103/G/2013/PTUN-BDG

*;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Calon Advokat, berkantor di kantor PusatBantuan Dan Konsultasi Hukum (PBKH) LPPM UNISBA,Halaman 1 dari 104 halaman Putusan Nomor 103/G/2013/PTUNBDGJalan Tamansari Nomor 24, Telepon 022 4203368,pesawat 156, Kota Bandung (40II6).

KARI,Sn nnn nn net tccHalaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor 103/G/2013/PTUNBDG4. RUDIANA,5. HERYADIAFANDI.Semuanya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang, KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab.Karawang, Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab.Karawang, berkantor di Jalan A.

Bahwa pada siang hari (+ pukul 14.00 wib), pemilin mulai berkurang atau sepidan menurut Panitia suara yang masuk sudah memenuhi kourum dan karenaHalaman 11 dari 104 halaman Putusan Nomor 103/G/2013/PTUNBDG6.itu Panitia memberitahukan kepada calon Kepala Desa bahwa pemungutansuara akan diakhiri atau ditutup.

Urut 4 yang mendasarkanpenghitungannya pada fisikk surat Suara adalah :Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 mendapat 1.345 suara, sedangkanCalon Kepala Desa Nomor Urut 4 mendapat 1.347 suara.Suara terbanyak dirain Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 yaitu 1.347Halaman 13 dari 104 halaman Putusan Nomor 103/G/2013/PTUNBDG9.

/G/2013/PTUNBDGsebagaiDT IKUE feseeseesreesesiee eerie seen nnrentei here nieisenise enter seinen esi1.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding; ----------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/PTUN-MDN tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding;-- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/G/2013/PTUNMDN, tanggal 19 Maret 2014, yang dimohonkan band ing;3. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini;4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 92/Pen.HS/2014/PT.TUNMDN, tanggal 16 Juli 2014, Tentang PenetapanHari Sidang; TENTANG ...Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 92/B/2014/PT.TUNMDNTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alih keadaankeadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 103/G/2013/ PTUNMDN,tanggal 19 Maret 2014, yang amarnya

/G/2013/PTUNMDN ditanda tangani kuasaTergugat/Pembanding ALI RAHMANSYAH PUTRA PILIANG, SH. dan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Medan kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 103/G/2013/PTUNMDN tertanggal26 Maret 2014; Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 27 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan

pada tanggal 19 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihakPenggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor: 103/G/2013/PTUNMDN tertanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya bahwaTergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 103/G/2013/PTUNMDN tanggal 19 Maret 2014 dan tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan danmemohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi

terhadap putusan Nomor:103/G/2013/PTUNMDN tanggal 19 Maret 2014; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketa telah diberikankesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 103/G/2013/PTUNMDN, tertanggalO8 April 20.1 45 a= nn ee ee neTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:103/G/2013/PTUNMDN

103/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 103/G/2013/PTUN.SBY."

Penunjukan Majelis2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :103/PENHS/2013/PTUN.Sby tanggal 20 Juni 2013 tentang PemeriksaanPersiapan ; 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor103/PENHS/2013/PTUN.Sby. tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Hari4Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 103.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penunjukan MajelisHakim baru;Setelah membaca berkas perkara Nomor : 103

/G/2013/PTUN.SBY. beserta seluruhlampirannya yang terdapat didalamnya ;Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;~~+25 ==Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 103/G/2013/PTUN.SBY yangdisempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15 Juli 2013 denganmengemukakan alasan alasan gugatan sebagaiberikut

,M.H.TTD2 HENI HENDRARTA W.S.K., S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,TTDSOEMALTI, S.H.Perincian Biaya Perkara No. 103/G/2013/PTUN.SBY:1. Pendaftaran Gugatan :Rp. 30.000,2. Biaya Kepaniteraan :Rp. 306.000,3. Redaksi: Rp. 5.000,4. Materai: Rp. 6.000,Jumlah :Rp. 347.500, ( Tiga ratus empat puluhtujuh ribu lima ratus Rupiah );

103/G/2013/PHI.Sby

No. 103/G/2013/PHISby. Dalam Pokok Perkata : nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard) ; 201. Menyatakan Penggugat tidak dikenakan biaya perkara ; 2.

