PENGGUGAT II (Abu Basir)Upah bulan Desember 2016 berdasarkan SKGubernur DKI Jakarta nomor 230 Tahun 2015Upah tahun 2017 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta Nomor 227 2016(Rp.3.355.750,00) x 12 BulanUpah tahun 2018 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta Nomor 182 2017(Rp.3.648.035,82) x 12 BulanUpah tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta Nomor 114 2018(Rp.3.940.973,096 ) x 12 BulanUpah tahun 2020 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta Nomor 121 2019(Rp.4.276.349,906 ) x 2 Bulan (Januari s/dFebruari

PENGGUGAT IX (Arif Ahmad Rifai)10.Upah bulan Desember 2016 berdasarkan SKGubernur DKI Jakarta nomor 230 Tahun 2015Upah tahun 2017 berdasarkan SK GubernurDKI Jakarta 227 2016(Rp.3.355.750,00) x 12 BulanUpah tahun 2018 berdasarkan SK GubernurDKI Jakarta 182 2017(Rp.3.648.035,82) x 12 BulanUpah tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta 114 2018(Rp.3.940.973,096) x 12 BulanUpah tahun 2020 berdasarkan SK Gubernur DKINomor TahunTahunNomorNomor TahunJakarta Nomor 121 Tahun 2019(Rp.4.276.349,906) x 2

. 3.355.750,00Rp. 3.648.035,82Rp.4.276.349,906Rp. 154.269.907,00Rp. 3.100.000,00Rp. 40.269.000,00Rp. 43.776.393,8Rp. 47.291.677,2Rp. 8.552.699.81Rp. 3.355.750,00Rp. 3.648.035,82Rp.4.276.349,906Rp. 154.269.907,00Rp. 3.100.000,00Rp. 40.269.000,00Halaman 39 dari 172 Putusan Nomor 167 /Pdt.SusPHI/2020/PN.JKT.PST12.Upah tahun 2018 berdasarkan SK GubernurDKI Jakarta 182 2017(Rp.3.648.035,82) x 12 BulanUpah tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta 114 2018(Rp.3.940.973,096) x 12 BulanUpah tahun 2020

.4.276.349,906Halaman 40 dari 172 Putusan Nomor 167 /Pdt.SusPHI/2020/PN.JKT.PST23.24.TOTALPENGGUGAT XxXIll (Hamdani Harahap)Upah bulan Desember 2016 berdasarkan SKGubernur DKI Jakarta nomor 230 Tahun 2015Upah tahun 2017 berdasarkan SK GubernurDKI Jakarta 227 Tahun 2016(Rp.3.355.750,00) x 12 BulanUpah tahun 2018 berdasarkan SK GubernurDKI Jakarta 182 2017(Rp.3.648.035,82) x 12 BulanUpah tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta 114 2018(Rp.3.940.973,096) x 12 BulanUpah tahun 2020 berdasarkan SK

. 3.100.000,00Rp. 40.269.000,00Rp. 43.776.393,8Rp. 47.291.677,2Rp. 8.552.699.81Rp. 3.355.750,00Rp. 3.648.035,82Rp.4.276.349,906Rp. 154.269.907,00Rp. 3.100.000,00Halaman 52 dari 172 Putusan Nomor 167 /Pdt.SusPHI/2020/PN.JKT.PST43.Upah tahun 2017 berdasarkan SK GubernurDKI Jakarta 227 2016(Rp.3.355.750,00) x 12 BulanUpah tahun 2018 berdasarkan SK GubernurDKI Jakarta 182 Tahun 2017(Rp.3.648.035,82) x 12 BulanUpah tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur DKIJakarta 114 2018(Rp.3.940.973,096) x 12 BulanUpah

Bahwa akan tetapi putusan PTUN Jayapura ini kemudian dikuatkan oleh PT.TUNMakassar dengan putusan Nomor :114/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 November2019 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor: 277K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019;. Bahwa sekalipun Tergugat telah kalah sesuai putusanputusan Pengadilan tersebut,namun Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan dimaksud, sesuai denganperintah yang termaktub dalam putusanputusan tersebut hingga saat diajukangugatan ini;.

PutusanNomor: 114/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 November 2019 jo.

Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa menurut majelis hakim ketentuan tersebut maka telahdiakomodir dalam Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara mengenaipelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN BikMenimbang, bahwa berkaitan dalil Penggugat yang menyatakan adanyakerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya Putusan Peradilan Tata UsahaNegara yaitu Putusan Nomor: 5/G/2018/PTUN.JPR tanggal 2 Agustus 2018 jo.Putusan Nomor : 114

/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 November 2019 jo.

menyetujulpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkaratersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambilalin sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2020/PT JAPMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tentang adanyakerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Nomor.5/G/2018/PTUN.JPR tanggal 2 Agustus 2018jo putusan Nomor.114

/2018/PTTUN Mks tanggal 27 November 2019 jo putusanNomor.277K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 ;Menimbang, bahwa didalam pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara telah diatur tentang prosedur menjalankan putusanPeradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya apa yang menjadi pokoksengketa dalam perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut dariPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Sungkono Km. 2, Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/114/2018 tertanggal 13Pebruari2018; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :16/PENDIS/2018/PTUN.SMG. tanggal 26 Januari 2018 Tentang Lolos Dismissal Proses ;2.

/2018 antara NI NYOMANTRIANI dengan DEWA NYOMAN ARTANING DITA Atas Nama PT BPRMITRA BALI MANDIRI dengan jaminan berupa Sebidang Tanah terletak diDesa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Seluas90 M* (Sembilan puluh meter persegi) sebagai mana teruarai dalamSertipikat Hak Milik Nomor 01571 /Desa Sembung Gede Nib Nomor22.02.02.12.00929 Surat Ukur Tanggal 05052011 NOMOR 676/2011 atasnama NI NYOMAN TRIANI, Tanah Jaminan mana telah dibebani HakTanggungan Peringkat Pertama Dengan Nilai

aslinya, sebagaimana terlampirdalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:1.Fotocopy Konfirmasi Permohonan Kredit dari PT BPR Mitra Bali Mandiriyang ditujukan kepada Ni Nyoman Triani, Nomor: 084/KK/MBM/IX/2018,tanggal 21 September 2018, diberi tanda T1;Fotocopy Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali SecaraMengangsur antara PT BPR Mitra Bali Mandiri dengan Ni Nyoman Triani,Nomor: 10018335313, tanggal 21 September 2018, diberi tanda T2;Fotocopy Salinan Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 114

/2018,tanggal 31 Oktober 2018, antara Ni Nyoman Triani sebagai Pihak Pertamadengan Dewa Nyoman Artaning Dita atas nama PT BPR Mitra Bali Mandirisebagai Pihak Kedua, dibuat dihadapan Ketut Nuridja, S.H., M.Kn.

/2018 tanggal 31Oktober 2018 ditentukan jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertamadengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itukuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: a. menjualatau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggunganbaik seluruhnya atau sebagiansebagian;Menimbang,

Pasal 2 point 4 huruf a AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 114/2018, sehingga Majelis Hakimmenilai perbuatan Tergugat adalah berdasar hukum;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan perjanjian Penggugat dan Tergugat memuat klausula bakusehingga perjanjian yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan sepihakyaitu Tergugat dan sangat merugikan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkanbahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalilPenggugat tersebut, sedangkan

Bahwa, Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanBukitraya yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasipernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersediamelaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor:KUA.04.05/PW.01/114/2018 tanggal 22 Maret 2018.10.Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebutInsya Allah sudah semakin mantap dan yakin.11.Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua/keluarga calon suami Pemohon

Surat Keterangan Pergi nomor 474.2/114/2018, tanggal 25062018yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belik, Kecamatan Belik, KabupatenPemalang (Bukti P.3).B. Saksi;1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor470/03/2007/114/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KepalaDesa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timut, tanggal 28Oktober 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketuadiberi tanda P.1;2.

Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dan dicatatkan oleh Petugas P3Nsetempat pertugas tersebut telah mencatatkannya di Kantor KUA, namunHalaman 1 dari 10 halamanPutusan Nomor: 127 /Pdt.P/ PA.Mdnbuku nikah tersebut hilang, kemudian Pemohon mengurus Surat KeteranganNikah dengan nomor Kk.20.02.01/PW.01/114/2018 ;4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan alm. Soenawi Bin Jakub telahdikaruniai 4 (empat) orang anak masingmasing bernama :a. Listy Setiaty, perempuan, lahir tanggal 11 Juni 1968 ;b.

Unsur barang siapa adalahsubyek hukum, dalam hal ini orangperorangan, yang melakukan tindak pidana,berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk dan keteranganTerdakwa yangbersesuaian, dikaitkan dengan surat berupa Surat Keterangan Domisili Nomor :05/13/114/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Monggoyang menerangkan tentang identitas Terdakwa atas nama MUHAMMAD KASIM.Bahwa benar Terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkaraini.

