Putusan PN SURABAYA
21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby
Tanggal 5 Mei 2023 —Pemohon:
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Termohon:
1.PT. Hakadikon Beton Pratama
2.Herman Sudarta

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I PKPU PT. HAKADIKON BETON PRATAMA, terakhir beralamat di Jalan Alam Galaxy A6-9 RT 014 RW 004 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Termohon II PKPU HERMAN SUDARTA, beralamat di Jalan Kutisari lndah Utara 3/53 RT 005/RW 006 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
   1. LEONARD PITARA GURU SIMANJUNTAK, S.H., beralamat kantor di Leonard Prihantoro & Associate Graha Mampang Jl. Mampang Prapatan Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-392 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022; dan
   2. PETRIC NICO MARULITUA, S.H., beralamat kantor di Nico Simanjuntak & Partners Jl. Plafon 1 No. 17 Kelurahan Kayuputih, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-412 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022; dan
   3. JOE RICARDO, S.H., beralamat kantor di Joe Ricardo & Partners, Jl. Palem Asri No. 96 Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-382 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022;

Sebagai Tim Kurator dalam proses PAILIT PT. HAKADIKON BETON PRATAMA dan HERMAN SUDARTA;

1. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan dikemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT. HAKADIKON BETON PRATAMA dan HERMAN SUDARTA (Dalam Pailit);
2. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan dikemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
3. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.759.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);