1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KEPANJEN
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN KEPANJEN
Kasasi 78/Pdt.G/2022/PN Kpn

    Putusan PN KEPANJEN Nomor Kasasi 78/Pdt.G/2022/PN Kpn
    Tanggal 15 Desember 2022 — Perdata Hesti Lestari lawan Pemerintah Kabupaten Malang cq Bupati Malang, Dk
    Nomor Kasasi 78/Pdt.G/2022/PN Kpn
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2022
    Tanggal Register 3 Mei 2023
    Lembaga Peradilan PN KEPANJEN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Amar Tolak
    Catatan Amar DALAM KONVENSIDalam Provisi- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Pekara- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik yang sah atas Tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No.37/Lawang berasal dari konversi Hak Eigendom Verp. No.6950 sebagian luas 1.636 m2 (seribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) dari luas seluruhnya 1.725 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) tertulis atas nama HENRI FRANCOIS REYNAERT yang terletak di jalan Kartini No.8 Kel/Kec Lawang, Kab Malang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :37/Lawang, terbit tanggal 26 Agustus 1963, gambar situasi No.1952/1990, kutipan Peta No.50/KP/VIII/1990 seluas 1.636 M2 dengan batas batas sebagai berikut;- Sebelah Utara : Bek E.4215 sisa (Kartini Husada/Bu Titin)- Sebelah Timur : Bek.B.13 (Pak Toha Ba?agil)- Sebelah Selatan : Bek.B.182 (Depot K 6 Ny.Yuliawati)- Sebelah Barat : Jl.RA.Kartini(Jalan Raya)Sebagai aset Negara Cq. Pemerintah Daerah kabupaten Malang;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dengan tanpa beban atau siapa saja yang memperoleh dari padanya, bila perlu dengan bantuan keamanan (POLRI);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.371.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 12 Desember 2022
    Tanggal Dibacakan 15 Desember 2022
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


77
12