- Menolak gugatan provisi Penggugat;
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 86 ayat (1) huruf a PKB PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Periode 2018-2020 Jo. Surat Edaran Direksi No. 01/DIR/HCOD/2019 tanggal 2 Januari 2019 dengan sandi FFLOG19,SOPLOG12, FFLL1, SOPK6, SOPK24 dan/atau Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 berikut penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf a;
- Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 1002/DIR/2020 tentang Sanksi Disiplin Pegawai tanggal 01 September 2020 jo. Surat No. No.962/RHS/HCMD/ERE/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 perihal Sanksi Disiplin Pegawai mengikat dan sah secara hukum;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 1 September 2020, dengan hak-hak Tergugat Rekonvensi berupa:
- Hak Manfaat Pensiun dari DAPEN BTN sebesar Rp. 420.574.983,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian:
- Manfaat pensiun sekaligus 20% dari dana pensiun sebesar Rp. 84.114.996,00 (delapan puluh empat juta seratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dapat dicairkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi di DAPEN BTN sesuai peraturan DAPEN BTN;
- Manfaat pensiun setiap bulannya 80% dari dana pensiun sampai meninggal dunia sebesar Rp. 2.464.700,00 (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang dapat dicairkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi di DAPEN BTN sesuai peraturan DAPEN BTN;
- Manfaat THT dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Tabungan Negara (THT YKP BTN) sebesar Rp. 286.767.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dapat dicairkan Tergugat Rekonvensi sendiri sesuai di YKP BTN sesuai Peraturan YKP BTN.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst |
|
Nomor | 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Khusus |
Kata Kunci | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 8 Mei 2023 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA PUSAT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Kadarisman Al Riskandar |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Mursito, Br Hakim Anggota Resy Desifa Nasution |
Panitera | Panitera Pengganti: Saiful Hadiyanto, S. Kom |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DIKABULKAN SEBAGIAN |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I : DALAM KONVENSI DALAM PROVISI DALAM EKSEPSI DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONVENSI 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI |
Tanggal Musyawarah | 11 September 2023 |
Tanggal Dibacakan | 11 September 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN_Jkt.Pst.zip
- Download PDF
- 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN_Jkt.Pst.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Kasasi : 365 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Pertama : 109/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst.
Statistik8465