Punggawan atas nama Yayasan KeluargaPartaningrat telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;Bahwa selain dari pada itu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 13 / Kel.Punggawan tersebut juga telah tercatat di Badan Pertanahan NasionalSurakarta sebagaimana tercantum dalam SKPT (Surat KeteranganPendaftaran Tanah ) Nomor 630.1/SKPT/114/2018 tanggal 14 Maret 2018yang menerangkan bahwasanya sebidang tanah yang terletak di Kel.Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta, luas + 3.440 m ?

No. 0234/Pdt.G/2018/MS.LgsKantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur berikut lampirannya yangtelah dibubuhi meterai Rp. 6000, (enam ribu rupiah) di kantor Pos dantelah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis dipersidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2/TR.1,; Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 114/2018 bertanggal 5 April 2018atas nama Hafidhah, S.E., dan Usman yang dibuat di hadapanAmiruddin, Sarjana Agama, Magister Administrasi Publik, sebagai PPATdi Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur berikut

No. 0234/Pdt.G/2018/MS.LgsMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 9(Sembilan) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;Menimbang, bahwa adapun 9 (sembilan) bukti Surat yang diajukanTergugat Rekonvensi adalah terdiri dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor502 bertanggal 16 Oktober 2002 atas nama Hafidhah Sarjana Ekonomi,Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 114/2018 bertanggal 5 April 2018 atasnama Hafidhah, S.E., dan Usman, Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/2018bertanggal 6 April 2018 atas

Barang bukti Nomor : 109/2018/BHF : adalah peledak (petasan)jenis low explosive dengan kandungan : KCIO2+S+AI+C2 Barang bukti nomor 110 dan 111/2018/BHF adalah bahan kimiaberbahaya (asam kuat HCI dan H202) yang dapat berfungsi sebagai precursordalam proses pembuatan peledak High Explosive.3: Barang bukti nomor 112 s/d 114/2018/BHF adalah komponen bahanbaku ( KCIO2,KNO2,S,Al,C ) yang dapat digunakan untuk membuat campuranbahan peledak jenis Low Explosive.4.

Saksi AWANSYAH BIN ALI USMAN yang diambil keterangandalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 063 2018 (T6); Saksi ADI GUNAWANSYAH,SH BIN ABDUL MANAF yang diambilketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 114 2018 (T7); Saksi ASNAN BIN MAZENI yang diambil keterangan dalam BeritaAcara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 0442018 (T8); Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN BIN M.ALI BAKRI yang diambilketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) pada tanggal 307 2018 (T9); Saksi SUPRIADI,

., Analis PermasalahanPertanahan;8) Kardiyono, Pengadministrasian Data PengendalianPertanahan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 189/13600.14/07/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten padatanggal 27 Februari 2018 dibawah register Nomor 114/2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2018

Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Temanggung Nomor 114/2018 tanggal 23 Oktober 2018:b.

Sukakarya, Kota Sabang,antara Suprianto (Tergugat) dengan Syahril, bertanggal 1 Desember 2006,yang telah dinazegellen namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, laludiparaf, dan selanjutnya diberi tanda T.3;Asli surat keterangan dokter nomor 812/114/2018 yang dikeluarkan olehRumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, melalui dokter Yokke Yama Patra,Sp.JP., FIHA, beserta lampirannya, yang materinya Tergugat adalah pasienjantung yang rutin berobat di RSUD Sabang sejak tahun 2016, yang telahdinazegellen, kemudian

Foto copy dari copy asli Sertifikat Hak Milik No.2143, atas namaTergugat dengan luas 220 m2, selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.11IX10.Foto copy dari copy asli Akta Pengikatan Jual Beli No.93 antaraOesman Marjono dengan Tergugat di hadapan Notaris Liliana,selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.11X;11.Foto copy dari copy asli Akta Jual Beli No.114/2018 pada tanggal 23Juni 2008 antara Tergugat I,II dengan Sri Winarti di Notaris AnnyDiharti.SH , selanjutnya diberi tanda bukti T.1,T.11XI ;Halaman 26

SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Temanggung Nomor 114/2018 tanggal 23Oktober 2018:b. Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor01/0173/LELANG/BTPN/TMG/MR/VII?22018 tanggal 25 Juli 2018.16. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam SuratPernyataan Debitur Wanprestasi dari Tergugat tanggal 25 Juli 2018,debitur in casu Penggugat telah dinyatakan wanprestasi.17.