Putusan PTUN JAKARTA
178/G/2023/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 Oktober 2023 —Penggugat:
PT Wiraswasta Gemilang Indonesia
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Direktur Jenderal penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

MENGADILI:

DalamPenundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaantindakanpemblokiranAkses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesiasampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)atau penetapan lain yang mencabut penundaan ini.

Dalam Eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DalamPokokPerkara

1. MengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batalTindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia.
3. Mewajibkan kepadaTergugat untuk mencabut Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Wiraswasta Gemilang Indonesia sebagaimana Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2.UM.01.01-4731 tanggal 1 Desember 2022, perihal: Jawaban atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia;
4. MenghukumTergugatdan Tergugat II Intervensiuntuk membayar biaya perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp299.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).