Putusan PN TERNATE
36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Putusan PN TERNATE Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 17 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.GODANG KRIS APO PAULUS SIBORO, SH
2.WILLY FEBRI GANDA, SH
Terdakwa:
RUSMIN LOHY, ST Bin ZAINUDIN LOHY

M E N G A D I L I:

1.MenyatakanTerdakwaRUSMIN LOHY, S.T. Bin ZAINUDIN LOHYtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.Membebaskan Terdakwaoleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3.Menyatakan TerdakwaRUSMIN LOHY, S.T. Bin ZAINUDIN LOHYtelahterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi secara bersama-sama?sebagaimana dalam Dakwaan SubsidairPenuntut Umum;

4.Menjatuhkanpidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama2 (dua)tahun6 (enam) bulandan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga)bulan;

5.Menetapkan barang bukti berupa:

1)Specimen asli (kartu contoh tanda tangan)

2)1 (satu) bundle asli formulir pembukaan rekening data nasabah.

3)1 (satu) bundle fotocopy SOP BANK MALUKU MALUT.

4)1(satu) bundle fotocopy akta notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITIEK NURJANTI,SH. No. 39 tanggal 29 Agustus 2020.

5)1 (satu) eksemplar Summary Report.

6)1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati NO : 230 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa.

7)1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Tender No : 600/02/PPK? DPUPRPKP/KS/VII/2019, Tanggal 26 Juli 2019 .

8)1(satu) eksemplar Spesifikasi Teknis Tata Ruang.

9)1 (satu) eksemplar asli BA Pembuktian Kualifikasi No: 009/77.PB/BA-PK/POKJA-PPML/BPBJ-SETDA/KS/2019

10)1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Pembuktian No: 01/Kuasa/CV.KK/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019.

11)1 (satu) eksemplar asli Penetapan HPS.

12)1 (satu) eksemplar asli SK Bupati Kepulauan Sula No : 170.A TAHUN 2019, Tanggal 16 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Sula No : 230 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Sula.

13)1 (satu) eksemplar Fotocopy Biodata Perusahaan CV. Kharisma Karya.

14)1 (satu) bundle asli DPPA SKPD TA. 2019.

15)1 (satu) bundle asli BA Pembayaran Angsuran Pertama (MC1) No: 342/BAP-MC;

16)1 (satu) bundle asli Surat perintah Pembayaran langsung barang dan Jasa.

17)1 (satu) eksemplar Asli SPM No: 703/SPM-LS/10311/KS/2019, tanggal 26 Desember 2019.

18)1 (satu) eksemplar asli SP2D No: 9357/SP2D?LS/KS/2019, tanggal 30 Desember 2019.

19)1 (satu) eksemplar asli Kwitansi pembayaran MC1 tanggal 26 Desember 2019.

20)1 (satu) bundle asli Surat Perintah pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 851 / SPP-LS / 10311 / tanggal 26 Desember 2019.

21)1 (satu) eksemplar asli SPM NO : 81 / SPM-LS / 10311 / KS / 2019, tanggal 31 Desember 2019. Keperluan pembayaran retensi

22)1 (satu) eksemplar asli SP2D No : 9874 / SP2D-LS / KS / 2019.

23)1 (satu) eksemplar asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran retensi tanggal 13 desember 2019.

24)1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak No : 910.916 / 510 / 05.PR / PU-KS / 09 / 2019 tanggal 04 September 2019.

25)1 (satu) bundle fotocopy legalisir SK Bupati Kepulauan Sula No : 821.2.22 / 721 / KEP / 2018, Tanggal 08 Mei 2018

26)1 (satu) bundle fotocopy legaliser Revisi SK Kepala Dinas PUPR&PKP selaku Pengguna Anggaran No : 600/916/697/KPTS/DPUPRPKP ? KS/XI/2019, tanggal 06 November 2019. Tentang Penetapan PPK pada Dinas PUPR&PKP Kab. Kepulauan Sula TA. 2019.

27)1 (satu) bundle fotocopy legaliser SK Kepala Dinas PUPR&PKP selaku Pengguna Anggaran No : 600/190/DPUPRPKP ? KS/III/2019, tanggal 01 Maret2019. Tentang Penetapan PPTK, Direksi Pekerjaan, Pengawas, Pengawas Pembantu pada Dinas PUPR&PKP Kab. Kepulauan Sula.

28)1 (satu) bundle fotocopy legaliser Revisi SK Kepala Dinas PUPR&PKP selaku Pengguna Anggaran No : 600/916/06/KPTS/DPUPRPKP ? KS/I/2019, tanggal 14 Januari 2019. Tentang Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Dinas PUPR&PKP Kab. Kepulauan Sula;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6.MembebankanTerdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).