Putusan PTUN JAKARTA
251/G/2022/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 9 Maret 2023 —Penggugat:
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan TERGUGAT:

1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan

2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT:

1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan

2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;

4. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);