103/G/2016/PTUN-BDG

Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUN.BDGPekerjaanSelanjutnya disebut sebagai4. NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanSelanjutnya disebut sebagai5.

Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUN.BDGSelanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;2.

Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUN.BDG10.

Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUN.BDGNO.00077/ANCOL/2015 TANGGAL 29 JUNI 2015, SELUAS 3.550 M?

Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUN.BDG11.NAMA HAJJAH SUTIAH, HAJJAH TIT!

103/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNOMOR: 103/G/2016/PTUN.MKS. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut di bawah ini,Oalalil SEHQKSIa ANAL ,~~~~n= nm nnn nnn imnnnnnnnnnmnnmnennnmnnnDRS.

HAMZAH SURYADI, S.H.5ketiganyaberkewarganegaraan Indonesia; berkantor diJalan Adiyaksa Baru, Ruko Zamrudll, Blok K, Nomor: 15,Kelurahan Massale, Kecamatan Panakukang, KotaMakassar;pekerjaan Advokat/Pengacara;selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGATMELAWANBUPATI BULUKUMBA;tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNomor 1, Bulukumba; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:237.1/X/2016/Huk, tanggal 28 November 2016, dalam halini memberikan kuasa kepada:Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor: 103/G/2016/

HARYANTO JAFAR, S.H.; Nip. 19840307 200701 1001; jabatan Staf Bagian Hukum Setda Bulukumba;alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1,Bulukumba3 222022 no nono nn mene en nnnsemuanya warga negara Indonesia; pekerjaan PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintahan KabupatenBulukumba, kecuali Baharudidin Meru, pekerjaanHalaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor: 103/G/2016/PTUN.MKS.Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :Telah MeMbDaCa:

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks., tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI:I. DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;II. DALAM POKOK PERKARA.1. Mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat;2.

Berkas perkara Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkanbanding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitansebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. pada hari Selasahalaman 2 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 117/B/2017/PTTUN Mks.selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor103/G/2016/PTUN Mks. tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017,dengan Surat Pengantar Nomor W.4TUN.1/503/AT.01.06/III/2017 tanggal 30Maret 2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan memori bandingtanggal 14 Juni 2017 yang diterima Panitera

/G/2016/PTUN Mks tanggal 2 Mei 2017 dengan SuratPengantar Nomor W4TUN.1/ /AT.01.06/V/2017;nalaman 4 dari 13 halaman.

/G/2016/PTUN Mks., tanggal 14 Maret 2017 mengenai eksepsinalaman 7 dari 13 halaman.

/G/2016/PTUN Mks., tanggal 14 Maret 2017 yangdimohon banding tersebut cukup beralasan hukum harus dibatalkan, danhalaman 10 dari 13 halaman.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2016/PTUN.JKT;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 103/G/2016/PTUN.BDG;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;----------

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding ;-----------------------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

103/G/2016/PHI.Sby

No. 103/G/2016/PHI.Sbydalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :VICTOR LEONARDO, HRD pada PT. Cendana PutraNusantara dan BAMBANG AGUS = SUGIHARTONO,Personalia pada PT.

No. 103/G/2016/PHI.SbyOrganisasi SerikatPK KUI SBSIJabatan di Organisasi AnggotaSelanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai ....... Penggugat ;2.

No. 103/G/2016/PHI.Sby16Bahwa di perusahaan ada SBSI dan saksi sebagai wakil bendahara ;Bahwa saksi pernah bekerja satu bagian dengan Penggugat (Sdr.

No. 103/G/2016/PHI.Sby26kemudian saksi Sdr.

No. 103/G/2016/PHI.Sby

M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;---------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103 / G / 2016 / PTUN.SBY tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : Dalam Penundaan :-------------------------------------------------------------------------------- Menolak Permohonan Penundaan atas Pelaksanaan Keputusan

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 103 /G/2016/ PTUN.SBY. tanggal 22 Nopember 2016; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /PENHS/2017/PT.TUN.SBYtanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;4. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubunganQE Gah SSMGKETS.

Perkara 31/B/2017/PT.TUN.SBY.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 103/G/2016/PTUN.SBY yang diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, dihadirioleh Kuasa HUkum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa HukumTergugat Il Interven; 2 27222 22 22 ono nnn nnn nnn ne neoMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa HukumPenggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Nopember2016, maka permohonan

/G/2016/PTUN.

