1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN JAKARTA
  4. TUN
  5. Lain lain termasuk Piutang

Putusan PTTUN JAKARTA
330/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

    Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 330/B/TF/2024/PT.TUN.JKT
    Tanggal 20 Agustus 2024 —Pembanding/Penggugat I : PT Banyu Bening Utama Diwakili Oleh : ILHAMAGANTA, S.H.
    Pembanding/Penggugat II : PT. Palma Satu Diwakili Oleh : ILHAMAGANTA, S.H.
    Pembanding/Penggugat III : PT. Panca Agro Lestari Diwakili Oleh : ILHAMAGANTA, S.H.
    Pembanding/Penggugat IV : PT. Seberida Subur Diwakili Oleh : ILHAMAGANTA, S.H.
    Terbanding/Tergugat : Menteri Lingkungan Hidup
    Nomor 330/B/TF/2024/PT.TUN.JKT
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Lain lain termasuk Piutang
    Kata Kunci Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual
    Tahun 2024
    Tanggal Register 5 Juli 2024
    Lembaga Peradilan PTTUN JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua Budhi Hasrul
    Hakim Anggota H.m. Arif Nurdua, Brwenceslaus
    Panitera Bambang Sugi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    MENGADILI
    1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING;
    2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 554/G/TF/2023/PTUN.JKT TANGGAL 3 APRIL 2024 YANG DIMOHONKAN? BANDING, DAN DENGAN:
    MENGADILI SENDIRI
    DALAM EKSEPSI:
    - MENYATAKAN EKSEPSI TERBANDING TIDAK DITERIMA;
    DALAM POKOK PERKARA:
    1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PEMBANDING UNTUK SEBAGIAN;
    2. MENYATAKAN BATAL TINDAKAN TERBANDING YANG TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERUPA PERBUATAN KONKRET UNTUK MENGELUARKAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN ATAS SURAT PERMOHONAN PARA PEMBANDING SEBAGAI BERIKUT:
    A. PT BANYU BENING UTAMA NOMOR 113/LEG-EKS/BBU/X/2023 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK;
    B. PT PALMA SATU NOMOR 115/LEG-EKS/PS/X/203 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK;
    C. PT? PANCA? AGRO? LESTARI? NOMOR? 114/LEG-EKS/PAL/X/2023 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK; DAN;
    D. PT SEBERIDA SUBUR NOMOR 116/LEG-EKS/SS/X/2023 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK.
    3. MEWAJIBKAN TERBANDING UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN? BERUPA? PERBUATAN? KONKRET UNTUK MEMPROSES PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN ATAS SURAT PERMOHONAN PARA PEMBANDING SEBAGAI BERIKUT:
    A. PT BANYU BENING UTAMA NOMOR 113/LEG-EKS/BBU/X/2023 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK;
    B. PT PALMA SATU NOMOR 115/LEG-EKS/PS/X/203 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK;
    C. PT? PANCA? AGRO? LESTARI? NOMOR? 114/LEG-EKS/PAL/X/2023 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK; DAN;
    D. PT SEBERIDA SUBUR NOMOR 116/LEG-EKS/SS/X/2023 TANGGAL 7 OKTOBER 2023 PERIHAL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) MELALUI SKEMA PP 24 TAHUN 2021 DAN UU CK BIDANG LHK;
    4. MENOLAK GUGATAN SELEBIHNYA;
    5. MENGHUKUM TERBANDING MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM PEMERIKSAAN BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP250.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar
    MENGADILI
    1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 554/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 April 2024 yang dimohonkan?? banding, dan dengan:
    MENGADILI SENDIRI
    Dalam Eksepsi:
    - Menyatakan eksepsi Terbanding tidak diterima;
    Dalam Pokok Perkara:
    1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal tindakan Terbanding yang tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa perbuatan konkret untuk mengeluarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas Surat Permohonan Para Pembanding sebagai berikut:
    a. PT Banyu Bening Utama Nomor 113/Leg-Eks/BBU/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK;
    b. PT Palma Satu Nomor 115/Leg-Eks/PS/X/203 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK;
    c. PT?? Panca?? Agro?? Lestari?? Nomor?? 114/Leg-Eks/PAL/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK; dan;
    d. PT Seberida Subur Nomor 116/Leg-Eks/SS/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK.
    3. Mewajibkan Terbanding untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan?? berupa?? perbuatan?? konkret untuk memproses persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas Surat Permohonan Para Pembanding sebagai berikut:
    a. PT Banyu Bening Utama Nomor 113/Leg-Eks/BBU/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK;
    b. PT Palma Satu Nomor 115/Leg-Eks/PS/X/203 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK;
    c. PT?? Panca?? Agro?? Lestari?? Nomor?? 114/Leg-Eks/PAL/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK; dan;
    d. PT Seberida Subur Nomor 116/Leg-Eks/SS/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP 24 Tahun 2021 dan UU CK Bidang LHK;
    4. Menolak gugatan selebihnya;
    5. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
    Tanggal Musyawarah 20 Agustus 2024
    Tanggal Dibacakan 20 Agustus 2024
    Kaidah —
    Abstrak


21
3