- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;
- MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 75/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST TANGGAL 08 JANUARI 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT, SEPANJANG MENGENAI REDAKSI STATUS BARANG BUKTI PERKARA GRATIFIKASI NOMOR 552 SAMPAI DENGAN 558 ATAU BARANG BUKTI PERKARA TPPU NOMOR 412 SAMPAI DENGAN 418, SEHINGGA AMAR SELURUHNYA SEBAGAI BERIKUT:
- MENYATAKAN TERDAKWA RAFAEL ALUN TRISAMBODO TERSEBUT DI ATAS TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN PADA DAKWAAN KESATU PASAL 12 B JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAAN ATAS UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN PADA DAKWAAN KEDUA PASAL 3 AYAT (1) HURUF A DAN C UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG R.I.NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP., DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN PADA DAKWAAN KE-TIGA PASAL PASAL 3 UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP;
- MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA RAFAEL ALUN TRISAMBODO DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 14 (EMPAT BELAS) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) JIKA TIDAK DIBAYAR DIGANTI PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
- MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERDAKWA RAFAEL ALUN TRISAMBODO UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP10.079.095.519,00 (SEPULUH MILYAR TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SETELAH PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT. DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG TIDAK MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIJATUHI PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN;
- MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
- MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
- MENETAPKAN BARANG BUKTI PERKARA GRATIFIKASI DAN PERKARA TPPU BERUPA: BARANG BUKTI SELENGKAPNYA SEPERTI DALAM AMAR PUTUSAN;
- MENETAPKAN 2 (DUA) UNIT KIOS DI KALIBATA CITY, TOWER EBONY, LANTAI GF BLOK E NOMOR BM 08 DAN NOMOR BM 09 DAN 1 (UNIT) MOBIL VW CARRAVELLE NOMOR POLISI AB 1253 AQ, DISITA KEMUDIAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
- MENETAPKAN AGAR TERDAKWA ATAU PIHAK-PIHAK YANG MENGUSAI DOKUMEN ASLI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS ASET-ASET YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA, MENYERAHKAN KEPADA PENUNTUT UMUM/JAKSA EKSEKUSI.
- MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, PADA TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP2.500,00 (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);
- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai redaksi status barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 sampai dengan 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 sampai dengan 418, sehingga amar seluruhnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I.Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga Pasal Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti perkara gratifikasi dan perkara TPPU berupa: barang bukti selengkapnya seperti dalam amar putusan;
- Menetapkan 2 (dua) unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk Negara.
- Menetapkan agar Terdakwa atau pihak-pihak yang mengusai dokumen asli bukti kepemilikan atas aset-aset yang dirampas untuk negara, menyerahkan kepada Penuntut Umum/Jaksa Eksekusi.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI |
|
Nomor | 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 2 Februari 2024 |
Lembaga Peradilan | PT JAKARTA |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Tjokorda Rai Suamba |
Hakim Anggota | Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, Brgatut Sulistyo |
Panitera | Effendi Panataran Tampubolon |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I: |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I: |
Tanggal Musyawarah | 7 Maret 2024 |
Tanggal Dibacakan | 7 Maret 2024 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 8/PID.SUS-TPK/2024/PT_DKI.zip
- Download PDF
- 8/PID.SUS-TPK/2024/PT_DKI.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Kasasi : 4101 K/Pid.Sus/2024
Banding : 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI
Statistik18161649