Putusan PN WAINGAPU
26/Pdt.G/2022/PN Wgp

-Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

-Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1.Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Sertipikat hak milik Nomor: 00121 atas sebidang tanah seluas 712 M2(tujuh ratus dua belas meter persegi), gambar situasi nomor: 00205/1980, atas nama Muhammad Sidik Marhasan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 13, RT.016/ RW.008, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas:-

Utara : Pekarangan Jusuf Nanga

Selatan : Jalan

Timur : Pekarangan Hasan Yunus

Barat : Pekarangan Ahmad Domu

Adalah sah milik Penggugat I rekonvensi;

3.Menyatakan obyek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada Sertipikat hak milik Nomor: 00121 atas sebidang tanah seluas 712 M2(tujuh ratus dua belas meter persegi), gambar situasi nomor: 00205/1980, atas nama Muhammad Sidik Marhasan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 13, RT.016/ RW.008, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.Menyatakan tindakan Para Tergugat rekonvensi yang berdalih bahwa Wahid Imran (alm, suami Tergugat I rekonvensi dan/ atau Ayah kandung Para Tergugat II rekonvensi s/d VI rekonvensi) telah membeli tanah obyek sengketa dari Aminah Binti Windi (almh, Ibu kandung para Penggugat rekonvensi) tanpa sepengetahuan, tidak melibatkan, dan tanpa persetujuan Para Penggugat rekonvensi sebagai ahli waris lain daripada Marhasan Pua Nduka (alm) sehingga para Tergugat rekonvensi tidak mau meninggalkan tanah obyek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum;

5.Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat rekonvensi dalam keadaan kosong, dan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

6.Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 3.070.000,00.- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);