Putusan PTUN JAKARTA
428/G/2022/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2023 —Penggugat:
ANDRI TEDJADHARMA
Tergugat:
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal

1. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, Tanggal 03 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharma/Bank Centris International;
2. Keputusan Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 216/PUPNC.10.00/2021, tertanggal 07 September 2021 tentang Andri Tedjadharma/Bank Centris International untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Cq. Kementerian Keuangan, Cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistim Informasi sejumlah Rp. 897.678.554.101,21,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu koma dua puluh satu sen) dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% dari saldo hak penyerah piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa;
   1. Mewajibkan Tergugat mencabut

1. Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, Tanggal 03 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharma/Bank Centris International;
2. Keputusan Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 216/PUPNC.10.00/2021, tertanggal 07 September 2021 tentang Andri Tedjadharma/Bank Centris International untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Cq. Kementerian Keuangan, Cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistim Informasi sejumlah Rp. 897.678.554.101,21,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu koma dua puluh satu sen) dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% dari saldo hak penyerah piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa;
   1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah).