1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PALANGKARAYA
  4. Pidana Khusus

Putusan PN PALANGKARAYA
16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

    Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk
    Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
    1.YUSHAR, SH.,MH
    2.BUDI SULISTYO, SH
    3.RIVIANTO, SH.
    Terdakwa:
    IMAM MA'ARIF, S.H. Bin ALIYUM
    Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 8 Oktober 2020
    Lembaga Peradilan PN PALANGKARAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Irfanul Hakim
    Hakim Anggota Hakim Anggota Alfon, Br Hakim Anggota Anuar Sakti Siregar
    Panitera Panitera Pengganti: I Gusti Bagus Sandhi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa Imam Ma?arif,S.H. Bin Aliyum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, ?melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara secara berlanjut? sebagaimana dakwaan Primair;

    2. Membebaskan terdakwa Imam Ma?arif,S.H. Bin Aliyum dari dakwaan Primair tersebut;

    3. Menyatakan terdakwa Imam Ma?arif,S.H. Bin Aliyum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, ??melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut? sebagaimana dakwaan Subsidair;

    4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Ma?arif,S.H. Bin Aliyum, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

    5. Menghukum pula terdakwa Imam Ma?arif,S.H. Bin Aliyum untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 282.098.646,- (dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka maka harta benda terdakwa yang telah disita berupa :

    1. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03768 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak NI?MATUL LAILI dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 18 Desember 2018.
    2. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03850 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak HABIB IKHWANI dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    3. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03799 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak IFFAH LAILUM dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    4. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03847 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak AGUS WALUYO dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    5. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03837 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak IMAM MA?ARIF dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    6. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03798 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak AJAT SUDRAJAT dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    7. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03836 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak FURQON MAQFURI dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    8. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03777 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak DEWI RAHAYU dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    9. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03801 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak EKO SURIANTO dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    10. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    11. 1 (satu) Unit sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan merk / type honda scoopy warna hitam dengan Noka : MH1JFL116EK113646, Nosin : JFLIE.1116160;

    Dirampas untuk negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal pelelangan harta benda terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

