Putusan MS JANTHO
153/Pdt.G/2023/MS.Jth

Putusan MS JANTHO Nomor 153/Pdt.G/2023/MS.Jth
Tanggal 28 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Mahkamah Syar?iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadi perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat IV telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Desa Ateuk Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:

• Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Desa dan Tanah Keluarga M. Nur Yahya ;
• Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Desa, Tanah Helmi, Tanah Keluarga Alm. Hasan;
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD;
• Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Desa;

adalah milik 6 (enam) desa, yaitu Desa Ateuk Blang Asan, Desa Ateuk Cut, Desa Ateuk Lamphang, Desa Ateuk Mon Panah, Desa Ateuk Lampeuot dan Desa Ateuk Lam Ura;

• Menyatakan hibah antara Tergugat I dan Tergugat III terhadap objek sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas adalah tidak sah secara hukum;
• Menyatakan Akta Hibah Nomor 260 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dibuat di hadapan Notaris Heri Dianda, S.H, M.Kn, PPAT di Kabupaten Aceh Besar (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum;
• Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan tanah obyek perkara berikut segala sesuatu yang ada di atasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan dalam keadaan baik;
• Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen dan memindahkan bangunan bukan permanen yang dibangun oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
• Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II, dan III;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 6.199.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);