1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Agama
  5. Waris Islam

Putusan MAHKAMAH AGUNG
843 K/AG/2023

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/AG/2023
    Tanggal 2 Agustus 2023 —H. MUSTAJAB BIN LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB VS H. MUZAKKIR BIN LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB DAN KAWAN KAWAN
    Nomor 843 K/AG/2023
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Agama Waris Islam
    Kata Kunci KEWARISAN
    Tahun 2023
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Yasardin
    Hakim Anggota H. Abdul Manaf, H. Imron Rosyadi
    Panitera Ilman Hasjim
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar M E N G A D I L I: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, H. MUSTAJAB BIN LOQ MOH alias AMAQ MUSTAJAB, tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1444 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menerima permohonan banding Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.GM. tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1444 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.805.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah);- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 2 Agustus 2023
    Tanggal Dibacakan 2 Agustus 2023
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


52
25