Putusan PTA BANDUNG
278/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Putusan PTA BANDUNG Nomor 278/Pdt.G/2023/PTA.Bdg
Tanggal 7 Desember 2023 —Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING DALAM PERKARA DI TINGKAT PERTAMA BERKEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT, OLEH KARENA ITU BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG SUDAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, PEMBANDING MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING;

MENIMBANG, BAHWA PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING INI TELAH DIPUTUS MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2023 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 23 RABIULAWAL 1445 HIJRIYAH, DENGAN DIHADIRI OLEH PENGGUGAT SECARA ELEKTRONIK, TANPA KEHADIRAN TERGUGAT DAN TERHADAP PIHAK YANG TIDAK HADIR, YAITU TERGUGAT TELAH DILAKUKAN PEMBERITAHUN ISI PUTUSAN PADA HARI RABU, TANGGAL 18 OKTOBER 2023, SEBAGAIMANA RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA SOREANG, NOMOR 4634/PDT.G/2023/PA.SOR DAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH DIAJUKAN OLEH PEMBANDING PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2023, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT, DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGAT WAKTU BANDING, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA JO. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK, KARENANYA PERMOHONAN BANDING A QUO SECARA FORMIL DAPAT DITERIMA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat dan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat telah dilakukan pemberitahun isi putusan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sebagaimana Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4634/Pdt.G/2023/PA.Sor dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;