106/G/2013/PTUN.Mks

Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di JalanTamalanrea Raya Blok M No.5 Bumi Tamalanrea PermaiMakassar, Sulawesi Sealatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Februari 2014, yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat II Intervensi ;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11Desember 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 106

/G/2013/PTUN.Mks yangtelah diperbaiki pada tanggal 20 Januari 2014;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 106/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 18 Desember 2013, tentangPenunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaratersebut ;Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 106/PEN.P/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 18 Desember 2013,tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut;Telah membaca

melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yangdimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 ; Telah mendengarkan keterangan Pihakpihak yang bersengketa;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pihakpihakyang bersengketa;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 11 Desember 2013 di bawah Register Perkara Nomor:106

/G/2013/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Januari 2014, yangisinya adalah sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00960/Kel.Tumampuatanggal 21 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 00938/Tumampua/2012 tanggal 14Nopember 2012, luas 184 M?

Baharuddin Side, SH.MH., Sulaiman Mansyur, SH., dan KaharuddinAbbas, SH., tanggal 11 Februari 2014, yang pada pokoknya bermohon untukmasuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 106/G/2013/PTUN.Mks,guna membela hakhak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertipikatobjek sengketa ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telahmengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 18 Januari 2014, sesuai dengan ketentuanPasal 83 dan penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 106/G/2013/PTUN.MKS. tanggal 02 Juni 2014 yang dimohonkan banding; ------- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding

No. 154/B/2014/PT TUN.Mks.Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti terurai dalam Putusan Nomor : 106/G/2013/PTUN.MKS, dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAMEKSEPSIe Menolak Eksepsi Tergugat IIIntervensi;DALAM POKOKPERKARA 72222251 Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya ;2 Menyatakan batal Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:00960/Kel.Tumampua tanggal 21 Januari 2013, Surat Ukur Nomor00938/Tumampua/2012 tanggal

Usaha Negara Makassar Nomor: 106/G/2013/PTUN MKS. tanggal 02 Juni2014, haruslah dikuatkan; Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturanperaturan hukum yang bersangkutan; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 106

/G/2013/PTUN.MKS. tanggal 02 Juni 2014 yang dimohonkan banding; Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 17November 2014 oleh kami : H.

/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 02 Juni 2014, yang Amar Putusannyasebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi TERGUGAT II IntervensiDALAM POKOK PERKARAHal. 4 dari 34 Pts.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:106/G/2013/PTUN.Mks tanggal 02 Juni 2014 yang dimohonkan banding;3. Menghukum TERGUGAT/Terbanding dan TERGUGAT Il Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilanHal. 5 dari 34 Pts.

No. 154/PDT/2017/PT.MKS7.10.dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah);Bahwa dari hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.106/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 02 Juni 2014 dan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 154/B/2014/PTUN.Mks, tanggal 18November 2014 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (/nkkracht vangewijsde), sehingga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

No. 154/PDT/2017/PT.MKS Bahwa terkait dengan batasbatas tanah dimaksud, makaPenggugat/Pembanding mohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi untukdilakukan pengembalian batas terhadap keseluruhan tanah milikPenggugat/Pembanding maupun yang menjadi obyek sengketa ; Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang lain juga telahbertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah pertimbangan hukumberkenaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 106 / G / 2013 /PTUN.Mks tanggal 2 Juni 2014 amarnya nyatanyata

/G/2013/PTUN.Mks tanggal02 Juni 2014). tetapi juga telah terlebin dahulu mempertimbangkan fakta hukumdalildalil positum Penggugat/Pembanding yang diakui/dibenarkan ParaTergugat/Terbanding yang harus dianggap bukti sempurnah tidak perlu dibuktikanlagi dengan alatalat bukti lainnya yaitu : dalil positum angka 8 s/d angka 12 tentangriwayat perolehan dan penguasaan Tergugat!

/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 02 Juni 2014, yang Amar Putusannyasebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi TERGUGAT II IntervensiHal. 4 dari 34 Pts.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:106/G/2013/PTUN.Mks tanggal 02 Juni 2014 yang dimohonkan banding;3. Menghukum TERGUGAT/Terbanding dan TERGUGAT Il Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilanHal. 5 dari 34 Pts.

No. 154/PDT/2017/PT.MKS7.10.dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.250.000, (Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah);Bahwa dari hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.106/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 02 Juni 2014 dan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 154/B/2014/PTUN.Mks, tanggal 18November 2014 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (/Inkkracht vangewisde), sehingga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

No. 154/PDT/2017/PT.MKSBahwa terkait dengan batasbatas tanah dimaksud, makaPenggugat/Pembanding mohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi untukdilakukan pengembalian batas terhadap keseluruhan tanah milikPenggugat/Pembanding maupun yang menjadi obyek sengketa ; Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang lain juga telahbertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah pertimbangan hukumberkenaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 106 /G/2013/PTUN.Mks tanggal 2 Juni 2014 amarnya nyatanyata

/G/2013/PTUN.Mks tanggal02 Juni 2014). tetapi juga telah terlebin dahulu mempertimbangkan fakta hukumdalildalil positum Penggugat/Pembanding yang diakui/dibenarkan ParaTergugat/Terbanding yang harus dianggap bukti sempurnah tidak perlu dibuktikanlagi dengan alatalat bukti lainnya yaitu : dalil positum angka 8 s/d angka 12 tentangriwayat perolehan dan penguasaan Tergugatl atas tanah obyek sengketa berasalmuasal dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 209/1981, Gambar situasiTanggal 2031979 Nomor

/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 02 Juni 2014, yang Amar Putusannyasebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi TERGUGAT II IntervensiDALAM POKOK PERKARAHal. 4 dari 34 Pts.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:106/G/2013/PTUN.Mks tanggal 02 Juni 2014 yang dimohonkan banding;3. Menghukum TERGUGAT/Terbanding dan TERGUGAT Il Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilanHal. 5 dari 34 Pts.

No. 154/PDT/2017/PT.MKS7.10.dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah);Bahwa dari hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.106/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 02 Juni 2014 dan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 154/B/2014/PTUN.Mks, tanggal 18November 2014 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (/nkkracht vangewijsde), sehingga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

No. 154/PDT/2017/PT.MKS Bahwa terkait dengan batasbatas tanah dimaksud, makaPenggugat/Pembanding mohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi untukdilakukan pengembalian batas terhadap keseluruhan tanah milikPenggugat/Pembanding maupun yang menjadi obyek sengketa ; Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang lain juga telahbertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah pertimbangan hukumberkenaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 106 / G / 2013 /PTUN.Mks tanggal 2 Juni 2014 amarnya nyatanyata

/G/2013/PTUN.Mks tanggal02 Juni 2014). tetapi juga telah terlebin dahulu mempertimbangkan fakta hukumdalildalil positum Penggugat/Pembanding yang diakui/dibenarkan ParaTergugat/Terbanding yang harus dianggap bukti sempurnah tidak perlu dibuktikanlagi dengan alatalat bukti lainnya yaitu : dalil positum angka 8 s/d angka 12 tentangriwayat perolehan dan penguasaan Tergugat!