- MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING PEMBANDING I DAN PEMBANDING II DAPAT DITERIMA;
- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 743/PDT.G/2024/PA.BGR, TANGGAL 22 OKTOBER 2024 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 19 RABIUL AWAL 1446 HIJRIAH, DENGAN PERBAIKAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:
- MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON;
- MEMBERI IZIN KEPADA PEMOHON (HENRY YUNUS KAMANG PANGEMANAN BIN TOKA H. PANGEMANAN) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJ??I TERHADAP TERMOHON (SOLIHAT LIA AHMELIA PANGEMANAN BINTI M. SOLEH) DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA BOGOR;
- MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
- MENETAPKAN ANAK YANG BERNAMA ZASKIA GHEA SALSABILA PANGEMANAN BINTI HENRY YUNUS KAMANG PANGEMANAN, LAHIR DI JAKARTA PADA TANGGAL 11 OKTOBER 2008, BERADA DALAM PENGASUHAN (HADHANAH) PENGGUGAT REKONVENSI;
- MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH ANAK SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM DIKTUM 2 (DUA) REKONVENSI SEJUMLAH RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH) SETIAP BULAN DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SAMPAI ANAK TERSEBUT DEWASA (MANDIRI) DENGAN KENAIKAN SEBESAR 10 % (SEPULUH PERSEN) SETIAP TAHUN YANG DIBERIKAN MELALUI PENGGUGAT REKONVENSI;
- MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI AKIBAT PERCERAIAN, BERUPA:
- NAFKAH IDDAH SEJUMLAH RP24.000.000,00 (DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH);
- MUT??AH SEJUMLAH RP120.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH);
- MENYATAKAN HARTA BENDA BERUPA:
- 1 (SATU) UNIT MOBIL PAJERO DAKAR A/T TAHUN 2012 WARNA HITAM NOMOR POLISI B 2771 BBA (EX NOMOR POLISI B 10 ZI) ATAS NAMA HENRY YUNUS PANGEMANAN;
- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA B3B A/T TAHUN 2018 DENGAN NOMOR POLISI F 3026 FDM WARNA BIRU MUDA ATAS NAMA PUTRI NABILA;
- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA ILB TAHUN 2013 DENGAN NOMOR POLISI B 3333 TVG WARNA BIRU ATAS NAMA HENRY YUNUS PANGEMANAN, SH;
- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA SE 88 TAHUN 2010 DENGAN NOMOR POLISI F 3693 ET ATAS NAMA ALEXANDER EDUARD MANUS;
- MENETAPKAN KREDIT BRIGUNA NO. 106673158/376/10/23 TANGGAL 06 OKTOBER 2023, SEJUMLAH RP300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) ADALAH HUTANG BERSAMA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI;
- MENETAPKAN BAGIAN MASING-MASING PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI ATAS HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA TERMUAT PADA DIKTUM ANGKA 5.1. SAMPAI DENGAN 5.4. TERSEBUT DI ATAS DENGAN (SEPERDUA) BAGIAN UNTUK PENGGUGAT REKONVENSI DAN (SEPERDUA) BAGIAN LAINNYA UNTUK TERGUGAT REKONVENSI SETELAH DIKURANGI SISA HUTANG BERSAMA DARI KREDIT BRIGUNA NO. 106673158/376/10/23 TANGGAL 06 OKTOBER 2023;
- MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI DAN PENGGUGAT REKONVENSI ATAU SIAPA PUN YANG MENGUASAI HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA DIKTUM ANGKA 5.1. SAMPAI DENGAN 5.4. TERSEBUT DI ATAS UNTUK MENYERAHKAN BAGIAN YANG MENJADI MILIK PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI DAN JIKA TIDAK DAPAT DIBAGI SECARA NATURA, MAKA DILELANG DI MUKA UMUM;
- MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
- Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Henry Yunus Kamang Pangemanan Bin Toka H. Pangemanan) untuk menjatuhkan talak satu raj???i terhadap Termohon (Solihat Lia Ahmelia Pangemanan Binti M. Soleh) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- Menetapkan anak yang bernama Zaskia Ghea Salsabila Pangemanan Binti Henry Yunus Kamang Pangemanan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2008, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (mandiri) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, berupa:
- Nafkah iddah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Mut???ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Menyatakan harta benda berupa:
- 1 (satu) unit Mobil Pajero Dakar A/T tahun 2012 Warna Hitam Nomor Polisi B 2771 BBA (Ex Nomor Polisi B 10 ZI) atas nama Henry Yunus Pangemanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B3B A/T tahun 2018 dengan Nomor Polisi F 3026 FDM warna biru muda atas nama Putri Nabila;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha ILB tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 3333 TVG warna biru atas nama Henry Yunus Pangemanan, SH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun 2010 dengan Nomor Polisi F 3693 ET atas nama Alexander Eduard Manus;
- Menetapkan Kredit BRIguna No. 106673158/376/10/23 tanggal 06 Oktober 2023, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana termuat pada diktum angka 5.1. sampai dengan 5.4. tersebut di atas dengan (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi sisa hutang bersama dari Kredit BRIguna No. 106673158/376/10/23 tanggal 06 Oktober 2023;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1. sampai dengan 5.4. tersebut di atas untuk menyerahkan bagian yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di muka umum;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
Putusan PTA BANDUNG Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA.Bdg |
|
Nomor | 288/Pdt.G/2024/PTA.Bdg |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Agama Perdata Agama Perceraian |
Kata Kunci | Cerai Talak |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 16 Desember 2024 |
Lembaga Peradilan | PTA BANDUNG |
Jenis Lembaga Peradilan | PTA |
Hakim Ketua | Dra. Hj. Lelita Dewi |
Hakim Anggota | Dra. St. Masyhadiah D, Brnajamuddin |
Panitera | H. Usman Baehaqi |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I: M E N G A D I L I DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI MENOLAK EKSEPSI TERMOHON; DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONVENSI YANG DIBAYARKAN SEBELUM PENGUCAPAN IKRAR TALAK OLEH TERGUGAT REKONVENSI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI; ADALAH HARTA BERSAMA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI MEMBEBANKAN KEPADA PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT PERTAMA SEJUMLAH RP1.050.000,00 (SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DAN KEPADA TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP825.000,00 (DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH); MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING I DAN PEMBANDING II UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH); |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I: M E N G A D I L I DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Termohon; DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONVENSI Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi; Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 20 Desember 2024 |
Tanggal Dibacakan | 20 Desember 2024 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 288/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.zip
- Download PDF
- 288/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada