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar);
12. Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) berdalih bahwa tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali) dan Terbanding II (Syarifah Aliyah). Bahwa, benar bahwa Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Para Terbanding baik kepada Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali), Terbanding II (Syarifah Aliyah), dan Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar);
13. Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali) berulang kali mengingatkan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) untuk tidak menguasai tanah objek sengketa , dan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) tetap menguasai dan mengelola tanah objek sengketa dengan menanam tebu sejak tahun 2020 hingga saat ini. Bahwa, tidak benar Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali) memperingatkan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) untuk tidak menguasai tanah objek sengketa baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali) berbohong dengan menyebutkan bahwa dirinya sudah memperingatkan Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar);
14. Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali) pernah melaporkan kepada Keuchik/ Kepala Desa Gunong Cut agar dapat menyelesaikan secara musyawarah dan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. Bahwa, benar ada mediasai yang dilakukan Bersama dengan Keuchik/Kepala Desa pada tahun 2021, bukan seperti yang disampaikan dalam posita Para Terbanding poin angka ke-10 Tahun 2020 dan Pembanding menguasai tanah objek perkara pada tahun 2021 setelah adanya teguran dari Pembanding kepada Para Terbanding di tahun 2021, namun teguran Pembanding tidak diindahkan oleh Para Terbanding maka berdasarkan surat-surat yang Terbanding miliki secara hukum sah apalagi surat Akta tukar-menukar no 348 dan 349 tahun 2009 belum pernah dibatalkan oleh pengadilan, oleh karena lebih tua tahun terbitnya ketimbang Akta palsu yang dibuat oleh Para Terbanding nomor 53 dan nomor 54 (aslinya sudah dikembalikan pada Pembanding) diterbitkan pada tahun 2009. Namun setelah adanya mediasi dengan Aparatur Desa Gunong Cut dan pihak Para Terbanding tidak membuahkan hasil lantaran Pembanding tetap mempertahankan tanah hak milik Pembanding yang masih secara hukum sah hak milik Pembanding;
15. Para Terbanding terkhusus Terbanding I (Syarifah Laila Binti Said Ali) tidak dapat menguasai dan mengelola tanah miliknya tersebut sehingga merasa mendapatkan kerugian materiil dan immaterial. Bahwa, Posita Gugatan Terbanding Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 adalah seluruhnya tidak ada dasar hukumnya dan tidak benar Terbanding I (Syarifah Laila binti Said Ali), Terbanding II (Syarifah Aliyah), dan Terbanding III (Said Ali bin Said Jakfar) dirugikan karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah hak milik Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar). Dan begitu juga Pembanding menguasai tanah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena punya dasar hukum yang kuat tanah tersebut masih hak milik Pembanding yang surat Aktanya lebih tua di buat asli tahun 1999 sebagaimana argumentasi diatas, jadi tindakan Pembanding atas Tanah Sendiri sudah tepat bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagai didalilkan para Terbanding;
16. Dan ada satu Akta atas nama saudara kandung Pembanding yang tinggal di sinabang juga akan Pembanding lampirkan dalam pembuktian di buat palsu oleh para Terbanding pada tahun yang sama, dan Akta aslinya Surat Jual beli Sepetak Tanah atas nama Aja Syarifah Nurhayani dengan Akta nomor 54/XVI/II/2009 yang di buat oleh PPAT SEMENTARA CAMAT KECAMATAN TANGAN-TANGAN ATAS NAMA AMRIZAL,S.Sos sudah dikembalikan kepada Pembanding; sebab Akta tersebut Palsu;?
B. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DALAM MENGUTIP KETERANGAN SAKSI DENGAN SEMPURNA DAN TIDAK CERMAT/ KELIRU DALAM MEMEPERTIBANGKAN SURAT BUKTI DARI PEMBANDING DAN SURAT BUKTI DARI TERBANDING
1. Keliru Tentang Keterangan Saksi;
a. Keterangan Saksi dari Terbanding
- Bahwa, didalam putusan judex facti pengadilan pertama nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpd bahwa, telah mengutip keterangan Saksi 1 dari Para Penggugat/ Terbanding yaitu saksi RUSLAN ADLY yang pada pokoknya dihadirkan sebagai seorang saksi yang menyewa tanah pada tahun 2006 dari saudara Aja Baren. Saksi tidak disebutkan bahwa saksi mengakui Pembanding pada tahun 2008 kebawah tidak ada di kampung Gunong Cut Kabupaten Aceh Barat Daya tetapi berada di Sinabang Kabupaten Simeulu, saksi sama sekali tidak ikut serta dan tidak mengetahui sama sekali tentang keabsahan akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dan Akta Jual Beli nomor 174 tahun 2018.
- Bahwa, telah mengutip keteragan saksi dari para Penggugat/ Terbanding yaitu saksi BUSTAMI R yang pada pokoknya seebagai saksi batas tanah dengan tanah objek sengketa yang berada di sebelah Selatan, saksi tidak mengetahui tentang keabsahan akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dan Akta beli nomor 174 tahun 2018 saksi juga tidak ikut serta dalam penandatanganan Akta jual beli tersebut, saksi hanya menjelaskan orangtua saksi Razali pernah tandatangani akta tanah objek sengketa, saksi tidak mengetahui akta yang ditandatangani adalah akta yang mana? Dan saksi tidak mengetahui keberadaan Pembanding.
- Bahwa, telah mengutip keterangan saksi dari para Penggugat/ Terbanding yaitu saksi CUT INTAN yang pada pokoknya sebagai kakak ipar dari Penggugat I dimana saksi tidak mengetahui bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Penggugat II selain itu saksi juga tidak pernah melihat surat mengenai pembelian tanah tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa pada tahun 2018 tanah objek perkara dikuasai oleh anak dari Penggugat II sampai dengan tahun 2021 dan saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Saksi merupakan istri dari mantan kepala desa Hasan Husen yang mempunyai tanah disebelah utara dan saksi tidak mengetahui keberadaan domisili Pembanding. Saksi hanya mengetahui tentang tanah objek sengketa dari keterangan Penggugat II/ Terbanding II.
- Bahwa, dari keterangan 3 (tiga) orang saksi diatas RUSLAN ADLY, BUSTAMI R DAN CUT INTAN bukanlah saksi yang sempurna yang menerangkan, menjelaskan dan mengetahui tentang asal usul akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dan akata 174 tahun 2018, sehingga saksi tersebut tidak bisa dijadikan dasar pembuktian di persidangan Para Terbanding tidak mampu menghadirkan saksi yang akurat dan terlibat langsung dalam menandatangani surat Akta jual beli sebagaimana disebut diatas. Seharusnya judex facti Pengadilan Tingkat pertama atas keterangan 3 (tiga) orang saksi yang tidak berkapasitas secara hukum sebagai saksi di dalam hukum pembuktian yang diajukan oleh Para Terbanding di Persidangan, maka seharusnyalah judex facti pengadilan tingkat pertama menolak keterangannya. Justru sangat disayangkan malah judex facti Pengadilan Tingkat pertama menerima dan mengabulkan dan bahkan mengsahkan Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dan Akta jual beli nomor 174 tahun 2018.
- Bahwa, oleh karena itu sepantasnya lah judex facti Pengadilan Tingkat Kedua dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas keterangan saksi tersebut bila perlu memanggil dan memeriksa ulang keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas dengan putusan mengoreksi dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blangpidie (judex facti Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpd).
b. Keterangan Saksi Pembanding
- Bahwa, keterangan saksi dari Pembanding yang dimuat dalam putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpd judex facti Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dua orang saksi yaitu (1) HIKMAH (Mantan Kepala Desa Gunong Cut), (2) ZAINI AHDAS (Ketua Pemuda desa Gunong Cut) adalah dua orang saksi yang berkapasitas sebagai saksi yang ikut terlibat langsung di dalam transaksi tukar menukar tanah antara Pembanding dengan Hikmah/ Kepala Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam akta nomor 349/TTG/1999.
- Bahwa, di dalam putusan judex facti tingkat pertama halaman 25 dan halaman 26 dimuat menimbang keterangan saksi HIKMAH pada pokoknya menjelaskan mengetahui betul tentang asal usul tanah objek sengketa dasarnya dari hasil tukar menukar antara tanah bandes dengan tanah Tergugat/ Pembanding sebagaimana terdapat di dalam akta tukar menukar nomor 348/TTG/1999 tanggal 01 April 1999 dan akta tukar menukar nomor 349/TTG/1999 tanggal 01 April 1999 saksi ikut menandatangani akta tersebut diatas yang pada saat itu kapasitasnya sebagai Pj Kepala desa Gunong Cut dan saksi mengetahui semua Ajb tersebut diatas adalah milik sah Tergugat/ Pembanding. Saksi mengatakan Pembanding pernah meninggalkan Gunong cut untuk merantau ke Sinabang tahun 2000.
- Bahwa, di dalam putusan judex facti tingkat pertama halaman 27 dimuat menimbang keterangan saksi ZAINI AHDAS pada pokoknya menjelaskan mengetahui betul tentang asal usul tanah objek sengketa dasarnya dari hasil tukar menukar antara tanah bandes dengan tanah Tergugat/ Pembanding sebagaimana terdapat di dalam akta tukar menukar nomor 348/TTG/1999 tanggal 01 April 1999 dan akta tukar menukar nomor 349/TTG/1999 tanggal 01 April 1999 saksi ikut menandatangani akta tersebut diatas yang pada saat itu kapasitasnya sebagai Ketua pemuda Gunong Cut dan saksi mengetahui semua Ajb tersebut diatas adalah milik sah Tergugat/ Pembanding. Dan saksi juga menambahkan Tergugat/ Pembanding pernah meninggalkan desa Gunong Cut pada tahun 1999 berangkat ke Sinabang.
C. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERGUGAT
- Bahwa, judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang sangat besar dengan melanjutkan Persidangan seharusnya perkara nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpd haruslah di NO dinyatakan tidak dapat diterima sebab Sayed Abdullah yang dimaksud sesungguhnya bukanlah nama yang benar secara hukum bukanlah Nama Pembanding sebelumnya Tergugat. Sayed Abdullah yang ada pada gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak disebutkan orangtuanya siapa. Sehingga tidak tepat dan tidak sewajarnya judex facti tingkat pertama menyimpulkan sendiri sebagaimana dalam putusannya halaman 29 paragraf keempat dan kelima sebagaimana petikan putusan sebagai berikut :
???..?Sehingga segala yang tertulis sebagai Sayed Abdullah atau Said Abdullah atau S. Abdullah dalam perkara ini haruslah dimaksud sebagai orang yang sama yaitu Tergugat?????
- Padahal judex facti sendiri yang menyimpulkan salah tentang siapa Tergugat. Di dalam gugatan sesungguhnya Tergugat itu yang dimaksud adalah Sayed Abdullah yang didukung juga dengan bukti fotocopy KTP dalam pembuktian Para Terbanding tanpa ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan dalam bukti persidangan denga KTP yang asli milik Said Abdllah bin Said Jakfar berbeda nama dan tahun lahir sehingga bukti persidangan ini bertolak belakang dengan putusan judex facti yang didalilkan didalam paragraph kelima halaman 29 sebagaimana tersebut diatas.
- Oleh karena itu dikarenakan Tergugat salah orangnya maka kehadiran Pembanding di Persidangan tidak bisa dianggap sebagai Tergugat karena Pembanding mempunyai hak hukum untuk membela diri untuk mempertahankan hak-hak atas tanah milik sah Pembanding. Karena salah orang yang dimaksud sebagai tergugat Sayed Abdullah bukanlah orang yang dimaksud sebagai Tergugat dalam hal ini sebagai Pembanding yang bernama Said Abdullah bin Said Jakfar bukanlah orang yang sama akan tetapi Sayed Abdullah yang dimaksud sebagai Tergugat tidak jelas orangnya.
- Dengan demikian karena tidak jelas orangnya seharusnya judex facti pengadilan tingkat pertama tidak menerima gugatan Para Terbanding alias NO tidak jelas orang sebagai Tergugat.
- Bahwa, selengkapnya eksepsi Pembanding dapat disampaikan dalam memori ini sebagai berikut :
1. Nama dan umur Pembanding Salah di posita gugatan Terbanding pada halaman 1 tentang identitas Pembanding di tulis nama : Sayed Abdullah, pada hal nama Pembanding yang asli dan bukan palsu adalah SAID ABDULLAH BIN SAID JAKFAR, dan umur Pembanding ditulis 62 tahun padahal sesuai dengan lahir di KTP Pembanding lahir pada tahun 1962 sehingga atahun 2022 baru berumur 60 tahun jadi bukan 62 tahun;
2. Luas tanah dan batas tanah objek perkara milik Pembanding salah di buat dalam gugatan para Terbanding posita poin angka ke 1 halaman 2, dimana di tulis salah luas tanah objek perkara 760 METER PERSEGI padahal tanah Pembanding ada 2 Akta dimana Akta tukar menukar tanah dengan tanah desa Gunong Cut nomor 349 tahun 1999 luasnya 2.171 Meter persegi dan dalam Akta tukar menukar tanah nomor 348 luas tanah Pembanding adalah 1694 meter persegi. Sehingga Para Terbanding telah keliru dan salah membuat luas tanah yang di jual Pembanding milik Pembanding, baik dalam gugatan Terbanding maupun dalam akta surat jual beli akta palsu nomor 53 tahun 2009 yang di buat oleh PPAT Amrizal, S.Sos (penjual dibuat Sayed Abdullah dan pembeli di buat Hj Syarifah Alia), dan surat Akta tersebut di eksepsi ini perlu juga di jelaskan bahwa jelas tanda tangan Pembanding dipalsukan sama sekali tidak sesuai tanda tangannya dan apalagi karena posisi Pembanding tahun 2009 masih berdomisili di sinabang Kabupaten simeulue, jadi kapan pula di tandatangani jual beli yang posisinya di Aceh Barat Daya.
