Putusan PT PONTIANAK
25/Pdt.G/2024/PT PTK

Putusan PT PONTIANAK Nomor 25/Pdt.G/2024/PT PTK
Tanggal 14 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : FRENDYS EKA LUKIPUTRA Diwakili Oleh : Iwan Kurniawan, S.Sy
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : LU SHAU KIUN ALIAS FRENDYS LU
Terbanding/Tergugat : H. SOEDARSO LUSLIM
Terbanding/Turut Tergugat II : ERWIN TEJA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN)L) kOTA PONTIANAK
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

M E N G A D I L I

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING I SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN PEMBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT I KONVENSI TERSEBUT;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 133/PDT.G/2023/PN PTK, TANGGAL 13 DESEMBER 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

-

DALAM EKSEPSI:

-

-

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING I SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PEMBANDING I SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI SEBAGAI PEMILIK YANG SAH TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 13765/PARIT TOKAYA, SURAT UKUR NO. 2073/PARIT TOKAYA/2001, NIB 02723, SELUAS 635 M2 (ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA METER PERSEGI) AN. EKA LUKY PUTRA, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

-

-

-

-

3. MENYATAKAN PEMBANDING I SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ADALAH BUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA NOMOR 74/PDT.G/2003/PN PTK, TANGGAL 17 MEI 2004, PERKARA NOMOR 29/PDT/2004/PT PTK, TANGGAL 13 AGUSTUS 2004, DAN PERKARA NOMOR 2650 K/PDT/2004, TANGGAL 29 DESEMBER 2005:

1. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DIAJUKAN OLEH TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT II KONVENSI TERTANGGAL 14 AGUSTUS 2004 KARENA DIAJUKAN PADA SAAT PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TERTANGGAL 13 AGUSTUS 2004 NOMOR 29/PDT/2004/PT PTK JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 74/PDT.G/2003/PN PTK, BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
2. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 16 OKTOBER 2004 YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI OLEH TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT II KONVENSI TERTANGGAL 14 AGUSTUS 2004;
3. MENYATAKAN PENETAPAN EKSEKUSI NO.74/PDT.G/2003/PN PTK JO. NO. 29/PDT/2004/PT PTK JO. NO. 2650 K/PDT/2004, TANGGAL 09 OKTOBER 2006 ADALAH BATAL DEMI HUKUM;
4. MENYATAKAN BERITA ACARA PENYITAAN EKSEKUSI NO.74/PDT.G/2003/PN PTK JO. NO. 29/PDT/2004/PT PTK JO. NO. 2650 K/PDT/2004, TANGGAL 10 OKTOBER 2006, BERIKUT SURAT-SURAT TURUNANNYA ADALAH BATAL DEMI HUKUM;
5. MENYATAKAN PENETAPAN PERINTAH LELANG EKSEKUSI NO. 74/PDT.G/2003/PN PTK JO. NO. 29/PDT/2004/PT PTK JO. NO. 2650 K/PDT/2004, TERTANGGAL 25 APRIL 2012 BATAL DEMI HUKUM;
6. MENYATAKAN RISALAH LELANG NOMOR 111/2013, TERTANGGAL 02 APRIL 2013 YANG DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT III BATAL DEMI HUKUM;
7. MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 7447/KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT ATAS NAMA H. SOEDARSO LUSLIM YANG TELAH DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT IV, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
8. MENYATAKAN BATAL PENETAPAN EKSEKUSI PENGOSONGAN NOMOR 111/2013 JO. NOMOR 3/PDT.EKS/PN PTK, TERTANGGAL 27 MARET 2023;
9. MENYATAKAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
10. MENGHUKUM TERBANDING SEMULA TERGUGAT DALAM KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI DAN/ATAU PIHAK LAIN YANG MENERIMA HAK DARI TERBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MENYERAHKAN TANAH TERSEBUT DIATAS KEPADA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
11. MENGHUKUM PEMBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT I KONVENSI, TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT II KONVENSI, TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT III KONVENSI DAN TURUT TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT IV KONVENSI, UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PERKARA INI;
12. MENGHUKUM TERBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PERHARI, APABILA TERBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI TIDAK MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN TERSEBUT TERHITUNG SEJAK PETUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
13. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING I SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM REKONVENSI:

-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

MENGHUKUM TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING, SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat I Konvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

-

Dalam Eksepsi:

-

-

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah tanah Sertifikat Hak Milik No. 13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No. 2073/Parit Tokaya/2001, NIB 02723, seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) An. EKA LUKY PUTRA, dengan batas-batas sebagai berikut:

-

-

-

-

3. Menyatakan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk, tanggal 17 Mei 2004, perkara Nomor 29/PDT/2004/PT PTK, tanggal 13 Agustus 2004, dan perkara Nomor 2650 K/Pdt/2004, tanggal 29 Desember 2005:

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permohonan eksekusi yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi tertanggal 14 Agustus 2004 karena diajukan pada saat putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tertanggal 13 Agustus 2004 Nomor 29/PDT/2004/PT PTK Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2003/PN Ptk, belum berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2004 yang digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi tertanggal 14 Agustus 2004;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN Ptk Jo. No. 29/PDT/2004/PT PTK Jo. No. 2650 K/Pdt/2004, tanggal 09 Oktober 2006 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN Ptk Jo. No. 29/PDT/2004/PT PTK Jo. No. 2650 K/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2006, berikut surat-surat turunannya adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Penetapan Perintah Lelang Eksekusi No. 74/Pdt.G/2003/PN Ptk Jo. No. 29/PDT/2004/PT PTK Jo. No. 2650 K/Pdt/2004, tertanggal 25 April 2012 batal demi hukum;
6. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 111/2013, tertanggal 02 April 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III batal demi hukum;
7. Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7447/Kelurahan Benua Melayu Darat atas nama H. SOEDARSO LUSLIM yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan batal Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 111/2013 Jo. Nomor 3/Pdt.Eks/PN Ptk, tertanggal 27 Maret 2023;
9. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau pihak lain yang menerima hak dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah tersebut diatas kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
11. Menghukum Pembanding II semula Turut Tergugat I Konvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV Konvensi, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
12. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan tersebut terhitung sejak petusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);