No. 103/G/2013/PHISby. kerja tetap berlangsung dan atau tidak terputus dan tetap mendapat upah penuh ;1.

No. 103/G/2013/PHISby.1. Bahwa, dengan ini Penggugat MOHON kepada Bapak Ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mohon menyatakan hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus secara sah menurut hukum sejakdiputuskan perkara ini :2.

No.103/G/2013/PHISby.Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Cq.

No. 103/G/2013/PHISby.5.

103/G/2013/PTUN-JKT

PUTUS ANNomor : 103/G/2013/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut, dalamperkara antalial : ====2ne annem ee nnnPT.

GPM atas tanahHalaman 8 dari 219 halaman Putusan No.103/G/2013/PTUNJKTSertipikat Hak Guna Usaha No.U.9/LT milik PENGGUGAT, yang mana jelassangat merugikan PENGGUGAT sebagai pihak yang seharusnya diberikanperpanjangan/pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah Sertipikat HakGuna Usaha No.U.9/LT seluas 14.970 Ha tersebut.

Pasal 23 ayat (3) Permen AgrariaHalaman 9 dari 219 halaman Putusan No.103/G/2013/PTUNJKTNo. 9 Tahun 1999, dimana TERGUGAT adalah badan/pejabat yangberwenang mengeluarkan segala keputusan yang substansinya adalahmengenai pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas suatu tanah.

/G/2013/PTUNJKT31Usaha No.U.9/LT tersebut kepada PT.

GULA PUTIHMATARAM pada Tanggal 3 Agustus 2011 mengajukan permohonan Hak GunaHalaman 78 dari 219 halaman Putusan No.103/G/2013/PTUNJKTUsaha atas areal tanah milik Penggugat.

103/G/2013 /PHI/PN.BDG

gugatan menjadi tidak jelas /kabur.Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV)kabur/ tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelyke en bepaalde conclisie)sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No.250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari1986, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d PenggugatXIV) tertanggal 19 September 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jakarta tanggal19 September 2013, Nomor : 103

/G/2013/PHI/PN.Bdg, harus dinyatakan ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelykVerklaard).Bahwa dari uraianuraian dalam eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan ParaPenggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV) dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).DALAM PROVISI DAN POKQK PERKARA :DALAM PROVISI: Bahwa Tergugat secara tegas

faktafakta serta buktibukti yang tidak dapat disangkal lagikebenarannya, maka Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPST : Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidakmemiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.103

/G/2013/PHI/PN.Bdg.DALAM PROVISI : Menolak tuntutan provisi Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV) untukseluruhnyaDALAM POKOK PERKARA :1.

103/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 103/G/2013/PTUNMDN"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara ; IRFAN FADILA MAWTL, S.H. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Tempat tinggalJalan Rawal Gang Sentosa No. 11, Kelurahan Tegal SariMandala HI,

WIRA,S.E., M.M., masingmasing pada tanggal 15 Januari 2014 dan BECHTA PERKASA ASKY,M.A. pada tanggal 16 Januari 2014, masingmasing Perihal : Pemberitahuan tidak masuk sebagaipihak ketiga dalam perkara ini ; Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara, mendengar keterangan ParaMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 21 Oktober 2013yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal21 Oktober 2013, di dalam Register Perkara No. 103

/G/2013/PTUNMDN dan telah dilakukanperbaikan formal pada tanggal 20 Nopember 2013 ; I Obyek Gugatan.Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :2913 KEPBAWASLUSU Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia PengawasPemilihan Umum Kota Medan tanggal 29 Agustus 2013.IlKepentingan PenggugatBahwa dengan demikian Gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan BadanPengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEPBAWASLUSU Tahun 2013 Tentang Penetapan

/G/2013/PTUNMDN,Tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:.

