1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
11 K/Pdt.Sus-PHI/2025

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2025
    Tanggal 18 Februari 2025 —1. RINALDI F. SAPUTRA SITANGGANG, 2. LENCERMATT BANJARNAHOR lawan PT KARSA PRIMA PERMATA NUSA

    Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2025
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2025
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Panji Widagdo
    Hakim Anggota Sugeng Santoso Pn, Andari Yuriko Sari
    Panitera Arief Sapto Nugroho
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. RINALDI F. SAPUTRA SITANGGANG, 2. LENCERMATT BANJARNAHOR, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 13 Maret 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan karena Para Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:- Penggugat I: Rinaldi F Saputra Sitanggang, sejumlah Rp25.500.113,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu seratus tiga belas rupiah);- Penggugat II: Lencermatt Banjarnahor, sejumlah Rp23.800.105,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu seratus lima rupiah);4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:- Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Tanggal Musyawarah 18 Februari 2025
    Tanggal Dibacakan 18 Februari 2025
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


164
68