Putusan PA SURABAYA
2778/Pdt.G/2024/PA.Sby

Putusan PA SURABAYA Nomor 2778/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 24 September 2024 —Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Habib Muhammad Ghifari bin Putut Adi Suryanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Noviana Amelia binti Suroso) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa :

2. 1.Nafkah madhiyah sebesar Rp. 500.000,- x 7 bulan = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. 2.Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. 3.Mut?ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

1. Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 ( Satu ) Unit mobil Honda Type BRIO SATYA 1.2 E, Warna Putih, Plat Nomor L 1715 MY, Nomor Rangka MHRDD1750KJ912512 atas nama pemilik Habib Muhammad Ghifari. alamat Pagesangan IV/95-C RT.01 RW.03 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, saat ini fisik kendaraan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan fisik BPKB dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan secara sukarela bagian haknya Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 3 dalam rekonvensi ini, dengan membagi 2 bagian (50 % untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % untuk Tergugat Rekonvensi), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta bersama a quo dapat dilelang dan hasilnya dibagi 2 bagian sama besarnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
4. Menolak tuntutan dwangsom dan tuntutan serta merta dari Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 2..1, 2.2, 2.3 dalam amar rekonvensi di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

• Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);