/G/2013/PTUNMDN jo 92/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Demikian juga tidak adahubungan kausal langsung antara kerugian yang didalilkan TermohonKasasi/Penggugat dengan objek sengketa, sehingga TermohonKasasi/Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)dan hak gugat (persona standi in judicio) terhadap objek sengketa;Bahwa pertimbangan Judex Facti baik dalam Putusan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 103/G/2013/PTUNMDNhalaman 47 s/d 49, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan No. 92/B/2014/PT.TUNMEDAN, sama sekali

Bahwa berdasarkan alasanalasan dan uraian tersebut diatas, kiranyatelah cukup dasar dan alasan untuk menyatakan batal putusan JUDEXFACTI a quo karena telah SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGARHUKUM YANG BERLAKU;JUDEX FACTI (ic Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNo. 92/B/2014/PT.TUNMEDAN Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No. 103/G/2013/PTUNMDN) TIDAK MEMILIKI KEPEKAANTERHADAP HUKUM PEMILU yaitu TIDAK MEMPERTIMBANGKANFILOSOFIS HUKUM PEMILU dan MENGABAIKAN ASAS KEPENTINGANUMUM;1.

Prosesproses dan tahapantahapanpemilihan umum a quo sudah selesai tinggal menunggu tahapanpengukuhan dan pelantikan;Bahwa yang mengherankan justru putusan Judex Facti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara No.92/B/2014/PT.TUNMDN jugamenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha MedanNo.103/G/2013/PTUNMDN.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal2 Deember 2013 Nomor : 103/G/2013/PTUNJKT yang dimohonkanDYEING) j~m nm mmm nnn nn nr eet ne3.

Berkas perkara Nomor : 103/G/2013/PTUNJKT. dan suratsurat lainyang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenerima dan memperhatikan keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta tanggal 2 Desember 2013, Nomor: 103/G/2013/PTUN.JKT.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI. Dalam Eksepsi1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tersebut ;2.

No. 38/B/2014 /PT.TUN.JKTNegara Jakarta pada hari itu juga dan telah dibertitahukan serta salinannyadiserahkan kepada masingmasing kepada Tergugat IVTerbanding,Tergugat Il / Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/ Terbanding padatanggal 3 Maret 2014.Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembandingpada intinya berisi keberatan tehadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 103/G/2013/PTUNJKT tanggal 2 Desember 2013,dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruhburuh,bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dalam hal iniberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2013 yangdidaftarkan di regester surat kuasa khusus Pengadilan AgamaMagetan nomor ; 103

/G/2013 dikuasakan kepada : KUASA,pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum alamat KabupatenMagetan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;MelawanTermohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Magetan, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;wanes Pengadilan Agama tersebut;seaneee Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksisaksi di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan

mengalamikerugian dan faktanya tidak memiliki lagi kepentinganhukum atas Sertipikat Hak Milik No. 9497/Sunter AgungBahwa Penggugat sejelasjelasnya diuraikan dalam eksepsi keempat yangtidak memiliki Kedudukan dan kepentingan apapun dalam ajukan gugatanperkar a quo, secara nyata dan terang benderang TIDAKLAH MENGALAMIHalaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor : 129/G/2016/PTUNJKTPAGE40KERUGIAN APAPUN, dan menurut yurisprudensi yang dikutip sebagaiberikut:Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 103

/G/2013/PTUNJKT tanggal 2 Desember 2013 dipertimbangan hukum Majelis Hakimhalaman 209 s/d 210 dikutip sebagai berikutMenimbang, bahwa dari eksepsieksepsi yang diajukan paraTergugat tersebut diatas, majelis Hakim akan dipertimbangkanterlebih dahulu Eksepsi tentang apakah Penggugat mempunyaikepentingan hukum sehingga berkualitas untuk menggugat dalamsengketa a quo.

;Selanjutnya dikutip pertimbangan Majelis Hakim dihalaman 216 PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 103/G/2013/PTUNJKTtanggal 2 Desember 2013 dikutip sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas,oleh karena terbukti tidak terdapat hubungan hukum lagi antaraPenggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan Keputusan TataUsaha Negara Obyek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa terbitnya kedua Obyek Sengketa adalah tidak merugikankepentingan Penggugat,

Bukti T.A.Intv. 1 7 : PutusanPengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 103/G/2013/Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor : 129/G/2016/PTUNJKTPAGEPTUNJkt tanggal 2 Desember2013 ; (Kopi dari kopi) ;8. Bukti T.Il.Intv.18 : Bataldiajukan ;9.