    6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

    8. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

    1. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Mulya Jadi Nomor 02 tahun 2016, Tanggal April 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 (legalisasi).
    2. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Mulya Jadi Nomor 04 tahun 2016, Tanggal 06 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa P.) tahun anggaran 2016 (legalisasi).
    3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) tahap I Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    4. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) tahap II Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    6. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    8. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    9. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap IV Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    10. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap V Desa Mulya Jadi tahun 2016.
    11. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Mulya Jadi Nomor 03 Tahun 2017, Tanggal 30 Oktober 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa.P) tahun anggaran 2017 (legalisasi).
    12. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Mulya Jadi Nomor 01 Tahun 2018, Tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017.
    13. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) tahap I Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    14. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) tahap II Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    15. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    16. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD Tambahan) tahap I Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    17. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    18. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    19. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap IV Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    20. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap V Desa Mulya Jadi tahun 2017 (legalisasi).
    21. 6 (enam) lembar laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DENI JANUAR QQ DESA MULYA JADI tahun 2016 sampai 2018, nomor rekening : 330.0.02573.0.
    22. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DENI JANUAR QQ DESA MULYA JADI tanggal 12 April 2019, nomor rekening : 330.0.02573.0 (Legalisasi).
    23. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran PD BPR MARUNTING SEJAHTERA berupa pengembalian DD 2016 dan 2017 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 April 2019 (legalisasi).
    24. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DENI JANUAR QQ DESA MULYA JADI tanggal 15 Oktober 2019, nomor rekening : 330.0.02573.0 (Legalisasi).
    25. 1 (satu) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DENI JANUAR QQ DESA MULYA JADI tanggal 17 Oktober 2019, nomor rekening : 330.0.02573.0 (Legalisasi).
    26. 2 (dua) lembar fotocopy slip penyetoran PD BPR MARUNTING SEJAHTERA berupa pengembalian DD dan ADD tahun 2017 sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2019 dan pengembalian uang belanja tahun 2017 sebesar Rp. 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2019 (Legalisasi).
    27. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Dana Desa tahap 1 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/31/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 21 Juni 2017 (legalisasi).
    28. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap I Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/195/Keu, tanggal 20 Juni 2017 (legalisasi).
    29. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Dana Desa tahap 2 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/138/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 17 Nopember 2017.
    30. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap II Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/317/Keu, tanggal 12 November 2017 (legalisasi).
    31. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap 1 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/15/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 24 Mei 2017 (legalisasi).
    32. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap I Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/101/Keu, tanggal 22 Mei 2017 (legalisasi).
    33. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap 1 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/20/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 05 Juni 2017 (legalisasi).
    34. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap I Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/99/Keu, tanggal 22 Mei 2017 (legalisasi).
    35. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap 2 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/51/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 31 Juli 2017 (legalisasi).
    36. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/156/Keu, tanggal 20 Juli 2017 (legalisasi).
    37. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa dan ADD DBH Pusat Triwulan 2 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/113/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 29 September 2017 (legalisasi).
    38. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/168/Keu, tanggal 27 September 2017 (legalisasi).
    39. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap 4 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/135/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 17 Nopember 2017 (legalisasi).
    40. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap IV Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/314/Keu, tanggal 12 November 2017 (legalisasi).
    41. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap 5 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/226/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 29 Desember 2017 (legalisasi).
    42. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan Dana kurang salur ADD tahun anggaran 2016 Nomor : 900/225/PMD-Kec.PB/2017, tanggal 29 Desember 2017 (legalisasi).
    43. 1 (satu) Bundel fotocopy Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap V Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2017 Nomor : 900/ /Keu, tanggal Desember 2017 (legalisasi).
    44. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kobar Nomor 22 tahun 2016, Tanggal 30 Mei 2016, tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa beserta lampirannya (legalisasi).
    45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DD tahap I Nomor : 00756/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 13 Juni 2016. (legalisasi).
    46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DD tahap II Nomor : 01647/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016. (legalisasi).
    47. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016 tanggal 4 Pebruari 2016, tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2016 beserta lampirannya (legalisasi).
    48. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2016, tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2016 beserta lampirannya (legalisasi).
    49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan Januari sampai dengan April 2016 sumber dana DAU Nomor : 00689/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 6 Juni 2016. (legalisasi).
    50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk triwulan I T.A. 2016 sumber dana DBH Pajak Nomor : 00690/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 6 Juni 2016. (legalisasi).
    51. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan I T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Kehutanan Nomor : 00692/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 6 Juni 2016. (legalisasi).
    52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan I T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Pertambangan Nomor : 00691/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 6 Juni 2016. (legalisasi).
    53. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan I T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Perikanan Nomor : 00688/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 6 Juni 2016. (legalisasi).
    54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan Mei sampai dengan Juni 2016 sumber dana DAU Nomor : 01164/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 9 Agustus 2016. (legalisasi).
    55. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan II T.A. 2016 sumber dana DBH Pajak Nomor : 01238/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 18 Agustus 2016. (legalisasi).
    56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan II T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Pertambangan Nomor : 01236/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 18 Agustus 2016. (legalisasi).
    57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan II T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Kehutanan Nomor : 01237/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 18 Agustus 2016. (legalisasi).
    58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan II T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Perikanan Nomor : 01235/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 18 Agustus 2016. (legalisasi).
