Sus/2010Bahwa ia Terdakwa DARYATI sebagai pemilik KMN MITRA ABADI danmempunyai usaha perikanan/dagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)Bajulmulyo Juwana, Jawa Tengah ;Bahwa benar Terdakwa DARYATI telah menyuruh ABK KMN MITRA ABADIdengan seluruh ABK yang ada untuk menangkap ikan dengan menggunakanalat jaring Cantrang;Bahwa benar Terdakwa DARYATI selaku pemilik kapal telah memenuhiseluruh kebutuhan perbekalan ABKnya, dalam pengoperasiannya mulai daribiaya makan ABK, solar, es batu dan peralatan

penangkap serta mesinsebelum KMN MITRA ABADI berangkat menangkap ikan di laut;Bahwa benar Terdakwa DARYATI pemilik KMN MITRA ABADI telahmelengkapi dengan surat/dokumen kapal SIUP (Surat lin Usaha Perikanan)dan SIPI (Surat in Penangkapan Ikan) ;Bahwa benar saat itu KMN MITRA ABADI berlayar dari Perairan Utara PulauKangean pada posisi 0546'50"S11517'50"T sedang menangkap ikandengan menggunakan jaring kemudian dalam posisi yang sama KapalPatroli ELANG 619 sedang melakukan patroli pengamanan Laut ;Bahwa

Sus/2010 Bahwa benar hasil tangkapan ikan campur KMN MITRA ABADI sebanyak 20ton yang telah dilelang oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Lelang yangdikeluarkan oleh Penyidik tanggal 30 Maret 2009 seharga Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) ;Melanggar Pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf a dan b UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa DARYATI pada waktu dan tempat sebagaimanadiuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, setiap orang yang melanggarketentuan

yang ditetapbkan yang melakukan usaha dan/atau' kegiatanpengelolaan perikanan wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah danukuran alat yang digunakan untuk menangkap, yang dilakukan dengan cara dankeadaan antara lain sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa DARYATI sebagai pemilik KMN MITRA ABADI danmempunyai usaha perikanan/dagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)Bajumulyo Juwana, Jawa Tengah ; Bahwa benar Terdakwa DARYATI telah menyuruh ABK KMN MITRA ABADIdengan seluruh ABK yang ada untuk menangkap

ikan dengan menggunakanalat jaring Cantrang; Bahwa benar Terdakwa DARYATI selaku pemilik kapal telah memenuhiseluruh kebutuhan perbekalan ABKnya, dalam pengoperasiannya mulai daribiaya makan ABK, solar, es batu dan peralatan penangkap serta mesinsebelum KMN MITRA ABADI berangkat menangkap ikan di laut; Bahwa benar Terdakwa DARYATI pemilik KMN MITRA ABADI telahmelengkapi dengan surat/dokumen kapal SIUP (Surat lin Usaha Perikanan)dan SIPI (Surat lin Penangkapan Ikan) ; Bahwa benar saat itu KMN MITRA

SIMELU GT.6 No.394/S.70 tersebut tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) di wilayah Perairan Aceh Singkil.Selanjutnya Tim Sat Pol/Air Polres Aceh Singkil langsung membawaTerdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM.SIMELU GT.6 No.394/S.70 lengkap dengan perlengkapannyatersebut ke Dermaga Singkil untuk diproses lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang R.I.Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

No.133 K/Pid.Sus/2011koordinat 0204.486 Lintang Utara dan 09804.701 Bujur Timurantara Pulau Panjang dan Pulau Palambak atau jarak sekitar 4 Milldari Pulau Panjang Kabupaten Aceh Singkil, atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Singkil, melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan, daerah, jalur, danwaktu atau musim penangkapan ikan, perobuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan

delapan) jam, setelah menunggu 8 (delapan) jam, laluTerdakwa TJAU KIONG allias PULAU ALANG bin Almarhum HOKWAN memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk mengangkatjaring tersebut, bahwa Terdakwa TJAU KIONG allias PULAU ALANGbin Almarhum HOK WAN melalukan penangkapan ikan di wilayahPerairan Aceh Singkil tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 7 ayat (2) huruf c jo Pasal 100 UndangUndang R.I.Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

No.31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.. No.45 Tahun 2009 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJAU KIONG aliasPULAU ALANG bin Almarhum HOK WAN dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun, denda Rp.2.000.000.000, (dua milyarrupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4.

