Putusan PN DOMPU
8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

Putusan PN DOMPU Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu
Tanggal 1 September 2023 — Terdakwa

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Aan Sulfian dan Anak II Hendra Gunawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?mereka yang tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk? sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Aan Sulfian dan Anak II Hendra Gunawan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Tojong-Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Para Anak sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana dengan:
   1. Syarat umum: tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;
   2. Syarat khusus: Mewajibkan Para Anak untuk wajib lapor kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam seminggu dengan memberitahukan jadwal kegiatan Para Anak kepada Penuntut Umum serta dilakukan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Sumbawa Besar selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Para Anak menjalani masa pidana dengan syarat, agar Para Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna coklat dengan panjang keseluruhan parang sekitar 55 cm

Dimusnahkan

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah

Dikembalikan kepada Furkan melalui Para Anak
8 Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp 250.000 (dua ribu lima ratus rupiah)