1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PALU
20/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL
    Tanggal 10 Mei 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDREAS ATMAJI, S.H.
    Terbanding/Terdakwa : MISLIHATY ASLI POEA, S.S.,M.M.
    Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 10 April 2023
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Gede Ariawan
    Hakim Anggota Sigit Sutriono, Brendro Nurwantoko
    Panitera - Zainal Arifin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI:

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
      PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 35/PID.SUS-TPK/2022/PN PAL TANGGAL 15 MARET 2023 YANG DIMINTAKAN BANDING, MENGENAI PIDANA YANG DIJATUHKAN SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
      1. MENYATAKAN TERDAKWA MISLIHATY ASLI POEA, S.S., M.M. TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
      2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR
        TERSEBUT;
      3. MENYATAKAN TERDAKWA MISLIHATY ASLI POEA, S.S, M.M. TERSEBUT DI ATAS TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;
      4. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA MISLIHATY ASLI POEA, S.S, M.M. TERSEBUT OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN, DAN DENDA SEBESAR RP300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
      5. MEMERINTAHKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
      6. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA
        DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
      7. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

    7.1) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN LAPORAN PROSES DAN HASIL PENGADAAN TENDER ELEKTRONIK PEKERJAAN PESANGGRAHAN KM.3;

    1. 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN KONTRAK/SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 TANGGAL 06 JULI 2017, TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASANGGRAHAN KM.3 DENGAN NILAI SEJUMLAH RP1.910.000.000,00 (SATU MILIAR SEMBILAN RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH);
    2. 1(SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN AMANDEMEN 1 (SATU) TERHADAP SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 TANGGAL 31 JULI 2017, KEGIATAN PEMBANGUNAN PASANGGRAHAN KM.3;
    3. 1(SATU) BUNDEL FOTOCOPY GAMBAR PENYUSUNAN PERENCANAAN KAWASAN PESANGGRAHAN KM.3 KOLONODALE MOROWALI UTARA DAN LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN PERENCANAAN KAWASAN WISATA PESANGGRAHAN;
    4. 1(SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 25/SPM-LS/DISPARPORA/VII/2017 TANGGAL 7 JULI 2017, UNTUK PEMBAYARAN 30 (TIGA PULUH) PERSEN ATAS PEMBANGUNAN PASANGGRAHAN KM.3 SEJUMLAH RP510.490.909,00 (LIMA RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN RUPIAH);
    5. 1(SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 42/SPM-LS/DISPARPORA/IX/2017 TANGGAL 5 OKTOBER 2017, UNTUK PEMBAYARAN MC 01,02,03 SEBESAR 55,09 (LIMA PULUH LIMA KOMA NOL SEMBILAN) PERSEN SEJUMLAH RP609.328.363,00 (ENAM RATUS SEMBILAN JUTA TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH);
    6. 1(SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 62/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017, UNTUK PEMBAYARAN MC 02 SEBESAR 82,06 (DELAPAN PULUH DUA KOMA NOL ENAM) PERSEN ATAS PEMBANGUNAN PASANGGRAHAN KM.3, TANGGAL 14 DESEMBER 2017 SEJUMLAH RP298.347.637,00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH);
    7. 1(SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR 68/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017 TANGGAL 28 DESEMBER 2017, UNTUK PEMBAYARAN SEBESAR 17,94 (TUJUH BELAS KOMA SEMBILAN EMPAT) PERSEN, 100 (SERATUS) PERSEN ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASANGGRAHAN KM.3 SEJUMLAH RP283.469.454,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH);
    8. 1(SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (PHO) NOMOR 556/212.C/BASTHP/PKTDR/DISPARPORA/XII/2017 TANGGAL 28 DESEMBER 2017;
    9. 1(SATU) BUNDEL FOTO COPY LAPORAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASANGGRAHAN KM.3;
    10. 1(SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERNYATAAN CV. DWI PUTRI TERKAIT KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN TANGGAL 21 DESEMBER 2017;

    BARANG BUKTI POINT 7.1 SAMPAI DENGAN 7.11, DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

    1. 1(SATU) LEMBAR ASLI SURAT KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 800/302/DISPARPORA/XII/2017 TANGGAL 28 DESEMBER 2017, PERIHAL PEMBLOKIRAN SEMENTARA;

    DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA.

    1. 1(SATU) BUNDEL DATA TRANSAKSI (REKENING KORAN) REKENING NOMOR 4010107100204 A.N. CV.DWI PUTRI KURUN WAKTU BULAN JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018;
    2. 1(SATU) BUNDEL BERKAS KREDIT CV. DWI PUTRI UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN PESANGGRAHAN KM.3;

    DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

    1. UANG TUNAI SEJUMLAH RP20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH);

    DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

    MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
      Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
      1. Menyatakan Terdakwa Mislihaty Asli Poea, S.S., M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
      2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
        tersebut;
      3. Menyatakan Terdakwa Mislihaty Asli Poea, S.S, M.M. tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi ? sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
      4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mislihaty Asli Poea, S.S, M.M. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
      5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
      6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
        dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
      7. Menetapkan Barang bukti berupa :

    7.1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan secara elektronik dan laporan proses dan hasil Pengadaan tender elektronik Pekerjaan Pesanggrahan KM.3;

    1. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017, tentang kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 dengan nilai sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
    2. 1(satu) bundel fotocopy dokumen amandemen 1 (satu) terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/18-DST/SPK/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, kegiatan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;
    3. 1(satu) bundel fotocopy gambar penyusunan perencanaan kawasan Pesanggrahan KM.3 Kolonodale Morowali Utara dan laporan akhir penyusunan perencanaan kawasan wisata Pesanggrahan;
    4. 1(satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 25/SPM-LS/DISPARPORA/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, untuk pembayaran 30 (tiga puluh) persen atas Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah Rp510.490.909,00 (lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
    5. 1(satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 42/SPM-LS/DISPARPORA/IX/2017 tanggal 5 Oktober 2017, untuk pembayaran MC 01,02,03 sebesar 55,09 (lima puluh lima koma nol sembilan) persen sejumlah Rp609.328.363,00 (enam ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
    6. 1(satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Pencairan dana Nomor 62/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017, untuk pembayaran MC 02 sebesar 82,06 (delapan puluh dua koma nol enam) persen atas pembangunan Pasanggrahan KM.3, tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp298.347.637,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
    7. 1(satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan dana Nomor 68/SPM-LS/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, untuk pembayaran sebesar 17,94 (tujuh belas koma sembilan empat) persen, 100 (seratus) persen atas pekerjaan Pembangunan Pasanggrahan KM.3 sejumlah RP283.469.454,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
    8. 1(satu) bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 556/212.c/BASTHP/PKTDR/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
    9. 1(satu) bundel foto copy laporan pengawasan Pembangunan Pasanggrahan KM.3;
    10. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan CV. Dwi Putri terkait kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 21 Desember 2017;

    Barang bukti point 7.1 sampai dengan 7.11, dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara.

    1. 1(satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Nomor 800/302/DISPARPORA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, perihal pemblokiran sementara;

    Dilampirkan dalam berkas perkara.

    1. 1(satu) bundel data transaksi (rekening koran) Rekening Nomor 4010107100204 a.n. CV.Dwi Putri kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;
    2. 1(satu) bundel berkas kredit CV. Dwi Putri untuk pekerjaan Pembangunan Pesanggrahan KM.3;

    Digunakan dalam perkara lain;

    1. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

    Digunakan dalam perkara lain;

    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 10 Mei 2023
    Tanggal Dibacakan 10 Mei 2023
    Kaidah —
    Abstrak


95
40