No.45Tahun 2009 pada dakwaan Primair adalah sekedar mengaturmengenai kewajiban untuk memiliki SIP bagi setiap orang yangmemiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yangberbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan NegaraIndonesia dan/atau laut lepas, dalam hal ini Pasal 93 ayat (1)tersebut tidak mengatur atau menentukan tentang suatu daerahtangkapan atau jalur penangkapan yang telah ditentukan dalamsebuah SIPI, sehingga Majelis Hakim judex facti beroendapat bahwarumusan atau maksud

BINTANG MULIA, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekira pukul 07.00WIT atau setidaktidaknya dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaktidaknyadalam tahun 2010, bertempat di Perairan Pulau Ternate, Kecamatan TernateSelatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Laut Halmahera tepatnya padaposisi titik koordinat 00.0 46' 50" U126.0 16' 50" T atau sekitar posisi titik koordinatitu, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan

,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP/SuratIzin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bermula pada saat Terdakwa Lukman Lamadi Alias Lukman berangkat/berlayar dengan Kapal KM.

Bintang Mulia tersebut tidakmemiliki dokumen atau suratsurat Kapal berupa S/IUP/Surat ljin UsahaPerikanan ;Berdasarkan Keterangan Ahli Perikanan / Zulkifli AS Djawa, SP, bahwaTerdakwa Lukman Lamadi Alias Lukman dengan Kapal KM.

Bintang Mulia tersebuttidak memiliki dokumen atau suratsurat Kapal berupa SIP I/Surat ljin PenangkapanIkan ;Berdasarkan Keterangan Ahli Perikanan/Zulkifli A.S Djawa, SP, banwa TerdakwaLukman Lamadi Alias Lukman dengan Kapal KM.

Menyatakan Terdakwa Lukman Lamadi Alias Lukman terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimanadalam surat dakwaan atau kedua: Pasal 93 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerikanan ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lukman Lamadi AliasLukman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan danpidana denda sebanyak Rp 5.000.000,00

yangseharusnya dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usahaperikanan dengan menggunakan usaha produksi yang tercantum dalam ijintersebut ;Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki SIUP (Surat jin Usaha Perikanan)tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Motor KM.

PadahalTerdakwa selaku Nakhoda sepatutnya mengetahui setiap kapal perikananyang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat jinBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar ; Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM.

disebut SIUP adalah ijin tertulisyang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanandengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut :1.1.

Sumber Jaya Ill GT. 7 Nomor : 486/PHB/S7 ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selakuNakhoda dan penanggung jawab kapal ternyata Terdakwa saat itu tidakdapat memperlihatkan Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat jinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berikut Surat Ijin Berlayar (SIB) yangdikeluarkan Syahbandar, akan tetapi hanya memperlihatkan SuratKeterangan dari Departemen Perikanan dan Kelautan yang lewat waktukurang lebih satu bulan dan berdasarkan keterangan Steven danSyahril

Padahalberdasarkan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Perikananmenyebutkan :Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiawajib memiliki SIUP ;1.6.

Menyatakan Terdakwa YOYONG M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----------------------------------------------2.

No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah DanDitambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagaiberikut; Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul20.00

No.31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN sebagaimana yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 45.

KotaTarakan; e Bahwa pendidikan Ahli adalah Sarjana Strara Satu (S1) bidangperikanan dan telah banyak mengikuti pelatihan pelatihanatau dilkat di bidangperikanan; eBahwa adapun sSuratsurat yang wajib dimiliki kapalberbendera asing untuk bisa melakukan penangkapan ikandiwilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia adalah Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI); Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan SIUP dan SIPI,berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahadalah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang telahmemberikan pelimpahan kewenangan oleh Gubernur untukukuran kapal GT sampai dengan 30 GT, sedangkan untukukuran 30 GT keatas yaitu Dirjen Perikanan tangkap yangtelah diberikan pelimpahan wewenang oleh Menteri Kelautandan Perikanan Bahwa menurut UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dokumenyang harus dimiliki Kapal Penangkap Ikan berbendera asingyang melakukan penangkapan ikan di wilayah RI adalahterlebih

Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan;Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidakkeelnera tain jnssssese

Pel;e Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabatsebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran Perikanan Kota Sorongdibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia yang memiliki tugas pokok menerbitkan SuaratPersetujuan Berlayar (SPB), mengatur kedatangan dankeberangkatan Kapal Perikanan, memeriksa ulang KelengkapanDokumen Kapal Perikanan;Bahwa penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang

perikanan danPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor PER.O5/MEN/2008 tentang UsahaPerikananTangkap yang dimaksud dengan :e Perikanan dalah semua kegiatan yang berhubungandengan pengelolaan dan pemanfaatan SDI (Sumber DayaIkan) dan lingkungannya mulai dari praproduksi,pengellaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakandalam suatu sistem bisnis perikanan;e Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperolehikan

penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.05/MEN/2008 tentang Usaha PerikananTangkap yangdimaksud dengan :Perikanan dalah semua kegiatan yang berhubungandengan pengelolaan dan pemanfaatan SDI (Sumber DayaIkan) dan lingkungannya mulai dari praproduksi