/G/2016/PTUN.SBY tanggal 22 Nopember 2016Raruslah dibatalKan ~ non nnnnnnn nen ennnnn cnc nnmnenanconanMenimbang, bahwa terhadap permohonan penundaanpelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo Majelis Hakim Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, olehkarenanya permohonan tersebut haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yangterjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak, maka

/ G/ 2016 / PTUN.SBY tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkanMENGADILI SENDIRI:Dalam Penundaan : 22 20 on2 non non ne nne con cee nne cen nee Menolak Permohonan Penundaan atas Pelaksanaan Keputusan ObjekSON GKELA B CLIO F= manana eiDalam EkSeSi : n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn crn nn nnnnnn nnn ncn = Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding / Tergugat IlINTOPVENSI : nn nn nnn nnn nnn en nnn nn nnn nn nn nnn crn nnn nnn nnn nnn nen annDalam Pokok Perkata : 22 0 222 sno non non con

103/G/2016/PTUN-JKT

Canang Datu Hariyoso, S.H. ; Halaman 3 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUNJKT.8.

Elektrindo Nusantara;Halaman 49 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUNJKT.Sebelah Timur : JI.

Bumi Gemah Sejahtera Nomor 1057/1.876, HalPermohonan Tindak Lanjut Urusan Perkara Kasasi Tata UsahaNegara Nomor 358 K/TUN/2002, tanggal 20 April 2005( SGStlal ASEM ASINMVS, mmm nnn nnn nnn nnn nenHalaman 54 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUNJKT.24. Bukti P.1.2425. Bukti P.1.2526.

/G/2016/PTUNJKT.5.

Surjana Dkk tanggal25 September 2002 ( Sesuai dengan aslinya ) ; Halaman 56 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 103/G/2016/PTUNJKT.16. Bukti P.2.1617. Bukti P.2.1718. Bukti P.2.1819. Bukti P.2.1920. Bukti P.2.2021.

Sebab status tanahsertifikat Hak Pakai No.538/Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Prioktersebut masih dalam proses pada pengadilan Tata Usaha Negera No.103/G/2016/PTUN. Jakarta tanggsl 09 Mei 2016;. Bahwa Tergugat melakukan peringatan ke 3 untuk mengosongkan danmembongkar sendiri bangunan di JI.

Bahwa tergugat melakukan tindakan pengosongan terhadap lokasi tanahtersebut, dengan alasan milik Daerah, namun Daerah yang dimaksudPemda DKI Jakarta tidak pernah memberikan ganti rugi kepada paraPenggugat sampai saat ini, sehingga para penggugat melakukantuntutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara No.103/G/2016/PTUN.Jkt, untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Jakarta Utara No. 538/Kel.Sungai Bambu,Kec.Tanjung Priok, sebab dalam proses pembuatan sertifikat

:118/G/2016/PTUNJKT.Alam Damai Perkasa (Penggugat Il) yang ditujukan kepada KepalaKantor Pertanahan Komadya Jakarta Utara, atas dasar surat GubernurDKI Jakarta tersebut, karenanya sertifikat hak pakai No. 538/Kel.SungaiBambu,Kec.Tanjung Priok tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta dapatdibatalkan, namun sampai saat ini BPN belum membatalkan sertifikattersebut, sehingga para penggugat mengajukan tuntutan pembatalansertifikat tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terdaftar dalamperkara No. 103

/G/2016/PTUN.JKT.

Bahwa disamping mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Para16.Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan Perkara No.103/G/2016/PTUNJKT yangmemasuki tahap Pembacaan Gugatan;Bahwa tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan dalamPerkara No.103/G/2016/PTUNJKT dengan tuntutan pembatalanSertifikat Hak Pakai No.538/Sungai Bambu adalah tindakan yangmengadaada dan mencaricari kerjaan.Bahwa Penggugat Il dalam perkara a quo (DR.Andy LukmanJM.MIN selaku Direktur PT.Alam

sebesarRp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat I, Ill pada tanggal 29 September 2016, terhadap putusan tersebut,Penggugat I, Ill melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2016,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor79/Kas/2016/PHI.Sby. jo Nomor 103

/G/2016/PHI.Sby. yang dibuat oleh PaniteraMuda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 19 Oktober 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal14 November 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya

mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara karena bukanlah sengketa Keputusan Tatausaha Negara akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah,untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkaraa quo dan terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijverklaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 103

/G/2016/PTUNBDG, Tanggal 14 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;Dalam pokok perkara:1.

JakartaNomor :103/G/2017/PTUNJKT, tanggal 15 Mei 2017 tentang PenunjukanPanitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor :103/PENPP/2017/PTUNJKT, tanggal 16 Mei 2017,tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan atas nama Ketua Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor :103/PENHS/2017/PTUNJKT, tanggal 7 Juni2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;Putusan Sela Nomor 103

/G/2016/PTUNJKT, tertanggal 2 Agustus 2017atas masuknya pemohon Intervensi Oh Yong Keun;Telah membaca berkas perkara dan bukti surat dalam sengketa yangbersangkutan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal12 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017, di bawah register perkaraNomor : 103/G/2017/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang PemeriksaanPersiapan tanggal 7 Juni 2017,