Putusan PA KLATEN
0651/Pdt.G/2024/PA.Klt

Putusan PA KLATEN Nomor 0651/Pdt.G/2024/PA.Klt
Tanggal 20 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Marjiyanto bin Turdiman) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi (Cita Dinari Mulyandari binti Sukri, SH) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Keisha Prawita Iriani binti Marjiyanto, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 24 September 2015 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon Konvensi sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon Konvensi untuk memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Keila Jannisya Candrarini binti Marjiyanto, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 19 Januari 2018, dan Ken Aprilio Alfianto bin Marjiyanto, laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 1 april 2021, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Pemohon Konvensi sebagai Ayah kandungnya, dengan kewajiban Pemohon Konvensi untuk memberikan akses kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
   1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
   2. Mut?ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Sebelum ikrar talak dilaksanakan;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Keisha Prawita Iriani binti Marjiyanto, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 24 September 2015, yang berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa, atau sudah menikah, atau mandiri (berumur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);