    59. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan Juli sampai dengan Agustus 2016 sumber dana DAU Nomor : 01462/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 28 September 2016. (legalisasi).
    60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan September sampai dengan Oktober 2016 sumber dana DAU Nomor : 01834/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 25 November 2016. (legalisasi).
    61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan III T.A. 2016 sumber dana DBH Pajak Nomor : 01837/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 28 November 2016. (legalisasi).
    62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan III T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Kehutanan Nomor : 01831/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 25 November 2016. (legalisasi).
    63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan III T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Perikanan Nomor : 01833/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 25 November 2016. (legalisasi).
    64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan Nopember sampai dengan Desember 2016 sumber dana DAU Nomor : 02196/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 30 Desember 2016. (legalisasi).
    65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan IV T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Kehutanan Nomor : 02189/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 30 Desember 2016. (legalisasi).
    66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan IV T.A. 2016 sumber dana DBH Pajak Nomor : 02186/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 30 Desember 2016. (legalisasi).
    67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan IV T.A. 2016 sumber dana DBH SDA Pertambangan Nomor : 02203/BTL/SP2D-LS/2016, Tanggal 30 Desember 2016. (legalisasi).
    68. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kobar Nomor 7 tahun 2017, Tanggal 17 April 2017 2016, tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa beserta lampirannya. (legalisasi).
    69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DD tahap I Nomor : 00866/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 21 Juni 2017. (legalisasi).
    70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DD tahap II (Nomor Surat Tidak Jelas) Tanggal 14 November 2017. (legalisasi).
    71. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2017 tanggal 17 April 2017, tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2017 beserta lampiranya (legalisasi).
    72. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2017, tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2017 beserta lampirannya (legalisasi).
    73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan Januari sampai dengan April 2017 sumber dana DAU Nomor : 00587/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 19 Mei 2017. (legalisasi).
    74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD triwulan I tahun anggaran 2017 sumber dana DBH Pusat Nomor : 00593/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 23 Mei 2017. (legalisasi).
    75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan Mei sampai dengan Juni 2017 sumber dana DAU (Nomor Surat Tidak Jelas), Tanggal 20 Juli 2017. (legalisasi).
    76. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 (sumber dana DAU) dan untuk triwulan II (sumber dana DBH Pusat) Nomor : 01506/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 26 September 2017. (legalisasi).
    77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan September sampai dengan Oktober 2017 (sumber dana DAU) dan untuk triwulan III (sumber dana DBH Pusat) Nomor : 01865/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 14 November 2017. (legalisasi).
    78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk bulan November sampai dengan Desember 2017 sumber dana DAU Nomor : 02193/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 27 Desember 2017. (legalisasi).
    79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk Triwulan IV tahun anggaran 2017 sumber dana DBH Pusat Nomor : 02203/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 27 Desember 2017. (legalisasi).
    80. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD untuk kurang salur tahun 2016 sumber dana DAU Nomor : 02224/BTL/SP2D-LS/2017, Tanggal 27 Desember 2017. (legalisasi).
    81. 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan Dana Desa tahap I Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 414.2/208/BPMD.E/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016.
    82. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap I Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 900/ /Keu, tanggal 09 Juni 2016.
    83. 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan Dana Desa tahap II Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 414.2/700/BPMD.E/XI/2016, tanggal 02 Nopember 2016.
    84. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap II Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 900/ 167 /Keu, tanggal 02 Nopember 2016.
    85. 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap I Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 414.2/147/BPMD.A/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016.
    86. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap I Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 900/89/Keu, tanggal 02 Juni 2016.
    87. 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 414.2/396/BPMD.E/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016.
    88. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 900/ /Keu, tanggal 08 Agustus 2016.
    89. 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 414.2/583/BPMD.A/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
    90. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 900/ /Keu, tanggal 03 Oktober 2016.
    91. 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa Ub. September s/d Oktober 2016 Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 414.2/931/BPMD.E/XII/2016, tanggal 06 Desember 2016.
    92. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap September ? Oktober Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 900/ /Keu, tanggal 01 Desember 2016.
    93. 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa Ub. Nopember s/d Desember 2016 tahun anggaran 2016 Nomor : 414.2/1076/BPMD.E/VIII/2016, tanggal 29 Desember 2016.
    94. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap November ? Desember Desa Mulya Jadi tahun anggaran 2016 Nomor : 900/192/Keu, tanggal 29 Desember 2016.
    95. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Mulya Jadi Nomor 01 tahun 2017, Tanggal 20 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017.
    96. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SKW-MJ / / 2018, tentang pekerjaan pengerasan jalan (Latrit).
    97. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03718 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak NI?MATUL LAILI dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 16 Desember 2018.
    98. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 140/23/PEMDES.2011, tanggal 30 Mei 2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Mulya Jadi periode 2011 ? 2017.

    (TERLAMPIR DALAM BEKRAS PERKARA)

    1. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03768 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak NI?MATUL LAILI dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 18 Desember 2018.
    2. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03850 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak HABIB IKHWANI dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    3. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03799 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak IFFAH LAILUM dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    4. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03847 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak AGUS WALUYO dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    5. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03837 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak IMAM MA?ARIF dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    6. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03798 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak AJAT SUDRAJAT dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    7. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03836 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak FURQON MAQFURI dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    8. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03777 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak DEWI RAHAYU dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    9. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik nomor 03801 Desa Mulya Jadi atas nama pemegang hak EKO SURIANTO dengan luas tanah 200 M2 yang diterbitkan di Pangkalan Bun tanggal 19 Desember 2018.
    10. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    11. 1 (satu) Unit sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan merk / type honda scoopy warna hitam dengan Noka : MH1JFL116EK113646, Nosin : JFLIE.1116160

    (Dirampas Untuk Negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht) tidak dapat mengembalikan kerugian negara);

    9. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 23 Februari 2021
    Tanggal Dibacakan 23 Februari 2021
    Kaidah —
    Abstrak


77
36