Putusan PTTUN JAKARTA
238/B/2023/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Oktober 2023 —Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : GRACE LUCIANA SINTA BINTI Diwakili Oleh : Rizcki Dosi Saga Pratama Balukea, S.H.
Terbanding/Penggugat : H. MAMAT RAHMAT

MENGADILI:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING I/SEMULA TERGUGAT DAN PEMBANDING II/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 19/G/2023/PTUN.BDG. TANGGAL 22 JUNI 2023YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

• MENGABULKAN EKSEPSI PEMBANDING I/SEMULA TERGUGAT YANG MENYATAKAN TERBANDING/SEMULA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM LAGI TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERALIHANSERTIPIKAT HAK MILIK NO.822/DESA CIWARENG, GAMBAR SITUASI NOMOR 1110/1995 DARI ATAS NAMA PM. PAHALA SIMAMORA MENJADI ATAS NAMA PAULUS TRI AGUNG AMPERAWANTO;

DALAM POKOK SENGKETA

1. MENYATAKAN GUGATAN TERBANDING/SEMULA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. MENGHUKUM TERBANDING/SEMULA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP250.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Semula Tergugat dan Pembanding II/Semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 19/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 22 Juni 2023yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

• Mengabulkan eksepsi Pembanding I/Semula Tergugat yang menyatakan Terbanding/Semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi terhadap pendaftaran dan peralihanSertipikat Hak Milik No.822/Desa Ciwareng, Gambar Situasi Nomor 1110/1995 dari atas nama PM. Pahala Simamora menjadi atas nama Paulus Tri Agung Amperawanto;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);