. sebagai tempat kegiatan pemerintahan dankegiatanh sistem bisnis perikanan yang dipergunakansebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitaskeseselamat dan kegiatan penunjang perikanan;Syahbandar adalah Petugas langsung ditunjuk dandilantik oleh Menteri dan ditugaskan/ditempatkan secarakhusu. di Pelabuhan Perikanan untuk mengurusadministrasi dan menjalankan fungsi menjagakeselamatan Pelayaran;SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah surat

Matahari Raja07 bertolak daripelabuhan Bitung terlebin dahulu mendapatkan/ memperoleh SuratPersetujuan Berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung,karena ini kewajiban setiap kapal Perikanan sesuai dengan ketentuanundangundang, sehinga dengan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayardari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung, maka KM.

Surat, tanda terima berkas Permohonan Perpanjangan SIPI dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 24 November 2014;4. Surat dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 523/55/DKP-1/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penerbitan SIPI, yang ditujukan kepada : KM. BINTANG ABADI VII; KM. ANUGRAH; KM. DELIMA TIGA; KM. SINAR HARAPAN; MK. BUDI RAHMAN; KM.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.06/MEN/2008, tentang Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Hela tertanggal 26 Februari 2008;7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.14/MEN/2008, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;8.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 dari Menteri Kalautan Dan Perikanan RI, tertanggal 8 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;9.Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor : 523.503/E.2/0119/TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertamggal 12 Juli 2011;10.Surat Ukur

Terdakwa AHMAD JUMALI terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan Ikandan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan denganbahan baku bom/peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana

Bahwa kami oleh Majelis Tingkat Pertama dan Majelis Hakim TingkatBanding telah dinyatakan terbukti bersalan melakukan suatu tindakpidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahanpeledak" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaknimelanggar Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan;6.

Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama danMajelis Hakim Tingkat Banding kalau perbuatan yang kami lakukan itutelah memenuhi unsurunsur yang terdapat dalam Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakniDengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahanpeledak namun terhadap lamanya pemidanaan yang dijatunkan olehMajelis Hakim Tingkat

Putusan Nomor 1336 K/Pid.Sus/2016Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan IkanDengan Menggunakan Bahan Peledak.

Menyatakan Terdakwa AHMAD JUMALI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"DENGAN SENGAJA DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIAMELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKANBAHAN PELEDAk;2.

00 34 8591 LS 104 06 8374 BT atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Pengadilan NegeriTanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,setiap orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki Surat izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Indonesia Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR pada hari Rabutanggal 1 April 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaktidaknya pada bulanApril 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015bertempat di Perairan Alang Tiga, Kecamatan Dabo Singkep, KabupatenLingga pada koordinat 00 34 8591 LS 104 06 8374 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Pengadilan

Indonesia Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan ;Hal. 6 dari 13 hal.

No. 2231 K/Pid.Sus/2015Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Daik Lingga tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :1)Menyatakan bahwa Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 85 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menuntut pidana terhadap Terdakwa JON LUKMAN

Perikanan (SIUP) Nomor :041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013 ;9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama JonLukman ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang buktidalam perkara Tan Anio alias Anio ;Menetapkan agar Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR membayarbiaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor : 7/Pid.Sus/Prkn/2015/PN.Tpg., tanggal 29 Mei 2015yang amar lengkapnya sebagai

Widia Rahmat memiliki ukuran 9 GT yang mana menurutPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN.49/MEN/2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 5 Ayat (3)menyatakan bahwa Bupati/Walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI atauSIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10(sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayahpengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya

Menyatakan Terdakwa Baco bin Lappa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memiliki dan atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau lautlepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan;2.

WidiaRahmat dikembalikan kepada Terdakwa, dengan maraknya terjadi tindakpidana di bidang perikanan tidak hanya merugikan secara materi denganterhadap persoalan di bidang tindak pidana perikanan harus dilakukanstrategi penanggulangan baik pencegahan maupun pemberantasan secaraterpadu dan komprensif, sebagaimana telah diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menggantikanUndangUndang Nomor 9 Tahun 1985

tentang perikanan bertujuan untukmenanggulangi tindak pidana bidang perikanan, yaitu dengan menentukanperbuatanperbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidangperikanan, menentukan ancaman pidana terhadap tindak pidana di bidangperikanan, menentukan perampasan semua barang bukti tindak pidana dibidang perikanan untuk negara atau untuk dimusnahkan;2.

