1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
514 K/Pdt.Sus-PHI/2024

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tanggal 18 April 2024 —KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) cq. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG lawan SUKARDI dan PT. SUTIOSO BERSAUDARA
    Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2024
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2024
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Agus Subroto
    Hakim Anggota Sugiyanto, Sugeng Santoso Pn
    Panitera Sri Endang Teguh Asmarani
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KANTOR PUSAT BPJS KETENAGAKERJAAN cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPJS KETENAGAKERJAAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (SUMBAGSEL) cq. KEPALA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN BANDAR LAMPUNG tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk, tanggal 22 Desember 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan juncto Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menghukum Tergugat I untuk memberikan hak-hak kepada Penggugat berupa santunan jaminan kecelakaan kerja dan kematian sejumlah Rp126.160.000,00 (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 18 April 2024
    Tanggal Dibacakan 18 April 2024
    Kaidah —
    Abstrak


166
90