Berikut deskripsi posisi batas tanah yang di tulis salah yang di jadikan dasar dalam posita angka ke 1 halaman 2 di tulis sangat ceroboh kurang cermat dan tidak teliti dalam gugagatan para Terbanding yaitu
- Utara : dengan Tanah Sawah Hasan husen
- Timur : dengan Tanah intan
- Selatan : denga Tanah Mahmud Razali
- Barat : dengan Tali Air/ jalan GOR
Sementara batas tanah milik Pembanding batasnya lain jauh panggang dari api selebihnya batas tanah sah milik Pembanding adalah Pembanding dalam Akta Tukar Menukar nomor 348 tahun 1999 sebagai berikut :
- Utara : dengan Tanah Sawah Bandes Gunong Cut
- Timur : dengan Lhung Air
- Selatan : denga Tanah Lapangan
- Barat : dengan Tanah Lapangan
Akta Tukar Menukar nomor 349 tahun 1999 sebagai berikut :
- Utara : dengan Tanah Sawah Said Ali
- Timur : dengan Lhung Air
- Selatan : denga Tanah Lapangan
- Barat : dengan Tanah Lapangan
Para Terbanding tidak lengkap, karena ada Aja Syarifah Nuhayani adik kandung Pembanding mempuanyai surat Akta jual beli palsu nomor 54/XVI/II/2009 dalam tanah objek perkara tidak di masukkan atas nama sebagai Terbanding sehingga gugatan dinyatakan kurang Pihak, sebab di tanah objek perkara itu juga posisi Akta tanah dimaksud;


D. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT
- Bahwa, di dalam putusan judex facti Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pandangan hukum tentang pemeriksaan setempat (PS) selebihnya kutipan putusan halaman 34 tersebut sebagai berikut :
??.?Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi pada pokoknya yang menguasai objek sengketa adalah Para Penggugat atau Tergugat, tidak adanya orang lain selain Para Penggugat dan Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut???
- Bahwa, hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan berita acaranya yang menguasai objek sengketa adalah sekarang ini tahun 2022 adalah Pembanding/ Tergugat karena yang diperiksa ke lapangan ditahun 2022 sedangkan hasil keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Para Terbanding/ Para Penggugat menjelaskan tahun 2006 tanah objek perkara dikerjakan oleh saksi membayar sewa kepada orang lain bukan kepada Para Terbanding/ Para Penggugat. Artinya tanah objek Perkara secara fisik lapangan tidak pernah dikuasai sendiri melainkan hanya memegang surat Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dan Akta 174 tahun 2018 mengingat Para Terbanding bertempat tinggal jauh di Aceh Barat Meulaboh sebagaimana di dalam gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding yaitu Terbanding I beralamat di kabupaten Aceh Barat sehingga dengan demikian hasil pemeriksaan setempat sebagaimana didalilkan oleh judex facti pengadilan pertama sebagaimana tersebut diatas telah keliru dengan mengatakan yang menguasai objek sengketa adalah Penggugat dan Tergugat, yang benarnya adalah yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat/ Pemohon Banding.
- Oleh karena itu alasan judex facti pengadilan tingkat pertama yang mendalilkan hasil pemeriksaan setempat seolah-olah ikut dikuasai oleh Para Terbanding. Padahal tanah objek perkara sekarang di tahun 2022 ini seluruhnya dikuasai oleh Pemohon Banding/ Tergugat dimana di dalam tanah tersebut ditanam penuh dengan pohon tebu madu.
- Bahwa, atas kekeliruan judex facti tingkat pertama sebagaimana diatas maka sepantasnyalah putusan nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpd haruslah dikoreksi dan diperbaiki oleh Pengadilan tinggi Banda Aceh;
E. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG SAH TIDAKNYA AKTA JUAL BELI NOMOR 53 TAHUN 2009 DAN AKTA 174 TAHUN 2018
- Bahwa, Pembanding berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang dimuat di dalam putusan judex facti tingkat pertama halaman 20 paragraf keempat telah membuktikan dengan benar dan sesuai dengan aslinya yang didukung dengan keterangan saksi yang langsung ikut menandatangani akta tukar menukar tanah hak milik sah Pembanding/ Tergugat nomor 348/TTG/1999 01 April tahun 1999 atas nama S.Abdullah telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir melalui pos dan giro Blangpidie yang dibubuhkan dalam tanda bukti T-2.
- Bahwa, Pembanding berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang dimuat di dalam putusan judex facti tingkat pertama halaman 20 paragraf keempat telah membuktikan dengan benar dan sesuai dengan aslinya yang didukung dengan keterangan saksi yang langsung ikut menandatangani akta tukar menukar tanah hak milik sah Pembanding/ Tergugat nomor 349/TTG/1999 01 April tahun 1999 atas nama S.Abdullah telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir melalui pos dan giro Blangpidie yang dibubuhkan dalam tanda bukti T-3. Dan atas keterangan saksi Hikmah dan keterangan saksi Zaini Ahdas sebagaimana terdapat dalam putusan judex facti halaman 25 sampai dengan halaman 28. Kedua saksi tersebut pada pokoknya telah menjelaskan dengan membenarkan adanya tukar menukar tersebut diatas. Maka berdasarkan bukti fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas pemilik sah atas tanah objek perkara nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpd adalah sepenuhnya hak milik sah Pembanding/ Tergugat yang belum pernah dilakukan pengalihan hak milik secara sah dan secara hukum kepada Para Terbanding/ Para Penggugat.
- Bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru maka sepantasnyalah judex facti Pengadilan tingkat 2 dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Banda Aceh cukup alasan untuk memperbaiki putusan judex facti tingkat pertama nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bpd;
- Bahwa, Pembanding menilai pertimbangan hukum dari judex facti tingkat pertama sepertinya terlalu mengada ngada mencari celah untuk memenangkan pihak para Terbanding. Sebagaimana berikut ini gambaran pertimbangan hukum judex facti Pengadilan tingkat pertama yang menurut pendapat Pembanding salah dan keliru;
- Pembanding tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menghadiri transaksi jual beli di PPAT Sementara Camat Kecamatan Tangan-tangan Amrizal, S.Sos (masih hidup) dimana beliau tidak dihadirkan sebagai saksi Terbanding dan juga Pembanding tidak pernah mengambil uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana Terbanding tidak mampu membuktikan dalam bentuk kwitansi pengambilan uang yang dibubuhkan tandatangan Pembanding dan istri Pembanding. Disamping itu Pembanding berada di daerah Sinabang kabupaten Simeulu dengan jarak perjalanan dengan menggunakan Kapal Laut yaitu memakan waktu sehari semalam. Di dalam replik Terbanding/ Penggugat tidak pernah membantah tentang keberadaan Pembanding pada tahun 2009 belum pernah pulang ke desa Gunong cut Kecamatan Tangan-tangan dan masih menetap di Sinabang kabupaten Simeulu karena Pembanding telah mempunyai usaha yang tetap di Simeulu. Disamping itu juga akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 antara HIKMAH selaku kepala desa Gunong Cut dkk dengan Pembanding/ Tergugat/ Said Abdullah bin Said Jakfar adalah sah hak milik Pembanding yang didukung oleh dua orang saksi (Hikmah dan Zaini Ahdas). Akta tukar menukar tersebut jika memang ada jual beli sebagaimana yang didalilkan Para Terbanding dalam posita gugatannya maka akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 haruslah dicabut terlebih dahulu baru kemudian dibuat akta baru. Seperti akta nomor 53 tahun 2009 tidak didasari kepada surat tukar menukar milik sah Pembanding nomor 348 tahun 1999 akan tetapi lahirnya akta nomor 53 tahun 2009 hanya bermodalkan pada dasar surat seporadik sebagaimana didalilkan di dalam putusan judex facti halaman 37 paragraf ketiga petikannya yang berbunyi sebagai berikut
...........?Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) dengan luas 760 (tujuh ratus enam puluh) meter?2; atas nama Sayed Abdullah, tanggal 10 Februari 2009 terhadap objek sengketa yang kemudian Tergugat jual kepada Penggugat II berdasarkan akta jual beli 53/XVII/II/2009?.............
- Bahwa, Seporadik yang dimaksud oleh judex facti Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terebut diatas tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding. Di dalam pembuktian di persidangan pun tidak pernah terungkap, sehingga judex facti hanya bersifa mengarang sendiri untuk menguatkan dalilnya sebagai alibi sehingga Akta jual belo nomor 53 tahun 2009 dpat dijadikan dasar untuk menerima gugatan dan mensahkan Akta tersebut dan akhirnya serta merta Akta jual beli nomor 174 tahun 2018 dapat disahkan sehingga menjadi dasar pertimbangan judex facti tingkat pertama menilai Penggugat I adalah pemilik sah atas tanah objek perkara sebagaimana dalam petikan putusan judex facti pengadilan tingkat pertama halaman 37 oparagraf kelima sebgaimana petikan dibawah ini :
........?Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat I merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa sebidang tanah yang terletak di gampong Gunong Cut Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 760 m?2; (tujuh ratus enam puluh) meter berdasarkan akta jual beli nomor 174/ 2018?..........
- Padahal Pembanding tidak pernah melakukan transaksi jual beli tersebut diatas sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan diatas. Sementara surat sah kepemilikan tanah atas nama Pembanding dalam Akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 masih tetap ada dan berlaku. Jika benar Pembanding menjual tanah objek pekara tidak mungkin akta tukar menukar nomor 348 tahun 1999 tidak dicabut oleh PPAT nyatanya akta tukar menukar terebut hak milik sah pembanding tidak pernah dicabut oleh PPAT Sementara Camat Kecamatan Tangan-tangan (keasliannya sudah dibuktikan dalam persidangan didukung oleh saksi-saksi (1) Hikmah dan (2) Zaini Ahdas yang turut menandatangani) yang menjadi dasar hak milik sah Pembanding tidak pernah dicabut
- Logika hukum membuktikan Pembanding terbukti tidak pernah melakukan transaksi jual beli dalam akta jual beli nomor 53 tahun 2009, karena Pembanding adalah seorang Anggota GAM pada tahun 2009 masih bersembunyi dari kejaran Aparat di Sinabang Kabupaten Simeulu. Dan juga tanah objek perkara adalah tanah harta bersama Pembanding dengan Istri Pembanding, di dalam surat akta jual beli nomor 53 tahun 2009 seharusnya istri dari Pembanding turut mengetahui dan menandatangani akta tersebut faktanya dipersidangan Terbanding II melalui kuasa hukumnya tidak mampu membuktikan sah atau tidaknya akta jual beli nomor 53 tahun 2009 lantaran tidak dibuktikan dengan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga tidak dibuktikan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kapasitasnya untuk membuktikan kebenaran dan keaslian akta jual beli nomor 53 tahun 2009 sehingga cukup alasan Pemohon Banding untuk menyatakan keberatan terhadap putusan judex facti tingkat pertama untuk dikoreksi lantaran putusan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar dan sah.