WidiaRahmat sudah ada 18 (delapan belas) kali melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan RI tanpa memiliki SIPI, hasil dari tangkapanikan dan udang tersebut dijual di Nunukan Indonesia dan di Tawau Malaysia.

BV4746 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnampada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 06.03 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di PerairanIndonesia pada posisi 06 01 78 U 107 04 15 T yang merupakan wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki,menguasai

BV4746 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnampada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 06.03 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di PerairanIndonesia pada posisi 06 01 78 U 107 04 15 T yang merupakan wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memilikidan/atau

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesiayang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perobuatan tersebutTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atasmelakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alatpenangkapan ikan berupa jaring Trawl atau pukat harimau yaitu jenis alattangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jaring disisi

No. 944 K/PID.SUS/2010memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang harus dimiliki oleh setiapkapal perikanan yang resmi beroperasi di Indonesia.

Menyatakan Terdakwa HUYNH THANH MINH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Mengoperasikan Kapal Penangkap ikan berbendera Asing dan MelakukanPenangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiatidak memiliki Surat lin Penangkapan Ikan (SIPI) ;.

PUTUS ANNomor : 15/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkanputusan dalam perkara Terdakwa:Nama : HUYNH THANH PHONG.Tempat lahir : Long Dien Vietnam.Umur /tanggallahir : 35 Tahun/O1 Januari 1981.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Vietnam.Tempat tinggal : Ap Ngoc LoiXa Ngo Thanh, Huyen Giong Rieng, Tinh

jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No31 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No 31 tentang Perikanan jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HUYNH THANH PHONG sebesarRp. 2.000.000.000, (Dua Milyar) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;3 Menyatakan barang buktie 1 (Satu) unit KM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9Ayat (1) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan UndangUndang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Tidak memiliki Copy Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP) dan 4.

Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing.melakukan penangkapan ikan di ~Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia; = 22 noon nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkap ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndangNomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Wilayah untuk

No. 1766 K/Pid.Sus/2013Philipina menuju wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dan setelahberlayar selama 6 (enam) hari akhirnya tiba di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia tepatnya pada tanggal 20 Juli 2011 selanjutnya mengikat kapal di rumpon(tempat bermain ikan).

Dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati bahwaTerdakwa selaku nakhoda KM Lady Dragon melakukan kegiatan penangkapan ikan diSamudra Pasifik wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memelikidokumen perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca

tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorongtanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa JERRY S DEODOR, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2 Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga

DEODOR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan ikan tidak memiliki SuratIzin Usaha Perikanan (SIUP);Hal. 5 dari 10 hal. Put.

DEODOR, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;2.

Menyatakan terdakwa ASRIADI Bin MUHAMMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan,2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 ( Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

tanggal11 Desember 2010 sekitar pukul 22.40 WIT atau setidaktidaknya pada suatuwakiu tertentu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di perairanKepulauan Kei Bagian Utara Tual pada posisi 04 42' 15" LS 132 49' 10" BTatau setidaktidaknya pada suatu termpat tertentu dalam perairan wilayahRepublik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka PengadilanNegeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini,memiliki, dan / atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayahpengelolaan perikanan

Bahwa dengan demikian kegiatan pengangkutan ikan yang dilakukan olehTerdakwa dengan KM AMJ ENAM pada posisi sekitar 04 42' 15" LS 132"49'10" BT tidak dilengkapi dengan SIKPI.Perbuatan Terdakwa RISKIADI Alias KIKI diatur dan diancam dengansanksi pidana Pasal 94 jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP2ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa RISKIADI Alias KIKI

jo UndangUndang Nomor : 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55ayat (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAmbon tanggal 01 Juni 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa RISKIADI alias KIKI bersalah melakukantindakpidana "Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanKEDUA Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Bahwa putusan Judex Facti halaman24 s/d 26 yang menguraikan unsur Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2)huruf c UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Jo UndangUndang No.45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP khususnya unsur "Dengan tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktuatau musim penangkapan ikan", yang dimaksud melakukan di luardaerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan yangditentukan adalah dalam pengelolaan perikanan Indonesia daerah lautdibagi dalam beberapa daerah penangkapan

Menyatakan Terdakwa RISKIADI alias KIKI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana dendasebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah ) dengan ketentuanapabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama5 (lima) bulan kurungan.3. Menyatakan barang bukti berupa :10 1 (satu) unit Kapal KM.

Hutasoit (keduanya anggotaDit Polair Polda Kaltim) beserta tim melakukan pemeriksaan diatas kapal.Pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal SA10/5/F tersebut ditemukanhasil tangkapan ikan berupa 500 Kg (lima ratus kilogram) ikan jeniscampuran, kemudian ketika ditanyakan mengenai kelengkapan dokumenusaha perikanan yang dimilikinya, terdakwa tidak dapat menunjukkan SuratZin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Ataskejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dikawalmenuju Dermaga Pangkalan Polair Juata Laut Tarakan guna proses hukumlebih lanjut;Bahwa Kapal SA10/5/F memiliki ukuran 40 GT yang mana menurutPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PERMEN.49/MEN/2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 5 Ayat (1)menyatakan bahwa Direktur Jenderal Berwenang menerbitkan SIUP, SIPI,dan SIKPI untuk kapal

perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.Hal. 3 dari 8 Hal.

Perk : PDM 232/TRK/Ep.2/09/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa LA NURDIA Alias LA NURU Bin LA BAYI telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP Sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Penuntut Umunyakni melanggar Pasal 92 Jo.

Menetapkan barang bukti :1 (satu) Unit Kapal SA.10/5/F terbuat dari Fiberglass tulang kayu warnaputih hijau dan bermesin Cummins 350 HP.1 (satu) unit Kapal Boat Penarik Kapal SA.7855/C/F terbuat dariFiberglass tulang kayu warna putih dan bermesin Cummins 100 HP.1 (satu) buah GPS merk JMC / GPS Plotter / Fish Fider Model V6810 PSerial #0950615.1 (satu) set Pukat jerut.1 (satu) lembar Surat Lesen Perikanan No.

Telah membaca berkas perkara Terdakwa besertaPutusan Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Pontianak tanggal 18 April 2011Nomor : 0O1/PID.PRKN/2011/PN.PTK, yang = amarnyaberbunyi sebagai berikut : 1.

Menyatakan Terdakwa Mr.TRAN THACH tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana perikanan yaitu: Dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidangpenangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP (SuratIzin Usaha Perikanan) DAN Mengoperasikankapalpenangkap............. penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiayang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan2.

Perikanan) sebagaimanadimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor31 Tahun 2004 Tentang' Perikanan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Mr.

Tran Thachtelah melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia / ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) dan tidakdapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekalidokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UURI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, makaselanjutnya kapal BTh 98649 Ts beserta terdakwadibawa oleh Kapal Polisi BISMA 520 ke StasiunPSDKP Pontianak untukdiproses. Perbuatan terdakwa Mr.

Menyatakan Terdakwa Mr.TRAN THACH telah terbuktisecara sah menurut hukum: dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidakmemiliki SIUP dalam Dakwaan Kesatu, dan = memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidakmemiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dalamDakwaanKedua115.

Pasal 9 huruf a UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana;2.Menjatunhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. BUNSOM JAIKLAdan Terdakwa II.

No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;> Bahwa Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) UndangUndang RI. Nomor : 31 Tahun 2004 tentangPerikanan menitikberatkan pada kegiatanpengelolaan perikanan, menurut Pasal 1 butir 7UndangUndang RI.

Nomor : 31 Tahun 2004tentang Perikanan memberi pengertian"Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya,termasuk proses yang terintegrasi dalampengumpulan informasi, analisis, perencanaan,konsultasi, pembuatan keputusan, alokasisumber daya ikan, dan implementasi sertapenegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukanHal. 20 dari 26 hal. Put.

Nomor: 31 Tahun2004 tentang Perikanan(Dakwaan Primair) merupakantindak pidana kejahatan,sedangkan Pasal 100 UndangUndang RI. Nomor: 31 Tahun2004 tentang Perikanan(Dakwaan Subsidair) adalahtindak pidana pelanggaran, danhal tersebut dipertegas dalamPasal 103 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI. Nomor: 31Tahun 2004 tentang Perikanan ;Hal. 23 dari 26 hal. Put.

Nomor: 31Tahun 2004 tentang Perikanansama dengan unsur "melakukanusaha dan/atau kegiatanpengololaan perikanan yang tidakmematuhi ketentuan ukuran alatpenangkap ikan" dalam Pasal 100Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf aUndangUndang RI.

Herman anak Keng Leng Sakti, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2.

Benih lobster : termasuk dalam jenis ikan sebagaimana diatur dalamUU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Negara Republik Indonesia, yangselanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikananuntuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian,dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman,perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomieksklusif Indonesia;Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 /PermenKP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia;Pasal 2: WPPNRI sebagaimana dimaksud pada Pasal

1 dibagidalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu :1.

Yang mana menjelaskanSetiap kegiatan pembudidayan perikanan wajib mempunyai Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP).

Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3. Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat,oembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;4.