halhal yangdemikian pada prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untukmenuntut ganti rugi ke Peradilan Perdata yang tidak membawa akibatharus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telahn1lama keluar tersebut...............11.Berdasarkan halhal yang telah diutarakan oleh Tergugat II Intervensitersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima karena daluarsa ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 103

/G/2013/PTUN.JKT, Tanggal 2 Desember 2013 adalahsebagai berikut:.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 02Desember 2013 Nomor : 103/G/2013/PTUNJKT yang dimohonkanbanding;Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/20163.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/TUN/2014, Tanggal 03 Desember 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2015 diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 12 November 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 103

/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal 12 November2015;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 03 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannyadiajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata

gugatan menjadi tidak jelas /kabur.Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV)kabur/ tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelyke en bepaalde conclisie)sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No.250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari1986, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d PenggugatXIV) tertanggal 19 September 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jakarta tanggal19 September 2013, Nomor : 103

/G/2013/PHI/PN.Bdg, harus dinyatakan ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelykVerklaard).Bahwa dari uraianuraian dalam eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan ParaPenggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV) dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).DALAM PROVISI DAN POKQK PERKARA :DALAM PROVISI: Bahwa Tergugat secara tegas

faktafakta serta buktibukti yang tidak dapat disangkal lagikebenarannya, maka Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPST : Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidakmemiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.103

/G/2013/PHI/PN.Bdg.DALAM PROVISI : Menolak tuntutan provisi Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XIV) untukseluruhnyaDALAM POKOK PERKARA :1.

Berdasarkan Yurisprudensi Tentang Legal Standing ;Perihal harus ada Kepentingan untuk mengajukan Gugatan TataUsaha Negara telahdiputus dalam berbagai Yurisprudensi Sepertidikutip sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.103/G/2013/PTUNJKT tanggal 2 Desember 2013dipertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 209 s/d 210; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas telahdikuatkan di tingkat Banding oleh Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara No. 38/B/2014/PT.TUN.JKT

gugatan menjadi tidak jelas /kabur;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat (Penggugat s/dPenggugat XIV) kabur/ tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke enbepaalde conclisie) sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA Nomor250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, maka sudah sepatutnyagugatan Para Penggugat (Penggugat s/d Penggugat XIV) tertanggal 19September 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jakarta tanggal19 September 2013, Nomor 103

/G/2013/PHV/PN.Bdg, harus dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Dalam Provisi:Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh permohonan provisi dari ParaPenggugat (Penggugat s/d Penggugat XIV) oleh karena secara nyatahubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat (Penggugat s/dPenggugat XIV) putus secara hukum setelah masa perjanjian kerja waktutertentu masingmasing Penggugat berakhir sebagaimana telah diuraikandalam eksepsi butir 1

Putusan Nomor 443 K/TUN/2014 )Kalau menguatkan,amar putusanPengadilan TinggiTata Usaha Negaratidak disalin. 11 Berdasarkan halhal yang telah diutarakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut,maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena daluarsa ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 103/G/2013/ PTUN.JKT., tanggal 2Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:I Dalam Eksepsi1 Menerima

Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 38/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Juni2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 04 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103

/G/2013/PTUN.JKT. yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

sebagai TergugatII Intervensi dalam perkara Nomor 103/G/2012/PTUNTelah membaca Permohonan Intervensi dari Rony Haryanto, melalui kuasahukumnya : T.Triyanto,SH.Cn dan Pujiati,SH, Advokat, berkantor di J1.CikiniRaya No.39 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22JanuariTelah membaca Permohonan Intervensi dari Ir.Kushadi Liman Kurniawan danDra.Sulyani Liman Kurniawan tertanggal 23 JanuariHalaman 5 dari 110 halaman Putusan Nomor :103/G/2012/PTUNBDGTelah membaca Putusan Sela Nomor:103

/G/2013/PTUNBDG tertanggal 30Januari 2013 yang menetapkan Ronny Haryanto didudukkan sebagai TergugatII Intervensi 2 dan Ir.Kushadi Liman Kurniawan dan Dra.Sulyani LimanKurniawan sebagai Tergugat II Intervensi 3 dalam perkara Nomor 103/G/2012/PTUNTelah membaca Permohanan Intervensi dari Aming Angdjaja, melalui kuasahukumnya yaitu H.Kuswara S.Taryono,SH.