| Materi Muatan Pokok |
Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai
Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur
Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.
Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang- Undang
Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah
Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut
hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional yang direncanakan dengan
terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh,
berdaya guna, dan berhasil guna.
Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat
adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan Bangsa
yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan
dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan
Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan
kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan
Pegawai Negeri.
Dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional sebagai tersebut di atas
diperlukan adanya pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang
bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna,
bersih, berkwalitas tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya sebagai unsur
Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Untuk mewujudkan
Pegawai Negeri sebagai yang dimaksud di atas maka Pegawai Negeri perlu
dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja.
Sistim karier adalah suatu sistim kepegawaian, dimana untuk pengangkatan
pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam
pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-
syarat obyektip lainnya juga menentukan.
Sistim prestasi kerja adalah suatu sistim kepegawaian, dimana pengangkatan
seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik pangkat
didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang
diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas
dan prestasi dibuktikan secara nyata. Sistim prestasi kerja tidak memberikan
pengharapan terhadap masa kerja.
Sistim yang dianut dalam Undang-undang ini, bukan hanya sistim karier dan
bukan pula hanya sistim prestasi kerja, tetapi adalah perpaduan antara sistim
karier dan sistim prestasi kerja, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang
baik dari sistim karier dan sistim prestasi kerja dapat dipadukan secara serasi.
Pegawai Negeri bukan saja unsur Aparatur Negara, tetapi juga adalah Abdi
Negara dan Abdi Masyarakat, yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan
bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu dalam melaksanakan
pembinaan.
Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara
tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai Warga Negara. Hal ini
mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya
sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan
kepentingan Pegawai Negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa
apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai
Negeri itu sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang diutamakan.
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu dengan
pengaturan pembinaan yang seragam bagi segenap Pegawai Negeri Sipil, baik
Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau dengan
perkataan lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dengan
adanya keseragaman pembinaan sebagai tersebut di atas, maka disamping
memudahkan penyelenggaraan pembinaan, dapat pula diselenggarakan
keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi segenap Pegawai
Negeri Sipil.
Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri, maka tindakan
kepolisian terhadap Pegawai Negeri dilakukan dengan tertib berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, apabila
seorang Pegawai Negeri diperiksa, ditangkap, dan atau ditahan sementara olah
pejabat yang berwajib karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, maka
pejabat yang berwajib tersebut secepat mungkin memberitahukannya kepada
atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.
Sebagai landasan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri diperlukan
adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian antara lain
tentang kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri.
Untuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun
1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya
yang berhubungan dengan itu dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu
diganti dengan yang baru.
Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal-hal
mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri. Undang-
undang ini disebut Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena
dalam Undang-undang ini diatur pokok-pokok mengenai kedudukan,
kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri.
|
