Rumusan Kamar

KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Tata Usaha Negara berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkanatas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidakdapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karenaterikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku