Putusan PN Andoolo
20/Pdt.G/2022/PN Adl

Putusan PN Andoolo Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Adl
Tanggal 30 Maret 2023 — Penggugat:
1.ANTONINA
2.ROSA DELIMA
3.EDWARD
4.EMANUEL NASUS
5.EVODIUS NASUS
6.EVALDUS OSKAR NASUS
Tergugat:
Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Brimob Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Daerah Sulawesi Tenggara
Turut Tergugat:
Badan Pertahanan Nasional Cq. Badan Pertahanan Kabupaten Konawe Selatan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

• Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensimerupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, serta menyatakan sah dan berdasar hukum perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menentukan peruntukan objek sengketa yakni mendirikanMarkas Sat Brimob Polda Sultra di atastanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiberhak dan berwenanguntuk menjaga, merawat dan mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas di atas Areal Resettlement Polri seluas 120 Ha termasuk tindakan untuk melarang adanya aktivitas ataupun pembangunan di atasnya serta berhak pula untuk mempertahankan Areal Resettlement POLRI seluas 120 Ha dari upaya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensiataupun pihak-pihak lain;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakantidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat/dokumen yang diterbitkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensiataupun pihak lain di atas Areal Resettlement POLRI seluas 120 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.196.000,00(tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);