Putusan PTUN MAKASSAR
93/G/TF/2023/PTUN.MKS

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.MKS
Tanggal 17 Januari 2024 — Penggugat:
PT. BINACITRA MUDA PERKASA
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
2.Direktur Jendral Minela dan Batubara Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

MENGADILI :
I.DALAM EKSEPSI.
-Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima ;

II.DALAM POKOK SENGKETA.
1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3.Menyatakan Batal:
3.1.Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan data dan/atau dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Binacitra Mudaperkasa Berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, dalam daftar berita acara rekonsiliasi izin usaha pertambangan provinsi Sulawesi Selatan.
3.2.Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3.3.Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
4.Mewajibkan kepada :
4.1.Tergugat I untuk mengikutsertakan dan/atau memasukkan data izin usaha pertambangan milik PT. Binacitra Mudaperkasa kedalam berita acara rekonsiliasi izin usaha pertambangan provinsi sulawesi selatan berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011;
4.2.Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4.3.Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
5.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,-. (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;