Putusan PN JAKARTA BARAT
175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Juni 2024 —Penggugat melawan Tergugat

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Masfawati Ependy (Penggugat) dan Dicky Irawan Surya (Tergugat) sebagaimana yang tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 2186/I/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan penguasaan dan pemeliharaan anak, yaitu Chyrene Surya, NIK : 3173055707170004, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-31072017-0047, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, pada tanggal 11 September 2017, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, namun demikian baik Penggugat atau Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut, dan juga kepada Tergugat haruslah diberikan kesempatan untuk menengok anak-anaknya kapan pun Tergugat akan datang untuk menengok anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);