1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
209 K/Pdt.Sus-PHI/2024

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tanggal 29 Februari 2024 — PT. DWIE WARNA KARYA lawan NYONYON B.T
    Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2024
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Muhammad Yunus Wahab
    Hakim Anggota Sugiyanto, Achmad Jaka Mirdinata
    Panitera Boyke B.s Napitupulu
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK PERBAIKAN ; PERBAIKAN AMAR KE-4 PENGGUGAT BERHAK ATAS UANG PESANGON SEBESAR 0,5 X KETENTUAN PASAL 40 AYAT (2), UPMK SESUAI KETENTUAN PASAL 40 AYAT (3), DAN UPH SESUAI KETENTUAN PASAL 40 AYAT (4)
    Catatan Amar M E N G A D I L I:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. DWIE WARNA KARYA, tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 19 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menolak tuntutan provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 004/HR-DWK/PHK/III/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat tertanggal 11 Maret 2023 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp3.449.790,00 = Rp15.524.055,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.449.790,00 = Rp13.799.160,00Uang Penggantian Hak (sisa cuti) 12/25 x Rp3.449.790,00 = Rp1.655.899,00 +Jumlah = Rp30.979.114,00(tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 29 Februari 2024
    Tanggal Dibacakan 29 Februari 2024
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


35
13