Putusan PN TONDANO
248/Pdt.G/2022/PN Tnn

Putusan PN TONDANO Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Tnn
Tanggal 12 Juli 2023 —Penggugat:
MARY WEWENGKANG
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TOMOHON

DALAM KOVENSI :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum penguasaan Penggugat diatas tanah dahulu sesuai Sertifikat Hak Pakai No.03/Kakaskasen II Surat Ukur No.30/Kakaskasen II/ 2001 tanggal 13 Maret 2001 Luas 75.875 M² yang kemudian dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01/Kakaskasen II Surat Ukur No.30/Kakaskasen II/ tanggal 13 Maret 2001 dengan luas 75.875 M2 yang saat ini berdiri Sekolah Menengah Atas Lokon adalah sah dan berharga, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menyatakan tanah dahulu sesuai Sertifikat Hak Pakai No.03/Kakaskasen II Surat Ukur No.30/Kakaskasen II/2001 tanggal 13 Maret 2001 Luas 75.875 M² yang kemudian dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01/Kakaskasen II Surat Ukur No.30/Kakaskasen II/2001 tanggal 13 Maret 2001 dengan luas 75.875 M² yang saat ini berdiri Sekolah Menengah Atas Lokon adalah sah milik dari Penggugat.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Kakaskasen II dengan luas 68.200 M² atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat I) tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

• Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :`

• Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II./Tergugat Rekonvensi II. dan Tergugat III/Tergugat Rekonvensi III. membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp 6.865.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah );