Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018DAKWAAN: diatur dan diancam dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulungan tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersama Terdakwa IlMUHADIR bin MARDI bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan, melakukan penangkapan ikan menggunakanbahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan nelayan kecilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

Pasal100B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI ALI bin ALI bersamaTerdakwa Il MUHADIR bin MARDI dengan pidana penjara masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan;3.

Putusan No. 1525 K/Pid.Sus/2018Dirampas untuk negara guna diserahkan kepada Kelompok UsahaBersama dan/atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Bulungan;5.

Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Bin ZAKAR tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapan penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Negara Republik Indonesia,sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 85 Undangundang RI No45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang undang RI nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dalam surat dakwaaan Alternatif;.

Bangka Barat atau atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenanganmengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja memiliki,menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Bangka Barat.Hal 4 dari 30, Putusan Pidana No.580/Pid.Sus/2016/PN.SglBahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 85 Undangundang RI No 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas undang undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa SAPARUDIN bin JAKAR pada waktu dan tempatsebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang

Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam05.00 wib yang tidak memiliki Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihakyang berwenang berangkat dari Pelabuhan Sungsang, Kab. Banyuasin menujuke Perairan Karang berang berang, Kab.

di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia yang berukuran sebagai berikut:v Pasal 24 ayat 2 huruf (a) yang berukuran mesh size >1,5inch dan tali ris atas $13,5 meter dan menggunakankapal motor berukuran 1,5inch dan tali ris atas 5 s.d 10 GT (gross ton).v Pasal 24 ayat 2 huruf (c) yang berukuran mesh size >1,5inch, dan tali ris atas 10 s.d

Perikanan pada Pengadilan NegeriRanai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahandan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwamelakukan kegiatan penampungan ikan dengan menggunakan KapalPenampung

LNF 338dibawa/diADHOC ke Penyidik Lanal Ranai ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa FONG XI Nahkoda KIA LNF 338 yang merupakanKapal Perikanan (Penampung Ikan) berbendera Malaysia pada hari Selasatanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Mei 2012 bertempat di perairan Natuna/ZEEI pada posisi0438'48

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaDakwaan Kedua ;2.

2009tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan,dan Penuntut Umum membuktikan dakwaan Alternatif yang paling terbukti yakniDakwan Kedua : Pasal 94 Jo Pasal 28 Jo 102 Jo Pasal 104 ayat (2) UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurnya sebagai berikut : "Setiap orangyang memiliki dan atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan

Selain itu juga ternyata Majelis HakimPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tidak peduli denganadanya kerugian keuangan Negara yang disebabkan perbuatan Terdakwa.

Menyatakan Terdakwa MUSTOPA Bin THOLIF tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;2.

Negara Repubik Indonesia yang dilakukan olehnelayan kecil sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaanalternatif ketiga melanggar Pasal 100B UU RI No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 9 Pasal UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

(trawls) dan pukat tarik (Seiene nets) diseluruh wilayahpengelolaan perikanan negara republik indonesia.Bahwa menurut letak geografisnya Perairan sekitar Pulau SebaginKab.Bangka Selatan titik kordinat 2467000S 10550300T masukkedalam wilayah perairan laut cina selatan, dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa lautcina selatan merupakan WPPRI 711.Bahwa ketika terdakwa MUSTOPA KAMAL Bin THOLIF

JoPasal9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut;1.

Bangka Selatan titikkordinat 246000S 10550300T masuk kedalam wilayah perairanlaut cina selatan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa laut cinaselatan merupakan WPPRI 711.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI No: 2/PERMENKP/2015 tanggal 8 Januari 2015 bahwa penggunaan alatpenangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seiene nets)diwilayah pengelolaan perikanan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampaidengan tanggal 9 Februari 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karenadidakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:Kesatu : Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;AtauHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2609 K/Pid.Sus/2017Kedua : Pasal 98 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas

UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Mahkamah Agung tersebut:Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolgatanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana terhnadap Terdakwa Budiman Manurung

Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda Kapal Perikanan yangtidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatifKedua:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

205/PID.SUS.PRK/2017/PT.MDN. tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Februari 2017 Nomor:9/Pid.Sus/2017/PN.Sbg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NakhodaKapal Perikanan

berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, judex facti(Pengadilan Tinggi) yang mengubah putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalammenerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quosesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya; Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiridihubungkan dengan barangbarang bukti di persidangan, telah terbukti perbuatanTerdakwa sebagai Nahkoda Kapal Perikanan

Menyatakan Terdakwa TONARI Bin DULBAKRI Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan Menggunakan Alat Atau Cara Yang Dapat Merugikan Dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan ;2.

Thamrin lbut menerangkan perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum ikantidak diperbolehkan dan melanggar pasal 84 UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan, Ahli juga menerangkan bahwa perbuatan terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menyetrum akan merusaksumber daya perikanan yang ada di daerah atau sungai yang ada

diareal kebun sawit sehingga menganggu ekosistem yang ada diwilayah tersebut, selain itu dapat merugikan kelestarian sumber dayaikan dan atau lingkungannya di sungai yang berada di areal kebunsawit tersebutPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;SUBSIDIAIR;Bahwa terdakwa TONARI

THAMRIN IBUT dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja sebagai Pengawas Perikanan Kab.

Tapin ;Bahwa ahli menerangkan tempat Terdakwa melakukan penyetrumanikan yaitu sungai yang ada di areal Kebun Sawit milik PT.KharismaInti Usaha Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin di Desa Pulau IndukKccamatan Binuang Kabupaten Tapin termasuk dalam wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyetruman ikan di SungaiBahana telah melanggar ketentuan perundangundangan yakni Pasal84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun

wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudayaan ikan meliputi :a.

Sinar Harapan Baru 02;Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalamtahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2017sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolgakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN ALTERNATIF:KESATU : Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 2004tentang Perikanan;KEDUA : Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) juncto Pasal 43 UndangUndang

No. 129 K/Pid.Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSibolga tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit bersalah melakukantindak pidana Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalamDakwaan atau kedua

No. 129 K/Pid.Sus/2018 30 (tiga puluh) set jaring gill net/jaring malong; 20 (dua puluh) buah drum plastik; 2 (dua) buah fiber air;Dirampas untuk Negara; + 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur (Dimusnahkan berdasarkanSurat Keterangan Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan danPertanian Nomor 523/144/2017 tanggal 3 April 2017 tentangkondisi ikan hasil tangkapan);Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menyatakan agar Terdakwa Berman Maruba Hutasoit membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaNakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00

No. 129 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

Menyatakan Terdakwa Ase Mahron bin Sardapi bersalah melakukantindak pidana perikanan sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu yaituPasal 93 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

,M.H.) tersebut adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 71 UU No.45 Tahun 2009 tentangPerikanan yang merupakan perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa:(1) Dengan UU ini dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidangperikanan;(2) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1)merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkunganperadilan umum.(3) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandibentuk

di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak,Bitung dan Tual.(4) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan di Pengadilan Negeri.(5) Pembentukan Pengadilan Perikanan selanjutnya dilakukan secarabertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan denganKeputusan Presiden.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71A UU No.45 Tahun2009 tentang Perikanan yang mengubah UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa,mengadili

dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang Perikanan yangterjadi di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia baikyang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RINo.15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 dinyatakan bahwa pembentukanPengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas danberwenang memeriksa dan memultus tindak pidana di bidang perikanan padaPengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri

,M.H.) berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinangberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini denganalasan sebagai berikut: Bawa dalam Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004dinyatakan bahwa: selama belum dibentuk pengadilan perikananselain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luardaerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 ayat (3) tetap diperiksa dan diputus

Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 09 Januari 2017, Nomor 28/Pid.Prkn/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal16 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAWAN CANDRABin ASNAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Dan dengansebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pidana kurungan denganketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan

Republik Indonesia tersebut bukan dalamrangka untuk untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangansesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/MENKP/I/2016tanggal 23 Desember 2016;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanUndang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 16 Ayat(1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan

,Pengawasan, Pengendalian, dan Surveilen HPIK, Mutu Dan KeamananHasil Perikanan, c.Inspeksi terpadu, Penerapan Sistem ManajemenProgram Manajemen Mutu Terpadu, Penerapan Sistem ManajemenMutu pada Pelayananan Operasional dan Laboratorium KesehatanIkan, Mutu, dan Keamaanan Hasil Perikanan, serta Pengumpulan danpengolahan data Informasi Perkarantinaan Ikan, Mutu, dan KeamananHasil Perikanan;Bahwa dalam sample atau contoh barang bukti dalam persidangan hariini adalah memang terdiri dari : adalah benih

berikut ;Bab XIll Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan bahwa dengan Undang Undang ini dibentukPengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus tindak pidana di bidang perikanan ;Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanandisebutkan bahwa untuk pertama kali Pengadilan Perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,Medan, Pontianak, Bitung dan Tual ;Keppres Nomor 15 tahun

Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1.

,dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yangtidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwadilakukan dengan sebagai berikut :Hal. 1 dari 17 hal.

Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.

Pasal 5 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndang Perikanan No. 45 Tahun2009 perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUPidana.

denda terhadap pelaku asing yangmelakukan tindak pidana perikanan di ZEEI.

M E N G A D I L I :-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-------------------------------------------------------------------------------------Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 17/Pid.Prkn/2011/PN.PTK. tanggal 4 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

NGUYEN VAN UOC terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana perikanan yaitu: Turut serta dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikanyang tidak meniliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan), DAN mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan yangtidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),DAN menggunakan alat penangkapan ikan yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikantidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP),sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentangPerikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jopasal 26 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, ~ 37 ee ee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.

NGUYEN VAN UOC diperairanwilayah Teritorial Indonesia atau Laut Natuna telahmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yangtidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 31tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan terdakwa Mr.

NGUYEN VAN UOCsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 jopasal 27 Ayat (1) jo pasal 104 Undang Undang Nomor3ltahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.10 eee eee Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN VAN UOC selakunakhoda Kapal KM 0278 TS bersama sama dengan Mr.

No. 313 K/Pid.Sus/2007PAKAYA di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandibidang penangkapan ikan tanpa izin yang dalam kegiatannya menggunakan kapalbermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih. Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya Terdakwa selaku nahkoda kapal KM.

Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan jo.

UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 26 April 2005 sebagai berikut :12Menyatakan Terdakwa LUTHER PAKAYA terbukti bersalah melakukantindak pidana PERIKANAN , sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 10 jo Pasal 25 huruf a UU No. 5 tahun 1985 jo UU No. 31Tahun 2004 dalam Surat Dakwaan Tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTHER PAKAYA denganpidana penjara satu tahun dan denda

sebagaimanadalam amar putusan maka dengan demikian UndangUndang yang dijatuhkan adalah UndangUndang Nomor :31 tahun 2004 tentang Perikanan ;e Bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia No.31tahun 2004 tentang Perikanan rumusan Pasal 93 ayat (1)UU ancaman pidananya bersifat Kumulatif bukannyaAlternatif ;e Bahwa jika diteliti rumusan pasal 93 ayat (1) UU No.31tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi : ...........

Pasal 10 UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan jo.UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga demikian seharusnyapidana yang dijatuhkan berupa pidana badan / penjara dan pidana dendaoleh karena Pasal yang didakwakan memuat ancaman pidana bersifatkumulatif yaitu pidana badan dan pidana denda ;c Bahwa oleh karena alasanalasan sebagaimana tersebut di atasmaka sudah cukup alasan kasasi dalam perkara ini sesuai denganPasal 253 ayat 1 KUHAP ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Buon Ma Thout, Da Lak,Vietnam, sekarang berdomisili diStasiun PSDKP Pontianak Desa SungaiRengas Kecamatan Kakap KabupatenKubu Raya;Agama > Budha;Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Perikanan KM.BV 5248 TS;Terdakwa berada di luar tahanan;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:KESATU:Bahwa Terdakwa LE VAN DAI selaku Nahkoda KM.

BV 5248 TS. ditahan diPelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, makaPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukanHal. 1 dari 15 hal. Put.

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor71/PID.SUSPRK/2016/PT PTK tanggal 5 September 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor14/Pid.SusPRK/2016/PN Ptk tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan TerdakwaLE VAN DAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana: dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan

No. 110 K/Pid.Sus/2017dan benar:Judex Facti telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut sertamelakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danmenggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana didakwakanPenuntut Umum

persidangan mengenai perkara a quo, khususnya berdasarkan faktabahwa Terdakwa LE VAN DAI sebagai nakhoda kapal perikanan KM.

