Putusan PT MATARAM
204/PDT/2023/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 204/PDT/2023/PT MTR
Tanggal 3 Januari 2024 —Pembanding/Penggugat I : Abdullah Diwakili Oleh : MA'RUF JULKIFLI, SH.
Pembanding/Penggugat II : Masnun Diwakili Oleh : MA'RUF JULKIFLI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Mataram
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : DPRD Kabupaten Lombok Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Abdillah alias Bedul
Terbanding/Turut Tergugat III : Mustilkar
Terbanding/Turut Tergugat IV : BPN/ATR Kota Mataram

M E N G A D I L I :

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TERSEBUT ;

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 56/PDT.G/ 2023/PN MTR TANGGAL 18 OKTOBER 2023, YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 4 TERSEBUT ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGAIAN ;
2. MENYATAKAN BAHWA OBYEK SENGKETA SEBAGAIMANA URAIAN POSITA PADA POINT 2 ( DUA ) DIATAS ADALAH TANAH MILIK ATAU PENINGGALAN ALM. H. ABDUL HAMID YANG TELAH MENINGGAL DUNIA TAHUN 1966;
3. MENYATAKAN BAHWA PARA PENGGUGAT SELAKU CUCU ATAU AHLI WARIS ALM. H.ABDUL HAMID BERHAK MEMILIKI DAN MENGUASAI OBYEK SENGKETA ;
4. MENYATAKAN SERAH TERIMA ATAS OBYEK SENGKETA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT 2 KEPADA TERGUGAT 1 ATAS PERSETUJUAN TURUT TERGUGAT 1 PADA TAHUN 1994 ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM ;
5. MENYATAKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
6. MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) NO. 77. SHP NO. 78. SHP NO. 79 DAN SHP NO. 80 YANG TERBIT ATAS OBYEK SENGKETA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DAN PATUT DIKESAMPINGKAN ;
7. MENYATAKAN SEGALA BENTUK SURAT-SURAT DALAM BENTUK APAPUN YANG TERBIT ATAS OBYEK SENGKETA YANG DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN PARA PENGGUGAT ADALAH CACAT HUKUM ;
8. MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN/ATAU SIAPA SAJA YANG MEMILIKI DAN MENGUASAI OBYEK SENGKETA ATAU YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA UNTUK MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN SECARA SUKARELA KEPADA PARA PENGGUGAT SELAKU CUCU ATAU AHLI WARIS DARI ALM. H. ABDUL HAMID BILA PERLU DENGAN BANTUAN APARAT KEPOLISIAN ;
9. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PARA TERGUGAT DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000 ( SERTATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH );
10. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 56/Pdt.G/ 2023/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 4 tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana uraian posita pada point 2 ( dua ) diatas adalah Tanah milik atau peninggalan alm. H. Abdul Hamid yang telah meninggal dunia tahun 1966;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat selaku cucu atau ahli waris alm. H.Abdul Hamid berhak memiliki dan menguasai obyek sengketa ;
4. Menyatakan serah terima atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1 atas persetujuan Turut Tergugat 1 pada tahun 1994 adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 77. SHP No. 78. SHP No. 79 dan SHP No. 80 yang terbit atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan patut dikesampingkan ;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat dalam bentuk apapun yang terbit atas obyek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah cacat hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memiliki dan menguasai obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat selaku cucu atau ahli waris dari alm. H. Abdul Hamid bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 ( sertatus lima puluh ribu rupiah );
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;