1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
25 K/Pdt.Sus-PHI/2024

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tanggal 23 Januari 2024 — PT GANESHA DWIPAYA BHAKTI (Mandira Baruga/ Purawisata), lawan TRI ARYO RUSWIBOWO
    Nomor 25 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2024
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Yakup Ginting
    Hakim Anggota Sugiyanto, Sugeng Santoso Pn
    Panitera H. Sunoto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK KASASI DENGAN PERBAIKAN
    Catatan Amar M E N G A D I L I :- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GANESHA DWIPAYA BHAKTI (Mandira Baruga/Purawisata) tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tanggal 3 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena adanya pemutusan hubungan kerja;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lain yang belum dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:1) Uang pesangon: Rp2.069.530,00 x 9 = Rp18.625.770,002) Uang penghargaan masa kerja:Rp2.069.530,00 x 10 = Rp20.695.300,003) Uang penggantian hak cuti:Rp2.069.530,00 x 1/25 x 12 hari = Rp993.374,004) Uang service: = Rp10.306.032,005) Upah proses: Rp2.069.530,00 x 4 = Rp8.278.120,00 +Jumlah = Rp58.898.596,00(lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 23 Januari 2024
    Tanggal Dibacakan 23 Januari 2024
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


71
28