Putusan PN PELAIHARI
19/Pdt.G/2022/PN Pli

Putusan PN PELAIHARI Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pli
Tanggal 12 Januari 2023 —Penggugat:
H.MUHAMMAD NOOR ALIAS AMAT IRAS BIN SAHABU (ALM)
Tergugat:
PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi

• Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

• Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi

• Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang Hak Guna Usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995 atas bidang tanah yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.750 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh hektar) atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah seluas 200 (dua ratus) hektar area sesuai dengan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras (Tergugat Rekonvensi), yang terletak di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, dengan ukuran:

panjang : 1.000 meter

lebar : 2.000 meter

luas : 200 hektar

dengan batas-batas sebagai berikut:

utara berbatasan dengan : lahan sawit PT. Sarana Subur Agrindotama

selatan berbatasan dengan : PT. Sarana Subur Agrindotama

timur berbatasan dengan : PT. Sarana Subur Agrindotama

barat berbatasan dengan : SHGU PT. Imeda dan Jalan Houling JBG;

yang seluruhnya termasuk dalam Hak Guna Usaha atas nama Penggugat Rekonvensi sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 162, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 929/P&PT/1995, tanggal 17 Maret 1995, kepada Penggugat Rekonvensi;

1. Menyatakan Surat Keterangan Nomor II-01-01/SK/KDJ/1986, tanggal 20 September 1986 atas nama Amat Iras (Tergugat Rekonvensi) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.849.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);