Menyatakan terdakwa NGUYEN HANH, terbukti secara sah dan meyakinkan , bersalah melakukan tindak pidana perikanan Secara bersama-sama mengoperasikan kapal ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI);2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan kurungan;3. Menetapkan barang bukti berupa: - Uang hasil lelang KM.

Menyatakan Terdakwa ARIF FERIYANTO, S.Kom bin NGAYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI SIPI ( SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

L.55 / KP.III / 41 / VIII / 2014 diterbitkan oleh Syahbandar Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 13.00 Wib (TIDAK BERLAKU) - Surat persetujuan berlayar No. 21 / 08.VIII / C / 2014 diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 11.00 Wib (TIDAK BERLAKU).- SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN nomor JWN.I.14.01742 diterbitkan di Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 09.45 Wib (TIDAK BERLAKU).

Ill / 41 / Vill / 2014 diterbitkan SyahbandarPelabuhan Perikanan Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 13.00 Wibbeserta daftar anak buah kapal (GUDAH TIDAK BERLAKU), Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan nomor JWN.1.14.01742 diterbitkan diSatker PSDKP Juwana tanggal 08 Agustus 2014 Jam 09.45 Wib.

Warna lambungHijau dan Kuning dan merah serta bangunan kapal berwarna hijau ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pendapat ahli yang Bahwa Perijinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha perikanan tangkapadalah Surat lIzin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat IzinPenangkapan Ikan) dan jijin usaha yang diperlukan dalam usahapembudidayaan ikan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Pembudidayaan Ikan ; Halaman 17 dari 32 Putusan

Nomor : 16/Pid.Sus/2015/PN Pti.Bahwa SIUP Perikanan diberikan kepada orang perorangan atau badanhukum yang melakukan usaha perikanan dengan mengajukan dan telahmemenuhi syarat, meliputi rencana usaha, foto copy KIP / akta perusahaan, dan pas foto berwarna 4x6 ;Bahwa usaha perikanan tangkap mencakup kegiatan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ;Bahwa penerbitan Surat Ilzin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan kepadaOrang perorangan atau badan usaha yang mengajukan izin dan telahmemenuhi persyaratan

PANGESTU SEJATI yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan,dan bertanggung jawab terhadap KM.

Terdakwa KACO B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tidak memiliki surat persetujuan berlayar yangdikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimanadalam dakwaan melanggar Pasal 98 juncto Pasal 42 Ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.

HARAPAN BARU, ukuran GT. 5 berwarnaPutih menggunakan mesin merk JIANDONG 24 PK, Mesin MerkRATNA 29 PK dan Mesin Merk TIANGLI 24 PK;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) lembar Surat Pas Kecil No. 552.12/1/285/IPKI/04/VII/2016,tanggal 25 Juli 2016; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) NahkodaNomor 176/ IX/sybLbk2005, tanggal 24 September 2005; 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor 552.12/2/285/IPKI/04/V1II/2016, tanggal 25 Juli 2016: 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Nomor523/88/SIUPK/VII/DKP, tertanggal 26 Agustus 2011; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor523/173/KP.03.III/IX/2016, tanggal 26 September 2016: 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (ANDON)(Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/173/KP.03.I/IX/2016, tanggal 26September 2016:Halaman 2 dari 8 hal.

Sus/2018 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan KabupatenPolewali Mandar Prov. Sulawesi Barat Nomor Register523/27/BPKP/DKP/VII/2016, tertanggal 28 Mei 2016: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor 070068002XIISPBKP2016, tertanggal 07 Desember 2016:Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa KACO B);4.

Sus/2018 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor523/88/SIUPK/VII/DKP, tertanggal 26 Agustus 2011; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nelayan Andon Nomor523/173/KP.03.III/IX/2016, tanggal 26 September 2016: 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan(ANDON) (Kapal Penangkap Ikan) Nomor 523/173/KP.03.I/IX/2016,tanggal 26 September 2016; 1 (satu) lembar Surat Bukti Pencatatan Kapal PerikananKabupaten Polewali Mandar Prov.