- Akan tetapi judex facti tingkat pertama hanya berulang-ulang menggunakan berbagai alasan hukum seperti undang-undang tentang Akta jual beli dalam putusannya halaman 34 dengan menyebutkan SEMA nomor 10 tahun 2020 bahwasanya akta jual beli adalah sah untuk bukti pelunasan juga peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 PPAT adalah Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik baik pasal 1 maupun pasal 2 dan pasal 3 demikian juga peraturan pemeritah nomor 24 tahun 1997 tentang peralihan hak atas tanah (pasal 37 ayat 1, tentang pendaftaran tanah (pasal 38 ayat 1)). Dari berbagai aturan yang didalilkan oleh judex facti pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatas maka judex facti menyimpulkan Terbanding I/ Penggugat I adalah pemilik yang sah sebagaimana terdapat pada putusan halaman 35 pada paragraf yang kelima sebgaimana kutipan putusan berbunyi sebagai berkut :
.........?Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat I memiliki dasar hak atas objek sengketa berdasarkan akta jual beli nomor 174/ 2018? ........
- Bahwa, putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut keliru karena mencari-cari dasar hukum untuk memutuskan tanah objek perkara adalah seolah-olah Terbanding I/ Penggugat I. Sebab kekeliruan besar dilakukan oleh judex facti Pengadilan Tingkat Pertama karena judex facti tidak memutuskan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana judex facti tidak menganalisa secara tajam dan menurut hukum tentang proses lahirnya Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 yang oleh Penggugat tidak mampu membuktikannya dipersidangan tentang kebenaran dan keaslian surat akta jual beli tersebut justru yang dibuktikan hanyalah akta jual beli nomor 174/ 2018 yang dibuat didalam kode bukti P-1, bukti fotocopy foto pohon jengkol (P-2), Pohon Rambutan (P-3), Pohon Mangga (P-4), Pohon Tebu (P-5), fotocopy PBB tahun 2018 (P-6), fotocopy PBB tahun 2022 (P-7), fotocopy KTP Sayed Abdullah tidak ada aslinya (P-8), dan di persidangan tidak didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan yaitu Ruslan Adly, Bustami R, Cut Intan, dimana saksi tidak mengetahui tentang Akta jual beli nomor 53 tahun 2009 dan Akta 174 tahun 2018.
- Adapun kutipan lain yang ada pada putusan judex facti Pengadilan Pertama halaman 35 dan 36 paragraf keempat berbunyi sebagai berikut :
??.?Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat I memiliki dasar hak atas objek sengketa berdasarkan akta jual beli nomor 174/ 2018. Yang mana akta jual beli nomor 174/ 2018 tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan wilayah hukumnya. Akta jual beli tanah tersebut membuktikan telah adanya transaksi jual beli tanah dan merupakan bukti bahwa peralihan hak dengan cara jual beli tersebut telah sah. Sesuai dengan rumusan hukum kamar perdata angka 2 huruf b SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaran atas pelunasan dan juga berdasarkan kaidah hukum yurispurdensi Mahkamah Agung nomor 992 K/Sip/1979, Akta Jual Beli yang telah ditandatangani di depan pejabat pembuat akta tanah, maka hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli????.
- Bahwa, pertimbangan hukum diatas sangatlah keliru karena tidak di dukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana terdapat di dalam putusan judex facti tingkat pertama tentang bukti surat dari dua pihak mulai dari halaman 19 sampai dengan halaman 20 dan bukti keterangan saksi dipersidangan dalam putusan judex facti tingkat pertama dapat dilihat pada putusan halaman 21 sampai dengan halaman 28;
III. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan bahwa judex facti tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan judex facti tersebut haruslah dibatalkan.
MENGADILI:
1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan/ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Bpd tertanggal 23 November 2022;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI
1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/ Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum surat Akta Tukar menukar nomor 348/TTG/1999 1 April 1999;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum surat Akta Tukar menukar nomor 349/TTG/1999 1 April 1999;
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah milik sah dari pada Pembanding/ Tergugat berdasarkan Akta Tukar menukar nomor 348/TTG/1999 1 April 1999;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum surat akta jual beli nomor 53/XVI/II/2009 tanggal 10 Februari 2009;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum surat Akta jual Beli Nomor 174/2018 tanggal 09 Juli 2018;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Seporadik) tanggal 10 Februari 2009;
8. Menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membuat akta jual beli nomor 174/ 2018 dan akta jual beli nomor 53 tahun 2009 proses lahirnya tidak sesuai dengan prosedur Hukum;
9. Menghukum Para Terbanding/ Para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding/ Tergugat;
10. Menghukum Para Terbanding/ Para Penggugat untuk Taat, Patuh dan tunduk pada putusan ini
11. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
B. SARAN
Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat, Kuasa Hukum Para Terbanding telah memberikan tanggap sebagai kontra memori bandingnya, yaitu sebagai berikut:
I. Tentang Format Surat Memori Banding Pembanding Tidak Jelas dan Kabur.
- Bahwa Pembanding dalam Surat Memori Banding bertanggal 12 Desember 2022, (halaman 1) menuliskan di kepala suratnya yaitu;
Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie
Di-
Blangpidie.
Melalui;
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie.
Perihal: Memori Banding Tergugat atas putusan nomor: 7/Pdt.G/2022/PN.Bpd.
- Bahwa memperhatikan kepala Surat Memori Banding Pembanding tersebut, ternyata Pembanding menujukan surat memori bandingnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, melalui Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, bukan lazimnya ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh, maka dengan demikian Surat Memori Banding Pembanding tersebut cacat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa karena surat memori banding tersebut cacat formil dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, maka memori banding tersebut tidak perlu lagi dikirimkan berkasnya ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena Pembanding tidak menujukan surat memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh. Seharusnya Pembanding menujukan surat memori banding itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaimana kebiasaan atau lazimnya format surat memori banding yang sering digunakan. Berikut ini contoh format kepala surat memori banding yang lazim digunakan dalam praktek acara perdata yaitu;
Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Di ?
Banda Aceh.
Melalui:
Yang Terhormat: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie
Di ?
Blangpidie.
Perihal: Memori Banding Pembanding atas putusan No.7/Pdt.G/2022/PN.Bpd.
- Bahwa dalam Petitum memori banding Pembanding (huruf B.Saran, halaman 29 dan 30) hanya menyebutkan apabila Majelis Hakim Tinggi, tidak menyebutkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara pasti, tegas dan terang.
- Bahwa oleh karena format surat memori banding Pembanding tersebut tidak jelas, terang dan kabur, maka sudah sepatutnya memori banding tersebut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
II. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.
1. Tidak mempertimbangkan Jawaban Tergugat/ Pembanding.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding, karena Akta Tukar Menukar No.348 Tahun 1999 dan Akta Tukar Menukar No.349 Tahun 1999 berdiri sendiri dan saling terpisah, artinya tidak bercampur dengan Akta Jual Beli No.53 Tahun 2009, yang telah berubah dengan Akta Jual Beli No.174/2018. Bahwa akta jual beli No. 53 Tahun 2009 diterbitkan telah sesuai prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan melampirkan dokumen penjual dan pembeli yaitu.
? Dokumen Penjual.
1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Surat Keterangan Sporadik.
3. Bukti Lunas Pembayaran PPh.
? Dokumen Pembeli.
1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Salinan Kartu Keluarga (KK).
3. Salinan NPWP. (jika ada).
4. Tanda Bukti Lunas Pembayaran BPHTB.
Bahwa semua dokumen penjual dan dokumen pembeli tersebut terlampir dalam Akta Jual Beli No. 53 Tahun 2009 yang telah berudah dengan Akta Jual Beli No.174 Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:
1. Azas Tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama, dan pembayaran dilakukan sampai lunas sesuai kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Jadi azas tunai tetap terpenuhi walaupun pembayaran dilakukan secara angsuran.
2. Azas Terang yaitu jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Azas terang ini terpenuhi jika dilakukan di hadapan PPAT karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT.
- Bahwa azas tunai dan terang yang dijelaskan diatas terwujud dalam Akta Jual Beli Tanah No. 53 Tahun 2009, yang telah berubah dengan Akta Jual Beli Tanah No. 174 Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh para pihak dihadapan PPAT dan minimal dua (2) orang saksi, telah menjadi bukti bahwa telah terjadi proses pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembelinya disertai dengan pembayaran sesuai harga tanah yang disepakati. Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli No 53 Tahun 2009, yang telah berubah menjadi Akta Jual Beli No 174 Tahun 2018 adalah sah secara hukum.
- Bahwa Pembanding menyatakan tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli No.53 Tahun 2009, dan menyatakan tidak pernah hadir ke Kantor Camat selaku PPATS Kecamatan Tangan Tangan adalah tidak benar, dan itu hanya alibi Pembanding saja, sebab selama dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah ada bukti yang menyatakan Pembanding tidak pernah hadir ke Kantor Camat Kecamatan Tangan Tangan tersebut.
2. Tentang Gugatan Terbanding Tidak Memiliki Dasar Hukum.
- Bahwa Pembanding menyatakan gugatan para Terbanding tidak memiliki dasar hukum adalah tidak benar dan keliru, karena dasar hukum para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan tanah objek sengketa tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik Penggugat I sesuai dengan bukti Akta Jual Beli No.53 Tahun 2009 yang telah berubah dengan Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018. Kemudian tanah milik Penggugat I sesuai Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018 tersebut dikuasai oleh Tergugat/ Pembanding tanpa dasar hukum yang jelas, dengan cara berkebun dan menanam pohon tebu, sedangkan tanaman yang ada seperti pohon durian 1 batang, pohon rambutan 2 batang, pohon kelapa 2 batang, dan pohon mangga 3 batang telah ditebang oleh Tergugat/ Pembanding, padahal pohon durian, rambutan, kelapa dan mangga tersebut ditanam oleh para Penggugat/ para Terbanding dan bibitnya dibeli dari orang lain.
Tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2009, karena surat tersebut telah ditanda tangani oleh Tergugat/ Pembanding serta melampirkan salinan kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat/ Pembanding, karena benar surat sporadik itu ditanda tangani oleh Tergugat/ Pembanding maka secara hukum surat itu sah dan berkekuatan hukum.
3. Tentang Penggugat I merupakan pemilik sah terhadap tanah objek sengketa.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar yang menyatakan Penggugat I merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Gampong Gunung Cut Kecamatan Tangan Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 760 m2 (tujuh ratus enam puluh meter persegi) sesuai dengan Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018, karena proses pemindahan hak milik atau proses jual beli tanah telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Tentang Penggugat I memiliki dasar hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018 sudah tepat dan benar, karena proses perubahan Akta Jual Beli No. 53 Tahun 2009 menjadi Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018 telah dilakukan sesuai prosedur hukum, dimana seluruh dokumen persyaratan pemindahan hak atau dokumen penjual dan pembeli telah terpenuhi dan terlampir dalam Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018 tersebut, dan semua dokumen tersebut telah diuji kebenarannya di persidangan.
- Bahwa alibi Pembanding yang menyatakan Akta Tukar Menukar No. 348 Tahun 1999 dengan luas tanah 448 meter persegi, dengan batas-batasnya;
? Utara berbatas dengan Tanah Sawah Bandes Gunung Cut.
? Timur berbatas dengan Lhung Air.
? Selatan berbatas dengan Tanah Lapangan.
? Barat berbatas dengan Tanah Lapangan.
Dan Akta Tukar Menukar No. 349 Tahun 1999 dengan luas tanah 2.310 meter persegi, dengan batas-batasnya;
? Utara berbatas dengan Tanah Sawah Said Ali.
? Timur berbatas dengan Lhung Air.
? Selatan berbatas dengan Tanah Lapangan.
? Barat berbatas dengan Tanah Lapangan.
Dimana tanah yang ada dalam Akta Tukar Menukar No.348 Tahun 1999 dengan tanah yang ada dalam Akta Tukar Menukar No. 349 Tahun 1999 berbeda-beda dan saling terpisah satu sama lain. Begitu juga dengan tanah yang ada di dalam Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018 saling terpisah dan berbeda-beda, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya persamaan tanah-tanahnya. Buktinya Akta Jual Beli No. 174 Tahun 2018 berasal dari perubahan Akta Jual Beli No. 53 Tahun 2009, bukan dari Akta Tukar Menukar No. 348 dan No.349 tersebut.
5. Tentang Jual Beli Tanah antara Sayed Abdullah dengan Syarifah Aliyah sesuai Akta Jual Beli No. 53 Tahun 2009.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan jual beli tanah antara Sayed Abdullah dengan Syarifah Aliyah sesuai Akta Jual Beli No. 53 Tahun 2009 sah dan berkekuatan hukum sudah tepat dan benar, karena jual beli tanah dilakukan sesuai prosedur dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana jual beli tanah dilakukan dihadapan Camat selaku PPAT yang dihadiri oleh Penjual dan Pembeli dan juga saksi-saksi.
- Bahwa alibi Pembanding/Tergugat yang menyatakan tidak hadir ke kantor Camat adalah tidak benar dan mengada-ngada, selama persidangan tidak ada bukti yang menyebutkan Pembanding/ Tergugat tidak hadir ke kantor Camat Kecamatan Tangan Tangan tersebut.
6. Tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2009.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Februari 2009 adalah sudah tepat dan benar, karena surat Sporadik itu telah ditanda tangani oleh Penjual (Sayed Abdullah), saksi-saksi dan Kepala Desa Gunung Cut.
- Bahwa alibi Pembanding/ Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui surat sporadik itu