Putusan PTTUN JAKARTA
110/B/2023/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 110/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Juli 2023 — Pembanding/Penggugat : PT Alu Sentosa Diwakili Oleh : Adam Muhammad Sutan, S.H.
Terbanding/Tergugat : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING PADA POKOKNYA BERKEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA SEBELUM MEMPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT TENTANG POKOK PERKARA, TERLEBIH DAHULU DIPERTIMBANGKAN TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING;

MENIMBANG, BAHWA PUTUSAN DIUCAPKAN DALAM PERSIDANGAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADILAN APLIKASI E COURT PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2022 DAN SALINAN PUTUSAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADILAN MAKA SECARA HUKUM PUTUSAN DIANGGAP TELAH DIHADIRI OLEH PARA PIHAK;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT PEMBANDING MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADILAN APLIKASI E-COURT PEMBANDING MENGAJUKAN PERNYATAAN BANDING DI KEPANITERAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA PADA TANGGAL 5 JANUARI 2023 SEBAGAIMANA TERCATAT DALAM AKTA PERMOHONAN BANDING NOMOR 128/G/2022/PTUN.JKT MAKA PENGAJUAN BANDING MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KALENDER SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 12 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK JO. I. KETENTUAN UMUM ANGKA 21 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 363/KMA/SK/XII/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA DAN TATA USAHA NEGARA PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK, OLEH KARENANYA PERMOHONAN BANDING SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DENGAN SAKSAMA BERKAS PERKARA YANG TERDIRI DARI SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TINGKAT PERTAMA KHUSUSNYA BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIAPAN, BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN, BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PIHAK, MEMORI BANDING, KONTRA MEMORI BANDING, KETERANGAN SAKSI PARA PIHAK SERTA SURAT-SURAT LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SENGKETA INI, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI MAJELIS HAKIM BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA JAKARTA, MAKA PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT DIAMBIL ALIH OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING UNTUK DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA A QUO DI TINGKAT BANDING INI;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS HAKIM BANDING BERKESIMPULAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 128/G/2022/PTUN.JKT SUDAH TEPAT DAN BENAR, MAKA BERALASAN HUKUM UNTUK DIKUATKAN;

MENIMBANG BAHWA, MENGENAI KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING DIDALAM MEMORI BANDINGNYA, MENURUT MAJELIS HAKIM BANDING TIDAK TERDAPAT HAL-HAL BARU YANG DAPAT MELEMAHKAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA MEMORI BANDING DARI PEMBANDING TERSEBUT PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DIKUATKAN, MAKA MENURUT PASAL 110 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, PEMBANDING SEBAGAI PIHAK YANG KALAH DALAM PERKARA A QUO DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH YANG TERCANTUM DALAM AMAR PUTUSAN;

MEMPERHATIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM LAIN YANG BERKAITAN;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan aplikasi e court pada tanggal 22 Desember 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding melalui sistem informasi pengadilan aplikasi e-court Pembanding mengajukan pernyataan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding nomor 128/G/2022/PTUN.JKT maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, keterangan saksi para pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa perkara a quo di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 128/G/2022/PTUN.JKT sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;